A2K3 Kepri Soroti Minimnya Penerapan K3 di Pelabuhan Batuampar

Batam Centre, BatamEkbiz.Com — Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (A2K3) Provinsi Kepri menuntut tanggung jawab pemberi kerja atas kecelakaan kerja yang menewaskan seorang pekerja di Pelabuhan Batuampar. Kasus ini tidak hanya menjadi duka bagi korban, tapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan dunia investasi di Batam.

Humas DPC A2K3 Kepri Henki Astia menegaskan, pemberi kerja harus bertanggung jawab atas tragedi kecelakaan kerja tersebut. Dia juga mendesak perusahaan-perusahaan di Batam dan para pemberi kerja untuk instropeksi atas seringnya terjadi kecelakaan dalam kerja dengan memperbaiki sistem pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja.

“Keselamatan dan kesehatan kerja harus menjadi hak dasar bagi pekerja dan wajib dipenuhi oleh pemberi kerja saat pelaksanaan pekerjaan di tempat kerja. Penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja tidak hanya menghindarkan perusahaan dari kerugian secara materiil, tapi juga menghindarkan pekerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja,” kata Henki didampingi Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam, Suprapto di Batam Centre, Jumat 23 Februari 2018.

Kecelakaan kerja di Pelabuhan Batuampar, Kamis (22/2), menewaskan pekerja bongkar muat, Kahar (40), akibat tertimpa besi crane yang patah. Insiden itu terjadi saat warga Tanjunguma, Kecamatan Lubukbaja ini hendak memasang pengait, tiba-tiba talinya putus dan patahan crane menimpa dadanya. Korban pun langsung terjatuh ke dalam laut dan jasadnya baru ditemukan sekitar dua jam kemudian, terjepit besi crane di dalam laut.

Menurut Henki, terjadinya kecelakaan kerja tersebut menunjukkan belum diterapkannya sistem keselamatan dan kesehatan kerja di wilayah kerja Pelabuhan Batuampar. Badan Pengusahaan (BP) Batam sebagai pengelola pelabuhan tersebut dianggap kurang peduli dengan penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja. Saat deklarasi untuk mewujudkan Kepri menjadi provinsi K3 pada 2020, BP Batam juga tak hadir dan tak ikut menandatangani deklarasi pada 21 Januari 2018 tersebut. Padahal instansi dan sejumlah pejabat hadir dan ikut menandatangani deklarasi itu, seperti Menteri Tenaga Kerja, Gubernur Kepri, Ketua DPRD Kepri, Kapolda Kepri, Wali Kota Batam, Praktisi, Kadin, Apindo, HKI, PHRI, dan A2K3.

“BP Batam harusnya malu, karena hanya BP Batam yang tidak ikut menandatangani deklarasi tersebut. Undangan ada, tapi tidak ada pejabat BP Batam yang datang. Padahal dampak terhadap kecelakaan kerja tersebut tidak hanya terhadap korban atau pekerja, tapi juga bisa menurunkan kepercayaan investor yang menanamkan modalnya di Batam,” katanya.

Henki menjelaskan, penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja pada sebuah perusahaan merupakan salah satu aspek penting dalam perlindungan ketenagakerjaan. Namun belum semua perusahaan di Batam sadar akan pentingnya penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja ini. Di perusahaan galangan kapal (shipyard) Tanjunguncang misalnya, ada beberapa kecelakaan kerja yang pernah terjadi dan sampai sekarang belum ditangani dengan tuntas. Kecelakaan kerja itu antara lain pada kapal Pertamina, pekerja yang tertabrak forklift, dan pekerja yang kesetrum.

Terkait seringnya terjadi kecelakaan kerja tersebut, lanjut Henki, A2K3 Kepri mendesak pihak terkait untuk menuntaskan keadilan bagi para korban kecelakaan kerja. A2K3 Kepri juga meminta perusahaan menghargai hak pekerja untuk menolak kerja dalam kondisi tidak aman, bukan dipaksakan untuk kerja. Mengingat masih banyak perusahaan atau pemberi kerja yang tidak memberikan perlengkapan kerja standar kepada pekerja.

“Kami juga meminta stop mengkambinghitamkan pekerja ketika terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja,” katanya. (R03)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *