Anggaran Dana Desa (ADD) Bintan 2018 Berkisar Rp30,9 Miliar

BINTAN – Tahun 2018 mendatang, pemerintah pusat menerapkan formulasi rasio yang berbeda dalam pengelolaan dana desa yang diterima oleh desa-desa di seluruh Indonesia. Formulasi rasio tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menurunkan angka kemiskinan. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bintan Ronny Kartika saat dihubungi, Minggu, 17 Desember 2017.

Dikatakannya, akibat formulasi rasio perhitungan anggaran dana desa tersebut, untuk tahun 2018, anggaran dana desa di Kabupaten Bintan berkisar Rp30,9 miliar bagi 36 desa yang ada di Bintan. Itu artinya terjadi penurunan anggaran dana desa yang berkisar Rp600 juta dari tahun-tahun sebelumnya. Dikatakannya juga bahwa penurunan anggaran dana desa tersebut terjadi akibat perhitungan yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

“Pemerintah pusat memiliki formulasi rasio tersendiri dalam menetapkan alokasi anggaran dana desa (ADD) di tahun 2018 ini, terjadi penurunan anggaran dana desa yang dikucurkan di Kabupaten Bintan,” ujarnya.

Ditambahkannya juga bahwa selain formulasi rasio angka kemiskinan, pemerintah pusat juga mencantumkan pembobotan pada rasio jumlah penduduk serta rasio luas wilayah dan rasio indeks kesulitan geografis suatu daerah.

“Hasil perhitungan keseluruhan formulasi rasio alokasi dana desa oleh pemerintah pusat maka di Kabupaten Bintan untuk tahun 2018 nanti pagu anggaran dana desa yang paling besar akan diterima oleh Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong yaitu berkisar Rp1,13 miliar. Sedangkan anggaran dana desa terkecil akan diterima oleh Desa Toapaya Utara Kecamatan Toapaya dengan kisaran Rp709 juta,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Bintan Apri Sujadi mengatakan bahwa jika ada desa di Bintan yang masih kesulitan dalam penggunaan anggaran dana desa, hendaknya belajar dari desa yang sudah berhasil dalam mengelola dana desa atau sebaiknya berkonsultasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bintan. Hal tersebut, menurutnya penting dilakukan guna penyerapan anggaran dana desa agar bisa berjalan dengan maksimal.

“Kita juga menyarankan agar setiap proyek dana desa hendaknya dilakukan secara swakelola yang melibatkan masyarakat desa. Sehingga upah yang dibayarkan diharapkan mampu ikut menggerakkan ekonomi masyarakat desa,” tutupnya.




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *