Berlarutnya Penetapan Anggota KPID Kepri Hambat Pelayanan Publik

Tanjungpinang, BatamEkbiz.Com — Berlarut-larutnya penetapan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kepri membuat terhambatnya pelayanan publik. Hambatan itu dirasakan sejumlah lembaga penyiaran di Kepri saat mengurus rekomendasi perizinan dan lainnya.

Salah satu lembaga penyiaran televisi, PT Berlian Hitam misalnya, terhambat mendapatkan IPP karena kantor KPID tutup. Anggota KPID yang lama tak berani melayani, karena tak memiliki kewenangan lagi. Urusan akan menjadi ruwet, karena jika IPP itu tak segera didapatkan, prosesnya bisa kembali lagi ke Jakarta.

Tidak hanya itu, kekosongan jabatan KPID juga membuat tidak adanya pengawasan di bidang penyiaran dan literasi ke masyarakat. Padahal peran pengawasan terhadap media penyiaran ini sangat dibutuhkan, terutama di Kota Tanjungpinang yang saat ini sedang melaksanakan proses pemilihan kepala daerah (Pilkada), agar tak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.

Sebagaimana diketahui, jabatan Anggota KPID Kepri periode 2014-2017 telah berakhir sejak Oktober 2017 atau sekitar tiga bulan lalu. Seiring berakhirnya periode jabatan tersebut, DPRD Kepri telah melangsungkan proses seleksi Calon Anggota KPID periode tiga tahun ke depan.

Proses seleksi sudah selesai, namun nama-nama komisioner terpilih tak kunjung diusulkan oleh DPRD Kepri kepada gubernur agar segera ditetapkan. Padahal aturannya, DPRD harus menyerahkan hasil uji kepatutan dan kelayakan kepada gubernur paling lambat 30 hari.

Masih “disanderanya” nama-nama Anggota KPID terpilih di meja pimpinan DPRD Kepri bisa memicu terjadinya stagnasi pelayanan lembaga ini.

Wakil Ketua II DPRD Kepri Husnizar Hood mengakui bahwa nama-nama anggota KPID Kepri yang lulus uji kepatutan dan kelayakan masih di ruang Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak. “Saya lihat dokumen itu masih di meja Pak Ketua (Jumaga). Saya akan tanyakan ini pada Pak Ketua, kenapa belum diserahkan kepada gubernur,” kata Husnizar kepada media.

Untuk mengantisipasi terjadinya stagnasi pelayanan, sebenarnya gubernur bisa memperpanjang SK anggota komisioner lama hingga komisioner yang baru ditetapkan. Peraturan KPI No. 01/P/KPI/07/2014 menyebutkan, apabila proses pemilihan dan penetapan anggota KPID tidak selesai pada waktunya, maka untuk mengisi kekosongan, anggota KPID masa jabatan berikutnya bisa diperpanjang.

Peraturan KPI juga mengatur bahwa apabila belum ada keputusan penetapan anggota KPID, masa jabatan sebelumnya masih menjalankan tugas dan tetap diberikan hak-hak secara penuh, sampai kemudian ditetapkan anggota KPI yang baru. Namun hak-hak tersebut tak diberikan. Sementara itu saat ini tidak ada perpanjangan, penetapan anggota komisioner baru juga tak jelas.

Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengaku belum bisa menetapkan anggota KPID Kepri terpilih, karena hasil seleksi tak kunjung diserahkan oleh DPRD Kepri. “Saya masih menunggu dokumen itu dari DPRD,” katanya.

Menanggapi terancamnya pelayanan publik, Asisten Ombudsman Provinsi Kepri Muliadi mengatakan bahwa semestinya tak boleh ada pelayanan ke masyarakat yang kosong. “Masyarakat bisa melapor kepada Ombudsman jika merasa dirugikan dengan pelayanan publik,” katanya. (R03)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *