17 Provinsi Rapat Teknis di Batam

Batam Centre, BatamEkbiz.Com — Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi teknis (Rakornis) pembangunan dalam rangka penyelarasan kebijakan pembangunan Nasional dan daerah tahun 2018 bertempat di ballroom lantai 6 Hotel Harmoni One, Batam Centre, Kota Batam, Selasa, 21 Februari 2017.

Rapat teknis ini berlangsung selama tiga hari, sampai 23 Februari dan melibatkan sedikitnya 600 peserta dari 17 Provinsi. Antara lain Provinsi Aceh, Riau, Sumatra Utara, Kepri, Sumatra Barat, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, Banten, Sumsel, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali dan Yogyakarta.

Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Diah Indrajati yang berkesempatan membuka secara langsung kegiatan ini mengatakan, dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah, maka pemerintah pusat berkewajiban melakukan pembinaan. Adapun pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh menteri/kepala lembaga non kementrian yg secara nasional di koordinasi oleh menteri dalam negeri.

“Hal ini di atur dalam pasal 7 dan pasal 8 UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Salah satu bentuk pembinaan dan pegawasan adalah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembagunan pusat dan daerah untuk mencapai target pembagunan daerah,” katanya.

Pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi sendiri dilakukan dalam bentuk koordinasi teknis pembangunan antar kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan daerah di koordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dan pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian terget pembagunan nasional sendiri telah di atur dalam pasal 258 dan 259 UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Hadir mewakili Gubernur pada kesempatan ini Sekretaris Daerah Provinsi Kepri TS Arief Fadillah. Dari pemerintah pusat hadir juga Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Arifin Rudiyanto serta Ditjen Perimbangan Kemenkeu Putut Hari Satyaka.

Dalam rakornis ini, Pemprov Kepri akan mengusulkan proposal dalam rapat teknis ini seperti bidang pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan, perhubungan, pariwisata, dan UKM. Selain itu yang lebih penting lagi terkait pembangunan infrastruktur, perumahan, pemukiman, dan lainnya.

Penyusunan proposal akan melibatkan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) yang potensial. Sebab proposal yang diajukan ini nantinya akan dimasukkan ke dalam program nasional, dimana untuk anggaranya bersumber dari APBN. (hms)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *