Beban Pemprov Kepri Bertambah

Batam Centre, BatamEkbiz.Com — Pelimpahan status guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke Pemprov Kepri bisa menambah beban keuangan provinsi. Salah satu beban itu adalah untuk pembayaran gaji pegawai.

Di Kepri diperkirakan akan ada pelimpahan kewenangan sekitar 2.500 pegawai dari kabupaten/kota. Dari Kota Batam saja, ada sebanyak 620 pegawai yang dipindahkan statusnya ke Pemprov Kepri, terdiri dari 591 guru dan tenaga kependidikan, 7 pegawai bidang kehutanan, serta 22 pengawas ketenagakerjaan. Sebanyak 591 guru dan tenaga kependidikan itu terdiri dari 197 orang tingkat SMK, 390 orang tingkat SMA, dan 4 orang tingkat Sekolah Luar Biasa.

Pengalihan status itu ditandai dengan penyerahan secara resmi Surat Keputusan (SK) Pengalihan dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII Pekanbaru. Prosesi penyerahan SK dilaksanakan di Aula Engku Hamidah, Kantor Walikota Batam, Jumat, 13 Januari 2017. Selain itu juga dilakukan penyerahan pegawai dari Pemprov Kepri untuk Pemko Batam, yakni satu orang penera Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Walikota Batam, Muhammad Rudi dalam pengarahannya mengatakan bahwa saat ini kepala daerah masih berjuang agar para guru tetap menjadi pegawai Kota Batam.

“Kepala daerah banyak yang protes. Bapak dan Ibu bekerja di tingkat II, tapi pegawai tingkat I. Kepala daerah masih berjuang. Mungkin bisa berubah karena banyak kepala daerah yang sudah mengirimkan surat ke Presiden,” kata dia.

Terkait tunjangan bagi para pegawai yang pindah, khususnya guru, sudah disampaikan kepada Gubernur Kepri. Menurut Rudi, Gubernur akan memberikan tunjangan seperti yang diberikan Pemko Batam selama ini. Namun tunjangan tersebut belum bisa diberikan di awal tahun.

“Ini terakhir saya sebagai atasan Bapak dan Ibu. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah mengabdi selama ini. Saya harap Bapak Ibu tetap membawa nama baik Kota Batam. Dan saya titip yang juara sekarang ini tidak boleh hilang prestasi yang sudah didapat,” ujar Rudi.

Ia menjelaskan, pengalihan status pegawai ini sebagai tindaklanjut diterapkannya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Meski sudah pindah menjadi pegawai Pemprov Kepri, Pemko Batam tetap bisa melakukan pengawasan terhadap kinerja guru SMA/SMK dan SLB di Batam.

“Pengawasan tetap jalan. Tapi kita tidak punya kewenangan untuk menindak. Jadi kita hanya melaporkan ke Gubernur. Tapi kata Gubernur nanti akan dibentuk UPT. Saya kita Batam ini jadi prioritas,” kata Rudi. (hms)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *