Antara Soliditas PNS dan Realitas Politik Kepri

Senin, 7 November 2016, Gubernur Kepri Nurdin Basirun melantik 132 pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri. Pejabat yang dilantik terdiri dari 20 pejabat eselon II, 41 pejabat eselon III, dan 71 pejabat eselon IV.

Pelantikan itu sempat menimbulkan kegaduhan, baik di internal maupun eksternal Pemprov Kepri. Sejumlah pejabat di internal Pemprov Kepri terkejut, karena pelantikan dan perombakan pejabat dilakukan secara tiba-tiba. Sementara pihak legislatif kecewa dan merasa tidak dihargai, karena sebagai mitra pemerintah tidak diundang dalam pelantikan itu. Selain itu, perombakan dilakukan tanpa meminta saran terlebih dahulu kepada DPRD Provinsi Kepri, sebagaimana dilakukan Gubernur sebelumnya, Ismeth Abdullah dan (alm) Muhammad Sani.

Pengangkatan dan mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah di lingkungan Pemprov Kepri merupakan hak konstitusional gubernur selaku pejabat pembina kepegawaian daerah provinsi. Tentunya setelah memperhatikan pertimbangan obyektif dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat) dan merupakan hal yang lumrah dalam pemerintahan.

Tidak ada keharusan bagi gubernur untuk meminta saran atau konsultasi terlebih dahulu kepada DPRD dalam mutasi tersebut. Semua aparatur daerah yang memiliki kompetensi, prestasi kerja, dan kualifikasi mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengisi jabatan struktural di pemerintahan daerah, sesuai mekanisme yang ada.

Pengisian posisi pejabat struktural pada pemerintahan daerah ini bukan tanpa pertimbangan atau dilakukan secara ujug-ujug. Selain pertimbangan obyektif Baperjakat, ada beberapa tujuan sekaligus yang penulis nilai ingin dilakukan gubernur dari perombakan pejabat struktural tersebut. Di antaranya untuk memperkuat koordinasi dan soliditas internal Pemprov Kepri, meningkatkan kinerja pemerintahan daerah lebih cepat dan efektif dalam melayani publik, membersihkan pejabat kontra-produktif, dan mendukung tercapainya visi misi gubernur.

Oleh karena itu, keberadaan pejabat struktural harus mampu membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan melakukan sinkronisasi antara visi misi gubernur dan satuan organisasi yang dipimpinnya. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam proses penyelengaraan pemerintahan daerah nantinya. Visi misi pemerintahan Nurdin Basirun tergambar dari struktur pejabat yang dibentuknya, sehingga siapapun yang menduduki jabatan struktural harus mempunyai visi misi yang sama dengan gubernur. Pejabat struktural inilah yang akan menopang keberhasilan pencapaian visi misi dan kinerja gubernur, bukan visi misi lawan politik saat Pilkada.

Dengan begitu, proses mewujudkan kualitas pelayanan masyarakat akan mudah terlaksana. Sungguh, sangat tidak elok jika ada pejabat struktural yang tidak sejalan dengan visi misi gubernur. Adanya pejabat struktural yang membuat gaduh jalannya pemerintahan daerah, tidak cakap bekerja, tidak bisa bekerja sama, bisa menjadi alasan bagi gubernur untuk melakukan pemindahan atau perombakan.

Tidak bisa dipungkiri, hingga saat ini gubernur masih dihadapkan pada realitas politik yang pelik. Defisit anggaran yang terjadi salah satunya, telah membuat sejumlah program dan agenda pembangunan tidak terlaksana sesuai harapan. Belum lagi masih kosongnya kursi wakil gubernur yang membuat gubernur seolah sendirian untuk memimpin daerah dengan penduduk sekitar 1,8 juta jiwa ini.

Sementara parpol pengusung atau pendukung yang diharapkan bisa memperkuat kinerja pemerintahan daerah, justru terkesan “cuek bebek”, tanpa soliditas dan solusi atas beragam persoalan yang membelit daerah. Hal ini tentunya semakin membuka ruang bagi elit politik tertentu untuk membelenggu atau menyandera gubernur dalam melaksanakan program-program kemasyarakatan.

Bahkan dalam proses pengisian posisi jabatan struktural misalnya, tak sedikit memicu efek panas-dingin, baik di internal maupun eksternal Pemprov Kepri. Perombakan pejabat ini juga tak lepas dari manuver politik pihak-pihak tertentu yang berlindung di balik wajah demokrasi atau hubungan koordinasi antara eksekutif dan legislatif. Mereka mendesak gubernur untuk mengevaluasi kembali pengisian posisi jabatan struktural tersebut.

Menurut penulis, gubernur tidak perlu tunduk pada desakan-desakan tersebut. Pengisian posisi jabatan struktural bukan ajang kompromi untuk mengakomodasi kepentingan politik atau merupakan jatah partai politik dan anggota dewan. Intervensi dan tekanan politik dalam pengisian posisi jabatan struktural yang tidak mencerminkan terwujudnya harapan publik harus dilawan, karena akan memicu demokrasi yang tidak sehat.

Gubernur juga harus kebih antisipatif melihat persoalan prioritas ke depan dan tidak boleh kalah dengan tekanan atau intervensi pihak-pihak tertentu. Jangankan dari pihak yang kalah, tekanan dan kepentingan dari partai pendukung pun tak harus diakomodir, jika melenceng dari konstitusi dan terlalu dalam mencampuri hak prerogatif gubernur.

Perombakan pejabat struktural adalah kewenangan gubernur yang harus dihormati semua pihak. Publik harus memberi kesempatan kepada gubernur yang dipilih oleh sebagian besar rakyat melalui  proses Pilkada itu untuk membuat keputusan terbaik. Perombakan harus dipahami sebagai spirit untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dan gubernur tidak boleh tersandera oleh kekuatan politik yang ada. Sebab bagaimanapun juga, kesejahteraan dan pelayanan bagi masyarakat Kepri lebih utama daripada memenuhi kepentingan segelintir politisi atau elit partai politik.

 

Tengku Jayadi Noer
Dewan Penasehat Korps Alumni HMI Batam




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *