Calon Independen dan Lemahnya Kaderisasi Parpol

 

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah atau seringkali disebut Pilkada adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Sebelumnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemilihan umum kepala daerah (pilkada) juga merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kemudian dalam perkembangannya muncul wacana agar kepala daerah dapat maju tidak hanya melalui kendaraan politik (parpol), namun juga melalui jalur independen yang tidak berafiliasi dengan parpol manapun.

PILKADA 2015 menjadi tantangan berat bagi parpol di daerah pasca Pemilu Legislatif dan Presiden tahun lalu. Apakah calon bupati/wakil bupati yang bakal diusung parpol adalah figur yang memang lahir dari kader partai, atau parpol tak lebih sebagai kendaraan sewaan. Sukses atau tidaknya kaderisasi di internal parpol akan dibuktikan pada Pilkada serentak 9 Desember 2015 mendatang. Dengan asumsi partai politik sebagai lembaga kaderisasi calon pemimpin politik seharusnya Pilkada serentak melahirkan pemimpin baru.

Selain dari parpol, pilkada juga dapat diikuti oleh calon independen yang maju tanpa dukungan dari partai tertentu. Eksistensi calon independen dalam pemilihan kepala daerah adalah hal baru dalam sistem pemilihan umum di negara ini, khususnya pilkada. Akses perorangan untuk dapat dipilih sebagai kepala daerah tanpa melalui jalur partai politik merupakan titik balik dari keadaan selama ini dimana masyarakat hanya dinilai memilih partai bukan individu beserta program-program yang ditawarkan.

Sebelum amandemen oleh Mahkamah Konstitusi, UU 32/2004 dan PP 6/2005 memang mengharuskan pasangan calon kepala daerah hanya bisa diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketika itu monopoli pintu masuk calon kepala daerah inilah yang dimanfaatkan dengan baik oleh pengurus partai.

Setelah Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan judicial review yang diajukan oleh seorang yang bernama Lalu Ranggalawe, anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, setidaknya memberikan secercah harapan bagi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 23 Juli 2007, pengkultusan partai politik sebagai “kendaraan” menuju pencalonan kepala daerah mulai menurun.Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut disambut dengan penuh semangat oleh para pendukung calon independen. Sementara itu kalangan partai politik tidak bisa menolak putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sebab putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan pada sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum.

Sebagai fenomena politik, calon independen muncul sebagai akibat krisis kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dalam melaksanakan fungsinya dalam mengartikulasi kepentingan masyarakat. Selama ini partai politik telah mengalami dekadensi yang cukup akut.

Sebagai penduduk yang sangat berkepentingan dengan kemajuan daerah, mendorong calon independen untuk berkompetisi dengan calon dari partai pasti akan menguntungkan. Karena para calon independen ini akan membuat para calon dari parpol berjibaku dan mengeluarkan janji-janji yang lebih konkret. Dan juga akan menciptakan efek domino di Nusantara.

Fenomena ini adalah pengingat bagi parpol bahwa jika parpol tidak berniat untuk mendengarkan dan menyalurkan aspirasi rakyat, rakyat tetap memiliki jalan lain. Partai harus berusaha membenahi diri agar lebih aspiratif dan dapat dipercaya oleh masyarakat dan calon potensial.

Mekanisme reward and punisment terhadap partai politik akan terbentuk secara sendirinya dalam masyarakat. Jika partai politik dirasa tak memuaskan, akan muncul calon independen, sehingga partai politik tak dapat bersekongkol membentuk pola oligarki yang menguntungkan partai-partai besar dan menutup ideologi atau kepentingan lain untuk masuk.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) tentang politik nasional 2012 di Jakarta sebagaimana yang dipaparkan oleh Sunny Tanuwidjaja (peneliti CSIS) menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap partai politik semakin menurun akibat kekecewaan publik yang menilai pemerintah cenderung stagnan, masyarakat secara umum kecewa terhadap semua partai politik dan cenderung bingung untuk memberikan dukungannya.

Elit parpol hendaknya sadar, tingkat kepercayaan masyarakat kepada partai politik yang sangat rendah belakangan ini, disebabkan kurangnya kualitas kepemimpinan dan kebijakan yang dihasilkan oleh pemimpin yang dipilih melalui proses pemilihan langsung. Hal ini disebabkan karena sebagian besar partai politik tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemantapan ideologi dan melakukan kaderisasi, agenda politik nasional juga memiliki andil yang cukup besar dalam melemahkan fungsi kaderisasi partai. Mulai dari Pileg, Pilpres kemudian Pilkada, ini membuat Parpol harus fokus untuk selalu berkompetisi dan mencari strategi memenangkan kompetisi, sehingga kaderisasi partai hanya sebatas formalitas dan tidak serius.

Disisi yang lain, kader senior juga tidak menunjukkan sikap yang baik, mereka cenderung oportunis. Ketika mereka terpilih dan menduduki jabatan di eksekutif maupun legislatif, mereka tidak bisa menunjukkan kinerja yang baik. Dan ketika kader senior tersebut tidak mendapatkan posisi yang strategis di partai, mereka akan memilih menjadi politisi kutu loncat, dengan pindah ke partai lain yang berani memberinya tempat yang lebih baik. Mereka tidak menyadari bahwa sikap tersebut akan membuat masyarakat semakin tidak tertarik, dan muak dengan politik.

Selain itu, parpol juga cenderung pragmatis dan hanya mengejar statistik dengan menempatkan orang-orang yang memiliki kekuatan finansial dan ketokohan semata yang akan mereka dorong maju, bukan kader mereka sendiri yang sudah menunjukkan loyalitas dan memahami roh serta visi-misi dari partai itu sendiri.

Pada pilkada tahun ini dapat dilihat, bagaimana partai politik kesulitan untuk menentukan siapa calon kepala daerah yang akan mereka usung. Ini menandakan kaderisasi partai politik sangat lemah, seharusnya parpol justru bingung dengan banyaknya kader yang berkualitas, namun ini malah kebalikan, mereka cenderung membidik tokoh yang sudah jadi dan siap memberikan mahar yang sesuai dengan keinginan mereka.

Ini menjadikan politik transaksional makin menguat, kader sendiri tidak mendapat tempat yang strategis, hal ini dapat dilihat dengan prosentasi wakil rakyat yang ada di DPRD, mereka kebanyakan bukan pengurus inti partai itu sendiri, rata-rata adalah orang yang tidak terduga. Tak jarang kader partai dikalahkan oleh figur lain yang bukan aktivis partai atau bahkan pindahan dari partai lain ataupun orang-orang yang memiliki kekuatan finansial yang kuat.

Idealnya para pemimpin partai atau figur partai yang tampil di hadapan rakyat adalah figur kader partai yang paripurna.Figur kader partai yang memenuhi syarat pokok tersebut mulai digagas sejak dini.Saatnya parpol sudah harus memperkenalkan figur baru kepada publik, terutama dari kalangan kader muda parpol.

Revolusi kaderisasi sangat diperlukan dalam mewujudkan soliditas yang kokoh dalam tubuh parpol. Parpol yang sarat konflik internal dan banyak “berperang” di kandang sendiri akan banyak kehilangan momen. Mereka akan kehabisan tenaga untuk bersaing di kancah perebutan jabatan-jabatan strategis, baik kursi legislatif, kursi kepresiden, kursi gubernur, wakil gubernur, maupun kursi bupati/wali kota.

Pola Kaderisasi partai dibentuk secara terstruktur dan pola rekruitmen untuk dikembangkan dengan memberikan kesempatan yang luas kepada seluruh pemuda untuk mengembangkan diri dan peran konsituen sebagai bentuk partisipasi politik dalam rangka penyampaian aspirasi.

Kader partai sejatinya tidak hanya disiapkan untuk menduduki jabatan politis, mereka harus piawai ilmu politik, tetapi juga memiliki pemahaman idologi, dan konsep kenegaraan yang mumpuni.Parpol harus mendorong setiap kader untuk dapat mengabdikan diri ke masyarakat dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.

Partai-partai yang ingin tumbuh dan menjadi besar, harus mengembangkan sistem kaderisasi partai yang lebih selektif dan terbuka. Figur-figur muda yang memiliki kualitas dan popularitas harus mendapatkan kesempatan lebih besar karena kehadiran mereka akan ikut mendongkrak kebesaran partai. Namun, mereka pun jangan dilahirkan menjadi figur “karbitan”.Figur yang menjadikan parpol sebagai perahu untuk berlayar, setelah sampai ke tepi, perahu dibuang dan dicampakkan.

Selain itu, parpol juga harus mampu memberikan pendidikan politik bagi masyarakat sehingga politik transaksional dapat dikurangi, bahkan dihilangkan, karena ini akan memperburuk kehidupan berbangsa kita. Politik Transaksional akan membentuk Rakyat menjadi pemalas, mereka yang terbiasa diberi uang dengan mudah akan menjadi terbiasa dan cenderung pragmatis dan mereka yang memberi uang dan terpilih menduduki jabatan di eksekutif maupun legislatif akan cenderung berpikir untuk mengembalikan modal, bukan memikirkan kepentingan rakyat.

Pendidikan politik merupakan hal penting yang harus tetap dijalankan, walaupun terdengar klise, tapi ini adalah hal yang penting untuk membuat masyarakat semakin terbuka dengan politik yang lebih baik. Sehingga ketika momentum pemilu datang, parpol tidak membutuhkan modal finansial yang besar dan parpol juga tidak perlu lagi bingung dalam mencari figur yang tepat untuk maju, karena mereka memiliki kader-kader berkualitas yang memang memiliki ketokohan yang dekat dengan masyarakat dan siap mengemban amanah.

Pilkada serentak seharusnya bisa menjadi pelajaran bagi parpol untuk lebih menjalankan fungsi sebagai lembaga kaderisasi yang merata di semua daerah.KPU tetap perlu tegas dengan aturan yang sudah disusun dan biarlah parpol terpaksa belajar lebih dewasa.

 

Fendi Hidayat, S.T., M.Kom
(Dosen Universitas Batam)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *