Anggota DPRD Batam Terpilih Wajib Laporkan LHKPN

Anggota KPU Kota Batam, Zaki Setiawan

Anggota KPU Kota Batam, Zaki Setiawan

BATAM — Calon terpilih anggota DPRD Kota Batam wajib menyampaikan tanda terima laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada KPU Kota Batam. Jika tidak, maka KPU Kota Batam tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam pengajuan nama calon terpilih yang akan dilantik kepada Gubernur.

Anggota KPU Kota Batam Zaki Setiawan mengatakan, kewajiban calon terpilih untuk menyampaikan tanda terima LHKPN tersebut diatur dalam Pasal 37 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu. KPU Batam telah menetapkan calon terpilih anggota DPRD Kota Batam pada 10 Agustus 2019.

“Batas waktu penyerahan tanda terima LHKPN kepada KPU adalah tujuh hari setelah penetapan hasil pemilu. Bagi calon terpilih yang telah menyerahkan bukti tanda terima LHKPN, KPU Batam mengajukan nama calon terpilih yang akan dilantik kepada gubernur melalui wali kota,” ujarnya.

Sampai saat ini baru sekitar 24 orang calon terpilih anggota DPRD Batam hasil pemilu 2019 yang telah menyerahkan tanda terima LHKPN. Tanda terima ini ada yang disampaikan melalui petugas penghubung partai politik yang mencalonkan calon terpilih dan ada juga yang disampaikan langsung oleh calon terpilih.

KPU Batam mengimbau calon terpilih yang belum menyerahkan tanda terima LHKPN untuk segera menyampaikan hingga batas waktu yang ditentukan, yakni tujuh hari setelah penetapan. Sebab ini akan menjadi salah satu dasar bagi KPU Batam untuk mengajukan nama-nama anggota DPRD Batam yang akan dilantuk kepada gubernur.

“Lebih cepat lebih baik, karena waktunya mepet dan KPU Batam harus segera menyerahkan berkas-berkas untuk pengajuan pelantikan kepada gubernur,” katanya.

Sebagaimana diketahui, ada 50 calon terpilih anggota DPRD Batam hasil pemilu 2019 yang telah ditetapkan KPU Batam. Mereka adalah Putra Yustisi Respaty, Thomas Arihta Sembiring, Nuryanto, Udin P. Sihaloho, Tumbur M. Sihaloho, Dandis Rajagukguk, Tohap Erikson Pasaribu, dan Budi Mardiyanto dari PDIP. Kemudian Lik Khai, Taufik Muntasir, Asnawati Atiq, Muhammad Kamaluddin, Amintas Tambunan, Arlon Veristo, dan Azhari David Yolanda dari Nasdem. Dari Golkar Hendra Asman, Ides Madri, Muhammad Yunus Muda, Ruslan M. Ali Wasyim, Djoko Mulyono, Jimmy Nababan, dan Nina Mellanie. Dari Gerindra Ahmad Surya, Harmidi Umar Husen, Werton Panggabean, Mulia Rindo Purba, Muhammad Rudi, dan Iman Sutiawan. Dari PKS Rohaizat, Siti Nurlailah, Mochamat Mustofa, Muhammad Syafei, dan Zainal Arifin. Dari PAN Biyanto, Sahrul, Edward Brando, Safari Ramadhan, dan Leo Anggra Saputra. Dari Hanura Rubina Situmorang, Bobi Alexander Siregar, Utusan Sarumaha, dan Tumbur Hutasoit. Dari Demokrat Sahat Parulian Tambunan, Muhamad Yunus S.Pi, dan Sumali, dari PKB Aman, Mhd. Jeffry Simanjuntak, dan Hendrik, dari PPP Muhammad Fadhli, dan dari PSI Tan A Tie.

Sementara berdasarkan surat KPU RI nomor 861/PL.01.4-SD/06/KPU/V/2019, tanda terima LHKPN yang disampaikan kepada KPU/ KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota adalah tanda terima terhadap LHKPN yang dilakukan calon pada rentang waktu sejak ditetapkan sebagai calon tetap. Penetapan calon anggota legislatif dalam Daftar Calon Tetap (DCT) adalah 20 September 2018. Artinya penyampaian tanda terima adalah untuk pelaporan LHKPN setelah 20 September 2018 sampai 7 hari setelah penetapan calon terpilih pada 10 Agustus 2019.




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *