Aman Soroti Diskriminasi Guru

Batamkota, BatamEkbiz.Com — Meski pembentukan komisi masih terganjal belum keluarnya peraturan pemerintah, namun sejumlah elemen masyarakat mulai menitipkan aspirasinya ke Anggota DPRD Batam yang baru. Salah satunya Anggota DPRD Batam, Aman yang mengaku banyak mendapat masukan terkait masih adanya diskriminasi yang dirasakan guru pegawai tidak tetap (PTT) di Batam.

“Ada guru yang sudah mendapatkan sertifikasi, namun terhambat verifikasinya di tingkat Disdik (Dinas Pendidikan) Batam hanya karena statusnya PTT,” ujar legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini di Batam Centre, Kamis (11/9).

Menurut Aman, semestinya Disdik memberikan perlakuan dan penghargaan yang sama terhadap para guru yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti verifikasi. Jika tidak, maka bisa menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan guru dalam proses mengajar di sekolah.

“Guru yang telah memenuhi syarat punya hak yang sama untuk masuk verifikasi, jangan ada diskriminasi. Sebab kalau perbedaan perlakuan masih terjadi, akan membuat guru tidak bisa lebih konsentrasi dalam mengajar anak didik,” katanya.

Saat ini ada ada sekira 1.077 PTT di lingkungan pemerintah provinsi Kepri yang membantu tugas pegawai negeri sipil (PNS), termasuk diperbantukan di Batam. Penempatan guru PTT di Batam masih dipertahankan untuk menutupi kekurangan guru.

Aman menjelaskan, pendidikan merupakan sentral pengembangan kualitas generasi muda. Namun Disdik Batam, sepertinya masih lebih mengutamakan perhatiannya ke sekolah negeri, mulai dari ketersediaan guru yang mencukupi, fasilitas, hingga subsidi.

Sementara sekolah swasta, kesannya selama ini sangat minim perhatian pemerintah. Saat sekolah negeri sampai menolak murid dalam penerimaan peserta didik baru, banyak bangku di sekolah swasta justru tak terisi.

“Disini peran pemerintah diperlukan. Termasuk pendistribusian guru yang digaji pemerintah, semestinya juga bisa merata hingga ke sekolah swasta,” ujar jebolan Fakultas Pendidikan IKIP Surabaya ini.

Kepala Disdik Batam, Muslim Bidin menyebutkan tidak membedakan antara guru honorer maupun yang sudah PNS baik di sekolah negeri ataupun swasta. Contohnya dalam rencana kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, akan diberlakukan kepada seluruh guru.

“Tapi itu baru wacana dan ide, belum tahu kepastiannya. Sebenarnya itu bagus bagi guru yang nantinya ikut kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, jadi tidaknya tergantung keputusan Wali Kota Batam,” ujarnya. (R03)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *