BLUD sebut informasi dana bergulir rahasia

Batam Centre, BatamEkbiz.Com — Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah (UPT BLUD) dana bergulir Kota Batam, Patrisono menyebutkan informasi menyangkut dana bergulir adalah rahasia. UPT BLUD dana bergulir merupakan unit yang dibentuk secara khusus di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pasar, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (PMPK-UKM) Kota Batam. Pernyataan ini disampaikan Patrisono dalam sidang ajudikasi Komisi Informasi (KI) Kepri di lantai V Graha Kepri Batam Centre, Selasa (4/3/2014).

“Data penerima dana bergulir itu tidak boleh dibuka untuk umum, yang boleh diberikan hanya informasi globalnya saja, misal total dana bergulir yang disalurkan selama setahun sekian miliar,” ujarnya.

Keterangan Patrisono tersebut mengundang cecaran pertanyaan dari Majelis Komisioner yang dipimpin Arifuddin Jalil, dengan anggota Budi Sufiyanto, dan James F. Papilaya. Mendapat cecaran pertanyaan Majelis Komisioner, Patrisono pun megap-megap menjawab dan bererapa kali meminta pertanyaan diulang.

“Maksudnya bagaimana, bisa diulang pertanyaannya?” kata Patrisono saat mendapat pertanyaan Majelis Komisioner.

Karena beberapa kali meminta pertanyaan diulang, salah seorang Majelis Komisioner terlihat kesal. Dan meminta Patrisono mencermati pertanyaan terkait tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kepala UPT BLUD dana bergulir di Dinas PMPK-UKM Kota Batam.

“Anda beberapa kali meminta pertanyaan diulang,” ujar Budi Sufiyanto kepada Patrisono.

Pernyataan Patrisono terkait kerahasiaan informasi dana bergulir juga dikuatkan oleh Kabid Informasi Publik selaku Koordinator Bidang Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Batam, Yulidasril dan Kabag Hukum Pemko Batam, Demi Hasfinul. Mereka menyebutkan bahwa sesuai pasal 31 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 1/POJK.07/2013 mengatur bahwa “Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai Konsumennya kepada pihak ketiga.” Begitupun dalam pasal 40 aya (1) UU nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, mengatur bahwa “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya.”

“Secara implisit, memang BLUD bukan pelaku usaha jasa keuangan. Tapi secara mekanisme, melakukan kinerja layaknya pelaku usaha jasa keuangan, sehingga harus mengikuti seluruhnya aturan sebagai pelaku usaha jasa keuangan, termasuk tidak boleh memberikan informasi mengenai konsumen,” ujar Yulidasril sebagai Termohon.

Pemohon informasi publik penerima dana bergulir Kota Batam, Zaki Setiawan mementahkan sejumlah pernyataan yang disampaikan Termohon. Mengingat pasal 20 huruf (b) peraturan OJK nomor 1/POJK.07/2013 mengatur bahwa “Pelaku usaha jasa keuangan wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan dalam setiap penawaran atau promosi produk dan/atau layanan: pernyataan bahwa pelaku usaha jasa keuangan terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan”.

“Sementara dalam persidangan ini, Termohon tidak dapat menunjukkan pernyataan sebagai pelaku usaha jasa keuangan, yang terdaftar dan diawasi oleh OJK,” ujarnya.

Zaki menjelaskan, pasal 4 ayat (1) Peraturan Walikota Batam nomor 1 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Dinas PMPK-UKM Kota Batam mengatur bahwa “Sumber dana pinjaman dana bergulir adalah dari APBD dan sumber pendanaan lainnya yang sah dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan”. Jelas bahwa sumber dana pinjaman dana bergulir adalah dari APBD, dan Dinas PMPK-UKM Kota Batam ataupun BLUD dana bergulir merupakan Badan Publik yang mempunyai kewajiban membuka akses atas informasi publik untuk masyarakat luas.

Lingkup Badan Publik dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi non pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

“Pasal 7 ayat (1) UU nomor 14 tahun 2008 mengatur bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan,” imbuh Zaki.

Komisioner Informasi Kepri menjadwalkan untuk melakukan pemeriksaan ditempat yang sifatnya tertutup, di Kantor UPT BLUD dana bergulir Dinas PMPK-UKM Batam. Pemeriksaan ditempat ini dilakukan untuk lebih mendalami proses dalam penerimaan hingga penentuan pemberian dana bergulir kepada pelaku UKM ataupun koperasi.

“Kita minta UPT BLUD untuk mempersiapkan pemeriksaan ditempat ini, bagaimana proses yang dilakukan hingga dana bergulir dikucurkan. Ini sifatnya tertutup dan tanpa melibatkan pemohon,” jelas Ketua Majelis Komisioner, Arifuddin Jalil. (R02)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *