BP Batam-Kemenkumham MoU Pelayanan Hukum

Batam Centre, BatamEkbiz.Com – Badan Pengusahaan (BP) Batam menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemnkumham) tentang pelayanan jasa hukum pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Nota Kesepahaman tersebut diteken Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro dengan Sekjen Kemenkumham RI Bambang Rantam Sariwanto mewakili Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly di Jakarta, Kamis 26 April 2017 dalam rangkaian peringatan Hari kekayaan intelektual sedunia ke-17.

“Pelayanan jasa hukum dimaksud untuk kemudahan berinvestasi di Batam,” kata Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro.

Hatanto mengatakan dengan MoU tersebut, pihaknya akan terus berupaya memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada para pelaku usaha serta memberikan kepastian hukum dengan menyediakan layanan perizinan secara profesional dalam sistem yang terintegrasi.

“Kerja sama ini merupakan komitmen BP Batam untuk memberikan kenyamanan dan kepastian hukum melalui PTSP BP Batam,” katanya dalam rilisnya kepada media.

Nantinya, kata Hatanto, kerja sama akan mencakup sistem pelayanan online, kemudahan layanan izin keimigrasian pelaku usaha asing, izin tinggal, dan jasa hukum, serta pelayanan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam satu pelayanan terpadu. Langkah tersebut menurutnya merupakan terobosan baru bagi kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (FTZ) Batam, khususnya terhadap pelayanan perizinan, karena pelayanan terpadu memiliki keunggulan yang cepat, mudah, transparan, bebas dari biaya tidak resmi, dan memiliki kepastian hukum, serta pelayanannya yang profesional.

BP Batam telah menerapkan integrasi layanan izin penanaman modal melalui program I23j sejak September tahun 2016 lalu yang mengintegrasikan permohonan delapan perizinan, yakni Izin Investasi, Akta Perusahaan dan Pengesahan, NPWP, TDP,RPTKA, IMTA, API-P, dan Nomor Induk Kepabeanan (NIK) melalui PTSP BP Batam hanya dalam waktu 3 jam pengerjaan. Selain itu, Kepala BKPM pada Februari 2017 juga telah menetapkan empat kawasan industri yang mendapat fasilitas “KILK” (Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi), yakni kawasan industri Batamindo, Kawasan industri Bintang, kawasan industri terpadu Kabil, dan kawasan industri West Point Maritime.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dalam pernyataan sebelumnya sangat mengapresiasi komitmen BP Batam dalam mengambil langkah-langkah strategis, terutama dalam peningkatan investasi di kawasan strategis seperti Batam. Ia meyakini dengan semangat dan dukungan dari semua pihak, Batam akan kembali dan tumbuh menjadi kontributor pertumbuhan ekonomi nasional.

“Semangatnya satu, yakni menjadikan Batam menarik dan kepastian investasi,” katanya.

BP Batam juga melakukan tiga penandatanganan perjanjian kerja sama antara Anggota 5/ Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam Gusmardi Bustami dengan Dirjen Kekayaan Intelektual Aidir Amin Daud tentang penyelenggaran penyebarluasan informasi dan pelayanan pendaftaran HaKI, Dirjen Administrasi Hukum Umum, Freddy Harris tentang pelayanan jasa hukum, dan Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie tentang pelayanan keimigrasian tenaga kerja asing. Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta.

Dalam kesempatan ini, Anggota 5/Deputi Bidang Pelayanan Umum Gusmardi Bustami menyatakan bahwa Batam sudah sangat siap untuk menerima investasi dari luar negeri. Ia menilai pembenahan insfratruktur, kemudahan pelayanan perizinan, dan ketersediaan tenaga terampil serta iklim usaha yang kompetitif dapat menjadikan Batam tujuan investasi.

Kalangan pengusaha Batam juga menyambut baik atas dilakukannya MoU dan tiga perjanjian kerja sama tersebut. Ketua HKI Kepri, Oka Simatupang mengungkapkan, dengan dilakukan kerja sama tersebut BP Batam akan memiliki payung hukum dalam penerapan dan pengembangan pelayanan terpadu satu pintu.

“Para pengusaha sangat senang dengan penandatangan MoU dan 3 perjanjian kerja sama hari ini. Tidak lama lagi BP Batam punya kekuatan penuh dalam pelayanan perizinan,” katanya. (R1)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *