BP Buka Layanan Pengaduan di Mal Pelayanan Publik

Batam Center, BatamEkbiz.com – Menjelang diresmikan, sejumlah fasilitas di mal pelayanan publik terus disiapkan. Di antaranya rencana Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk membuka tempat pengaduan bagi masyarakat atau pengusaha yang kesulitan mendapat pelayanan perizinan. 

Deputi V Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Bambang Purwanto mengatakan, layanan pengaduan itu akan melayani segala bentuk pengaduan dan hambatan yang dialami warga maupun investor. Dari pengaduan itu, nantinya petugas akan mencarikan solusinya.

“Jangan ada hambatan perizinan dalam berinvestasi,” katanya saat meninjau dan memonitoring progres mal pelayanan publik di Gedung Sumatera Promosi Centre, Selasa, 21 November 2017.

Bambang menjelaskan, melalui mal pelayanan publik, semua berkas perizinan di Batam akan dilayani satu pintu dan prosesnya tidak lama. Pihaknya siap menindak tegas petugas mal pelayanan publik yang menghambat pelayanan.

BP Batam menginginkan proses perizinan yang diurus masyarakat atau investor berjalan cepat dan tidak mengalami hambatan. Untuk itu, akan ada pengawalan terhadap berkas-berkas yang masuk ke mal pelayanan publik.

“Jadi berkas yang masuk ke mal pelayanan publik akan terus dikawal. Selaku regulator kami wajib membantu percepatan proses perizinan. Dalam pelayanan ini tidak ada istilah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN),” tegasnya.

Di mal pelayanan publik, lanjut Bambang, seluruh perizinan dilayani, mulai dari izin Industri, perumahan, maupun perdagangan. Untuk pelayanan tersebut, mal pelayanan publik menyiapkan enam orang pemandu, karena layanan dari berbagai instansi akan disatukan. Sehingga pengurusan perizinan tak perlu lagi menyiapkan berkas berulang.

“Bila sudah pernah menyertakan berkas sebelumnya, maka izin berikutnya tak perlu lagi dilampirkan. Berkasnya sudah ada, jangan dipersulit,” katanya.

Layanan di mal pelayanan publik juga akan terintegrasi dengan semua instansi terkait, seperti pajak, perdagangan, bea cukai, bank, dan instansi lainnya. Terkait siapa yang menjadi koordinator di mal pelayanan publik, menurut Bambang, masih dalam tahap pembicaraan dengan Pemko Batam.

“Harus ada yang mengakomodir pelayanan di mal pelayanan publik. Jika di Pemko ada namanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan di BP Batam Direktur Promosi dan Humas,” jelasnya.

Buka Layanan Pengaduan di Mal Pelayanan Publik

Batam Center, BatamEkbiz.com – Menjelang diresmikan, sejumlah fasilitas di mal pelayanan publik terus disiapkan. Di antaranya rencana Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk membuka tempat pengaduan bagi masyarakat atau pengusaha yang kesulitan mendapat pelayanan perizinan.

Deputi V Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Bambang Purwanto mengatakan, layanan pengaduan itu akan melayani segala bentuk pengaduan dan hambatan yang dialami warga maupun investor. Dari pengaduan itu, nantinya petugas akan mencarikan solusinya.

“Jangan ada hambatan perizinan dalam berinvestasi,” katanya saat meninjau dan memonitoring progres mal pelayanan publik di Gedung Sumatera Promosi Centre, Selasa, 21 November 2017.

Bambang menjelaskan, melalui mal pelayanan publik, semua berkas perizinan di Batam akan dilayani satu pintu dan prosesnya tidak lama. Pihaknya siap menindak tegas petugas mal pelayanan publik yang menghambat pelayanan.

BP Batam menginginkan proses perizinan yang diurus masyarakat atau investor berjalan cepat dan tidak mengalami hambatan. Untuk itu, akan ada pengawalan terhadap berkas-berkas yang masuk ke mal pelayanan publik.

“Jadi berkas yang masuk ke mal pelayanan publik akan terus dikawal. Selaku regulator kami wajib membantu percepatan proses perizinan. Dalam pelayanan ini tidak ada istilah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN),” tegasnya.

Di mal pelayanan publik, lanjut Bambang, seluruh perizinan dilayani, mulai dari izin Industri, perumahan, maupun perdagangan. Untuk pelayanan tersebut, mal pelayanan publik menyiapkan enam orang pemandu, karena layanan dari berbagai instansi akan disatukan. Sehingga pengurusan perizinan tak perlu lagi menyiapkan berkas berulang.

“Bila sudah pernah menyertakan berkas sebelumnya, maka izin berikutnya tak perlu lagi dilampirkan. Berkasnya sudah ada, jangan dipersulit,” katanya.

Layanan di mal pelayanan publik juga akan terintegrasi dengan semua instansi terkait, seperti pajak, perdagangan, bea cukai, bank, dan instansi lainnya. Terkait siapa yang menjadi koordinator di mal pelayanan publik, menurut Bambang, masih dalam tahap pembicaraan dengan Pemko Batam.

“Harus ada yang mengakomodir pelayanan di mal pelayanan publik. Jika di Pemko ada namanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan di BP Batam Direktur Promosi dan Humas,” jelasnya. (Adi)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *