Antisipasi manipulasi suara dengan perkuat saksi

Batam Centre, BatamEkbiz.Com — Potensi manipulasi suara diprediksi masih akan membayangi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang digelar hari ini. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menjadi titik rawan manipulasi suara.

Mantan Anggota KPU Kepri, Tibrani mengungkapkan, peluang manipulasi suara di tingkat kecamatan ini makin besar dengan tiadanya rekapitulasi suara di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS). Mengingat pengalamannya selama menjadi anggota KPU menunjukkan tingkat kecurangan tertinggi selalu terjadi saat rekapitulasi suara di tingkat PPS. Dengan ditiadakannya proses rekapitulasi suara di tingkat PPS, potensi kecurangan itu beralih ke PPK.

“Bisa saja upaya meraup suara (ilegal) malah akan dikonsentrasikan di tingkat PPK,” ungkapnya, Selasa (8/12/2015).

Potensi kecurangan tersebut hanya bisa dieliminir jika semua yang berkepentingan memasang mata dengan awas, salah satunya lewat saksi. peran saksi mulai di TPS sangat penting. Untuk itu, saksi yang diturunkan harus benar-benar memahami tugas dan tanggung jawabnya.

Begitupun dengan data hasil rekapitulasi suara yang diberikan oleh saksi, sebaiknya berupa form C1 asli yang ditandatangani Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan masing-masing saksi. Sebab selama ini kerap terjadi saksi memberikan laporan palsu kepada pasangan calon, sehingga menjadi polemik saat ada ketidaksamaan data.

“Form C1 itu bisa diminta kepada KPPS. Jadi carilah form resmi, agar jika ada indikasi kecurangan, ada bukti kuat untuk menggugat. Saya rasa cara yang paling tepat adalah tempatkan orang yang betul-betul mengerti dan paham tugasnya,” imbuhnya.

Sejumlah kalangan menilai pengawasan suara di tingkat PPK hingga kini masih terlalu longgar. Selain sifat PPK yang sementara, kerawanan ini juga dipengaruhi ketidaknetralan aparat negara dalam penyelenggaraan pilkada.

”Sudah menjadi rahasia umum PPK bisa mengubah angka,” ujar Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng di Jakarta, kemarin.

Menurut Robert, pilkada serentak membuat peluang manipulasi suara semakin besar. Apalagi KPU kabupaten/kota atau provinsi tentu tidak bisa secara langsung mengontrol semua PPK. Kelembagaan PPK yang bersifat ad hoc dan diisi dari berbagai kalangan juga membuat pilkada sering diajikan aji mumpung.

”Belum kalau aparat PPK-nya kerjaannya tidak jelas, pasti momen pilkada sudah dimanfaatkan untuk mencari keuntungan dari calon,” paparnya.

Dia mengungkapkan, pilkada merupakan kontestasi dengan melibatkan orang-orang yang mengenal satu sama lain. Salah satunya antara aparat kecamatan dan calon kepala daerah. Adanya benang merah ini juga menjadi faktor terbukanya peluang manipulasi suara.

”Kandidat menggunakan PPK sebagai pintu masuk, tinggal diguyur (uang) saja. Tidak saja pilkada, pemilu legislatif lalu pun sama,” ujarnya.

Potensi kecurangan ini akan semakin besar di medan yang harus dilalui sulit. Ini bisa menjadi peluangan untuk mengubah hasil rekapitulasi saat di perjalanan. Di tengah ancaman manipulasi ini, tandas Robert, pengawasan menjadi kunci. Saksi tiap kandidat juga harus turut aktif mengawal pergerakan hasil rekapitulasi dari tempat pemungutan suara (TPS) hingga ke PPK.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo juga mengakui kecamatan merupakan titik sentral potensi penggelembungan suara dalam pilkada. ”Itu kan sudah menjadi rahasia umum. Khususnya berkaitan dengan penggelembungan,” ujarnya.

Tjahjo mengatakan, kecamatan memiliki posisi sentral dalam penghitungan suara. Pasalnya setelah dilakukan pencoblosan, semua suara akan langsung dikirim ke kecamatan untuk direkapitulasi.

Dia mewanti-wanti para camat untuk menjaga netralitas dalam pilkada. Sebab dari informasi yang dia miliki, manipulasi suara dengan menambah angka justru sering dilakukan oknum camat pada tahapan penghitungan suara.

”Pasti akan ada sanksi. Itu semua diatur di UU. Bisa dengan melakukan skorsing dan selanjutnya akan memecatnya,” tegas dia.

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mensinyalir manipulasi suara rawan terjadi di daerah dengan kondisi geografis sulit dan transportasi yang terbatas seperti kepulauan dan pegunungan. Potensi manipulasi semakin terbuka lebar jika kondisi alam membuat kotak suara harus menginap di Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang tanpa pengawasan dari masyarakat ataupun pengawas.




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *