16 PPK/PPS dua kecamatan dipecat

Batamkota, BatamEkbiz.Com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepri yang mengambil alih kewenangan KPU Kota Batam memberhentikan penyelenggara pemilu nakal di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Batam. Diantara PPK dan PPS yang diberhentikan adalah 1 PPK dan 7 PPS di Kecamatan Batamkota, serta 3 PPK dan 5 PPS di Kecamatan Seibeduk.

 

Ketua PPK Batamkota, Parno mengungkapkan, surat pemberhentian PPK dan PPS yang ada di Kecamatan Batamkota sudah diterima sekitar dua hari lalu. Dalam surat pemberhentian tersebut juga dilampirkan nama-nama PPK dan PPS di Batam yang diberhentikan.

 

“Untuk PPK Batamkota ada satu orang yang diberhentikan, kemudian seluruh PPS Kelurahan Belian dan Baloi Permai, serta satu PPS Kelurahan Teluk Tering ,” ungkapnya di Batam Centre, Selasa (10/6).

 

Pemberhentian ini didasarkan pada penilaian selama proses penyelenggaraan pemilihan legislatif (pileg) 2014 lalu. Di Kecamatan Batamkota, ini merupakan pemberhentian untuk kedua kalinya.
Sebelumnya, pada Desember 2013, KPU Batam juga telah memecat dua anggota PPK Batamkota dan satu PPS Kelurahan Belian. Pemecatan itu merupakan buntut penggelembungan jumlah pemilih di Perumahan Villa Pesona Asri, Kelurahan Belian.

 

Sementara di Kecamatan Seibeduk, pemberhentian 3 PPK dan 5 PPS diduga akibat laporan dan pengaduan dari PPS lain serta adanya PPS yang mengundurkan diri. Alasan pengaduan, netralitas dan profesionalitas PPK dan PPS tersebut disangsikan. Sejumlah saksi parpol dan panwascam juga mengeluhkan tidak diberikannya hasil rekapitulasi suara pasca pleno.

 

“Diantara PPS yang diberhentikan adalah seluruh PPS Kelurahan Mangsang,” ujar salah seorang Anggota PPK Seibeduk.

 

Ketua PPK Sei Beduk, Fachrizal mengaku belum ada surat resmi dari KPU Kepri terkait pemberhentian 3 PPK dan 5 PPS yang ada di Kecamatan Seibeduk. Saat menghadiri undangan KPU Kepri, ia hanya diminta untuk melaporkan tahapan yang tengah berlangsung menjelang pemilihan presiden (pilpres).

 

“Kami belum mendapatkan informasi dari KPU Kepri terkait hasil evaluasi PPK dan PPS,” ujarnya.

 

Ketua KPU Kepri, Said Sirajuddin menegaskan bahwa pemberhentian terhadap PPK dan PPS di Batam dilakukan berdasarkan pleno. Said mengaku tidak hapal persis berapa anggota PPK dan PPS seluruh Batam yang diberhentikan.

 

“Persisnya berapa saya lupa, tapi sudah diplenokan dan diputuskan,” ujarnya.

 

Sebelumnya, KPU Kepri juga menerima surat pengunduran diri 17 penyelenggara pemilu di Batam. Mereka terdiri atas dua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bengkong dan 15 Panitia Pemungutan Suara (PPS) di sejumlah kelurahan.

 

Komisioner KPU Kepri, Arison, mengatakan bahwa penyelenggara pemilu yang terindikasi curang atau nakal di pileg 2014 tidak akan digunakan lagi di tahapan pilpres. KPU Kepri telah menerima indikasi kecurangan penyelenggara pemilu di Batam yang dilaporkan oleh masyarakat. KPU Kepri telah menerima masukan dari masyarakat terkait kinerja PPK Bengkong, Batamkota, Sagulung, dan terakhir Seibeduk.

 

Diantara masukan yang dilaporkan masyarakat adalah ketidakadilan perlakuan penyelenggara pemilu kepada saksi peserta pemilu. Serta tidak diberikannya hasil rekapitulasi suara yang telah diplenokan.

 

Evaluasi terhadap penyelenggara pemilu di tingkat PPK di Batam, tidak sebatas kepada tiga kecamatan yang mendapat sorotan masyarakat. Namun juga sembilan kecamatan lainnya, untuk mengantisipasi masalah serupa terulang di pilpres mendatang.

 

“Jika dalam evaluasi terbukti, maka penyelenggara pemilu tersebut akan diberhentikan dan diganti,” ujarnya. (R02)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *