Audit Legal dan Tarif Lego Jangkar

Jakarta, BatamEkbiz.Com — Gubernur Kepri Nurdin Basirun menghadiri rapat koordinasi pengelolaan dan keamanan laut di kawasan Lego Jangkar (Selat Phillips dan Selat Singapura) di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Rabu 5 April 2017. Rapat yang dipimpin Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan ini juga dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Asman Abnur, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Rini Widyantini, Dirjen Imigrasi Ronny F. Sompie, Tim Satgas 115, dan perwakilan dari PT Pelindo I.

Tentang pesan Menko Maritim Luhut, soal pengelolaannya, kata Nurdin Pemprov selalu siap dengan arahan Pemerintah Pusat. Soal pengelolaan, Luhut berpesan cukup satu badan atau holding dan harus profesional.

Agar semua semakin baik, Luhut menyebutkan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan penyelesaian tata ruang laut, terutama yang 12 mil. Saat ini ada 18 titik wilayah labuh jangkar yang terdeteksi. Luhut memerintahkan agar dikroscek lagi agar jangan sampai menganggu aktivitas kabel laut dan pipanisasi.

“Tata ruang laut sedang disusun. Kita ingin segera. Yang kontraknya habis harus menyesuaikan dengan tata ruang,” kata Luhut.

Sebelum menutup Rakor, Luhut kembali menegaskan tentang pengelolaan lego jangkar. Dari 18 titik, lakukan identifikasi berapa titik yang pantas dimanfaatkan, sesuai dengan peraturan, aspek keamanan, lingkungan dan lainnya. Soal pengelolaan yang ada sekarang, Luhut menegaskan harus diaudit.

“Lakukan audit terhadap legalnya, tarif dan lingkungannya,” tegas Luhut.

Sementara itu Kepri sudah menyiapkan semacam kerja sama antara Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dan Pelindo untuk mengelola aktivitas ini. Apalagi pusat ingin hanya satu pintu kewenangan untuk masalah ini. Soal kewenangan satu pintu ini ditegaskan juga oleh Asman Abnur. Karena, kata Asman, jika banyak yang punya kewenangan, pengelolaannya akan kacau.

“Wilayah laut kita jangan terkapling-kapling, ada penguasa di luar negara. Kita sedang menyatukan kelembagaan, termasuk soal pengamanannya,” kata Asman.

Karena dengan tunggal, kata Asman, pelayanan akan cepat. Juga memudahkan dalam melakukan monitor “Saatnya kita bersatu untuk kepentingan nasional. Jangan lagi tarik menarik kewenangan. Apalagi sampai kapal yang masuk tidak termonitor,” kata Asman. (hms)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *