Batam Bisa Manfaatkan Drone Atasi Penyelundupan

Batuampar, BatamEkbiz.Com — Wakil Ketua Komisi XI DPR Soepriyatno menyoroti masih banyaknya penyelundupan barang dan keberadaan pelabuhan-pelabuhan tikus di Kepri. Untuk itu dia mengusulkan Ditjen Bea Cukai menggunakan pesawat tanpa awak (Drone) dalam pengawasan barang masuk, apalagi banyaknya pelabuhan tikus di Kepri yang sulit dijangkau oleh kapal apapun.

“Dengan menggunakan drone, kita hanya cukup mengendalikan dari jarak jauh,dan bisa melihat aktivitas apa saja yang di lakukan di pelabuhan-pelabuhan tikus, sehingga penyelundupan bisa dikurangi dan penerimaan negara bisa bertambah. “ujarnya setelah melakukan pertemuan bersama Tim Kunker Komisi XI DPR di kantor Bea dan Cukai Tipe B Batam, pekan lalu.

Soepriyatno menambahkan bahwa pengawasan dan serapan anggaran di Kepri sudah cukup baik. Banyak terobosan-terobosan yang dilakukan Kepri yang patut didukung, dimana penyerapan anggarannya sekitar 75 persen.

Namun, zaman sudah berbeda. Dimana sekarang ini KPK, kejaksaan, dan kepolisian gencar melakukan praktek operasi tangkap tangan (OTT). Hal ini membuat daerah sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan dan akhirnya serapan anggaran masih kecil.

“Bagi saya, penyerapan anggaran 75 persen cukup kecil dan rugi kalau itu tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat di sini bagi pembangunan. Dalam hal ini Presiden harus mengambil solusi bagaimana agar serapan anggaran di Batam bisa lebih tinggi dan bisa dimanfaatkan oleh rakyat dan Kementerian dalam pengawasan, sehingga bisa bekerja lebih optimal dan tidak ada ketakutan dalam mengambil keputusan,” tuturnya.

Kendala lainnya yang di temui di Batam, kata dia, daerah ini membutuhkan banyak sekali anggaran, tetapi tidak disetujui oleh pemerintah pusat, sehingga kinerjanya kurang bagus.”Misalkan daerah tersebut membutuhkan 100, tapi hanya disetujui 50, akibatnya kedodoran untuk memenuhi semua kebutuhan mereka. ” ujar politisi Gerindra daerah pemilihan Jawa Timur II ini.

Dalam kaitan ini, Soepriyatno mengusulkan perlu adanya musrenbang.(musyawarah perencanaan pembangunan). Sehingga nantinya bisa berdiskusi memecahkan problem di masyarakat.

“Musrenbang nantinya benar-benar bisa dimulai dari bawah, kemudian bisa dilakukan dengan transparan, kredibel, sampai ke pusat pun hasilnya jauh lebih baik,” jelas Soepriyatno sebagaimana dilansir situs DPR. (hms)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *