Ahars Minta DPRD Kepri Manfaatkan Mekanisme Konsultatif

Batam Centre, BatamEkbiz.Com — Ahars Sulaiman, Staf Khusus Gubernur mendorong DPRD Kepri memanfaatkan mekanisme konsultatif untuk meningkatkan komunikasi dengan pemerintah daerah. Melalui mekanisme konsultatif, DPRD Kepri dapat secara aktif mengambil bagian terhadap suatu persoalan daerah dengan memanggil satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.

“DPRD bisa mengundang kepala dinas atau SKPD terkait. Jadi semua tak harus gubernur, apalagi ini menyangkut kebijakan-kebijakan umum,” ujarnya di Batam Centre, Selasa, 2 Agustus 2016.

Dorongan agar DPRD Kepri memanfaatkan mekanisme konsultatif tersebut disampaikan Ahars menanggapi anggapan tidak harmonisnya hubungan Gubernur Kepri Nurdin Basirun dengan DPRD Kepri. Mekanisme konsultatif tersebut bisa dilakukan antara gubernur dan pimpinan DPRD Kepri atau antara masing-masing SKPD dengan pimpinan komisi DPRD Kepri.

Menurut Ahars, pemerintah daerah tak hanya gubernur. Tapi juga perangkat daerah seperti SKPD yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintah di daerah. Namun jika selama ini komunikasi dengan DPRD Kepri dinilai minim, hal tersebut murni karena kesibukan gubernur selama ini. Apalagi dengan belum terpilihnya Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri yang baru dan belum adanya wakil gubernur.

“Tidak ada sedikitpun keinginan gubernur untuk melecehkan anggota dewan. Ini murni faktor kesibukan beliau (Nurdin),” ujarnya.

Mantan anggota DPRD Kepri tersebut menjelaskan, beberapa hari terakhir gubernur berupaya meningkatkan komunikasi dengan pemerintah pusat. Gubernur melakukan roadshow dan lobi ke sejumlah kementerian untuk mendapatkan tambahan anggaran guna menutup defisit keuangan daerah. Kementerian yang didatangi antara lain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pertanian. Harapannya ada program atau anggaran dari pusat (APBN) yang bisa dikucurkan ke Kepri.

“Kita pulang dan pergi kemana-mana, agar defisit anggaran bisa disupport. Kalau bisa dapat Rp1,2 triliun saja, itu sudah bagus untuk mengatasi defisit anggaran yang terjadi. Ini perlu direspon positif oleh teman-teman DPRD Kepri,” kata Ahars.

Pemerhati sosial dan politik Kepri, Tengku Jayadi Noer berharap hubungan komunikasi antara gubernur dan DPRD Kepri terjalin lebih solid. Soliditas kedua instansi itu diperlukan agar pembangunan Kepri bisa berjalan lebih cepat dan lebih baik lagi. Mengingat masa kepemimpinan Nurdin Basirun sebagai Gubernur Kepri definitif masih baru, sekitar dua bulan dan masih banyak yang perlu dipersiapkan.

“Kalaupun ada persoalan, tak perlu harus diumbar melalui medsos (media sosial). Ada salurannya yang tepat untuk membicarakan itu,” ujarnya.

Jayadi juga menilai ketidakhadiran Gubernur Kepri dalam paripurna pembahasan RPJMD beberapa waktu lalu bukanlah hal yang krusial, apalagi dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap DPRD Kepri.

“Saya rasa bukan melecehkan. Jika Pak Gubernur tidak hadir, bisa diwakilkan dengan yang lain. Tidak mesti gubernur, bisa saja diwakilkan melalui Sekda,” ucapnya. (R02)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *