Bansos Organisasi Diembat, Insentif Guru Disunat

Tanjungpinang, BatamEkbiz.Com – Dengan wajah tertunduk, Jamiat bergegas meninggalkan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri di Senggarang, Tanjungpinang, Selasa, 19 Juli 2016. Ketua Badan Musyawarah Guru (BMG) Taman Pendidikan Alquran (TPQ) Kota Batam tersebut mulutnya terus komat-kamit saat menuju mobil yang menunggu di halaman.

Tak ada sepatah katapun meluncur menanggapi cecaran pertanyaan wartawan. Begitupun beberapa jaksa yang mengapitnya, juga memilih diam.

Junaidi dan Abdul Shomad juga bersikap sama. Kedua PNS Pemko Batam itu terus bungkam dan buru-buru menaiki mobil tahanan Kejati yang akan membawanya ke Rutan Kelas 1A Tanjungpinang.

Jamiat, Junaidi, dan Abdul Shomad merupakan tersangka kasus dugaan penyelewengan dana insentif para guru TPQ di Batam. Junaidi merupakan Kabag Kesra Pemko Batam pada tahun 2011, sedangkan Shomad merupakan Kasubag Kesra dan bertugas untuk melakukan verifikasi guru penerima insentif.

Dari dana Rp6 miliar yang dibagikan kepada 3.000-an guru, penyidik menemukan separuh penerimanya fiktif. “Kami juga telah mengkonfrontir, termasuk menghadirkan saksi dari Kementerian Agama dan pengurus di kecamatan,” kata Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Kepri, Rahmat.

Kejati Kepri telah menetapkan 6 tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana bansos Kota Batam tahun 2011-2012 dengan anggaran Rp66 miliar. Selain ketiga tersangka kasus dugaan penyelewengan insentif guru TPQ, Kejati Kepri juga sudah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan dana kepada Persatuan Sepakbola (PS) Batam yang diduga merugikan negara Rp715 juta.

Ketiganya adalah Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda Kota Batam Khairullah, eks Manajer PS Batam Rustam Sinaga, dan mantan Wakil Ketua DPRD Batam Aris Hardy Halim. Aris Hardy terjerat karena waktu itu menjadi Ketua Persatuan Sepakbola (PS) Batam. Dalam laporan pertangungjawabannya, tim penyidik menemukan tindakan melawan hukum dengan cara mark-up.

Khairullah dan Rustam sudah ditahan Kejati Kepri pada Senin, 18 Juli 2016. Sedangkan Aris Hardy mangkir untuk kedua kalinya dari panggilan jaksa dan belum ditahan. Padahal politikus PKS itu ditetapkan paling duluan sebagai tersangka dalam kasus bansos Batam.

Rahmad mengungkapkan, tim penyidik menemukan penyelewengan bansos tak hanya terjadi di SKPD saja sebagai pengucur dana, tapi juga pihak penerima secara perorangan. Pengucuran dana bansos kepada perorangan itu dilakukan setelah penyerahan proposal terlebih dahulu. Modus penyelewengannya adalah dengan kegiatan fiktif.

“Organisasinya jelas, lalu mengajukan proposal kegiatan. Tapi begitu dana bansos cair, ternyata tidak ada kegiatan seperti tercantum di proposal,” ujarnya.

Modus penyelewengan dana bansos lainnya adalah ada proposal masuk dengan rincian kegiatan, namun lembaga atau organisasi penerimanya tidak ada. Sudah tentu, kegiatan di lapangan juga tidak ada.

“Alamatnya pun tidak jelas. Biasanya itu dimainkan satu dua orang yang membuat proposal dan hanya ingin cari uang saja,” terang Rahmad.

Di luar modus fiktif, kata Rahmad, ada satu lagi modus ‘cincai-cincai’ yang biasa dimainkan si pemberi dengan si penerima. Yakni, uang benar-benar disalurkan, namun dipotong oleh si pemberi dalam jumlah besar. Si penerima mau-mau saja, asalkan dapat uang.

“Jadi uangnya disunat, dipotong, dan pemotongan itu juga masuk kategori korupsi. Satu modus lagi yang biasa digunakan, yakni proposal dibuat sendiri oleh oknum pegawai, mencatut lembaga atau ormas tertentu, dan uangnya dikantongi sendiri,” urainya.

Perburuk Citra TPQ

Entah apa yang ada dalam benak Jamiat, Junaidi, dan Abdul Shomad, hingga berani-beraninya memainkan hak para guru TPQ di Batam. Ketiganya seolah tidak takut azab Allah dengan mengambil hak orang lain, yang telah bekerja keras mendidik generasi umat dengan nilai-nilai Qurani.

Sejumlah guru TPQ yang merasa geram, mulai angkat suara. Mereka membeberkan persoalan dan kecurigaan yang masih melingkupi organisasi para guru TPQ itu hingga kini.

“Sampai saat ini masih ada pemotongan honor guru, mencapai Rp200 ribu untuk setiap guru. Terungkapnya kasus bansos ini bisa memperburuk citra para guru TPQ,” ungkap seorang guru TPQ di Batuaji.

Menurutnya, pemotongan honor guru itu dilakukan oleh pengurus BMG TPQ. Alasannya untuk biaya operasional dan membuat gedung BMG TPQ Kota Batam.

“Namun sampai sekarang progres pembangunan gedung itu tidak ada. Tak tahu uangnya lari kemana,” katanya.

Kejati Kepri menemukan modus dugaan penyelewengan dana bansos TPQ Batam adalah dengan menggelembungkan data guru TPQ. Berdasarkan data penerima insentif, ada sekitar 3.000 guru TPQ yang dipanggil untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Kejati Kepri.

Namun tidak semua datang, hanya sekitar 1.500-an guru TPQ yang datang memenuhi panggilan. Separuhnya diduga fiktif, dicatat sebagai guru TPQ tapi orangnya tidak ada, bukan guru tapi di data sebagai guru TPQ, atau sudah pulang ke kampung halaman. Orangnya ada, tapi karena merasa bukan guru TPQ, tidak bersedia datang memenuhi panggilan jaksa.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri Andar Perdana mengungkapkan, awalnya pihaknya menduga para guru yang tak datang karena tak sempat atau ada keperluan lain. Namun, saat dipanggil lagi mereka tetap tidak datang. “Telah kami cek nama guru yang tidak hadir serta alamat tinggalnya hingga ke RT dan RW, ternyata nama-nama itu hanya dimasuk-masukin,” ujarnya kepada wartawan.

Menurut seorang sumber lainnya, data-data guru TPQ ini berasal dari BMG TPQ Kota Batam. Dari data yang sudah disusun tersebut, kemudian diserahkan kepada Pemko Batam melalui bagian Kesra untuk diajukan mendapatkan insentif. Nilainya Rp150 ribu per bulan.

Selain mendapatkan insentif dari Pemko Batam, para guru TPQ ini juga mendapatkan insentif dari Pemprov Kepri. Hanya saja, data guru TPQ yang mendapatkan insentif dari Pemprov Kepri diajukan oleh Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan Kota Batam. Jumlahnya hanya sekitar 900-an orang.

“Kalau data dari Kementerian Agama itu benar-benar guru TPQ, tidak ada yang fiktif seperti data guru TPQ yang dibuat oleh BMG TPQ Kota Batam,” katanya.

Darimana data-data guru tersebut didapat oleh BMG TPQ Kota Batam? Menurut sumber yang berprofesi sebagai mubalig dan pengurus masjid di Batuaji tersebut, data guru-guru TPQ itu merupakan usulan dari bawah, BMG TPQ tingkat kecamatan.

Kabarnya, dari BMG TPQ tingkat kecamatan, data para guru tersebut sudah bermasalah. Beberapa di antaranya terindikasi sengaja menggelembungkan jumlah guru di suatu TPQ. Misal, di satu TPQ terdapat 8 guru, namun yang diajukan untuk mendapatkan insentif 11 guru.

“Jatah insentif untuk 3 guru TPQ siluman itu, katanya untuk menutupi biaya operasional BMG TPQ di masing-masing kecamatan. Kalikan saja kalau satu TPQ ada 3 guru siluman, berapa jumlahnya dalam satu kecamatan,” kata sumber tersebut.

Data yang berasal dari BMG TPQ tingkat kecamatan itu kemudian diserahkan kepada BMG TPQ Kota Batam untuk diajukan ke Pemko Batam. Parahnya, uang insentif itu tidak langsung masuk ke rekening para guru TPQ. Tapi masuk ke rekening pengurus teras BMG TPQ Kota Batam. Insentif itu juga tidak diserahkan seluruhnya kepada para guru TPQ, ada pemotongan Rp10 ribu per orang per bulan.

Guru TPQ, Siti mengaku sudah mengajar sejak 2009. Saat itu belum ada pengucuran dana bansos atau insentif dari Pemko Batam kepada para guru TPQ. Insentif dana bansos baru mulai ia terima pada tahun 2011 sebesar Rp150 ribu per bulan yang dibayarkan per enam bulan. “Setiap penerimaan, ada potongan Rp10 ribu per bulan. Sebelum pembagian, itu sudah disampaikan di forum, katanya untuk biaya administrasi,” kata Siti.

Jamiat enggan dikonfirmasi terkait mencuatnya kasus yang telah mencoreng citra ribuan guru TPQ di Batam tersebut. “Biar pihak jaksa saja yang menyampaikan informasi, karena dalam pemeriksaan sudah saya sampaikan semunya kepada jaksa,” katanya kepada wartawan melalui sambungan telepon, beberapa minggu sebelum ditahan jaksa.

Ketua BMG TPQ Kecamatan Batuaji Safari Ramadan di media lokal juga membantah adanya data fiktif guru TPQ. Menurutnya, guru yang diusulkan untuk mendapatkan insentif adalah benar-benar guru TPQ. (awal)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *