Dana Bansos Jadi Bancakan Pengurus Organisasi

Tanjungpinang, BatamEkbiz.Com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri sudah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) dan hibah Kota Batam tahun anggaran 2011-2012 senilai Rp66,5 miliar. Kedua tersangka berasal dari pihak berbeda, satu penyalur dan satunya penerima dana bansos.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kajati Kepri Rahmat mengungkap aliran dana bansos yang menjerat tersangka. Dana bansos yang diperoleh dari pengajuan proposal kegiatan itu, ternyata jadi bancakan pengurus dan anggota sebuah organisasi olahraga.

“Dana bansos dibagi-bagikan untuk anggota hingga ketua organisasi. Pertanggungjawabannya tidak jelas,” ungkapnya kepada wartawan, Rabu (2/3/2016).

Rahmat enggan menyebutkan nama kedua tersangka yang berasal dari instansi semi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan tersebut. Alasannya, khawatir menimbulkan kegaduhan, sebab minggu depan, nama kedua tersangka akan diekspos secara resmi.

Dari keterangan Rahmat, kedua tersangka tak jauh-jauh dari instansi semi pemerintah dan organisasi yang terkait dengan kegiatan di bidang olahraga. Dari hasil pemeriksaan penyidik, Rahmad mencontohkan, dalam penyaluran dana bansos oleh Kanpora Kota Batam kepada beberapa organisasi kepemudaan untuk latihan futsal, dalam kuitansi dibuat Rp3 juta perjam, padahal riilnya Rp100 ribu perjam.

Banyak modus dilakukan pemberi maupun penerima bansos, sehingga memunculkan dugaan korupsi. Modus itu di antaranya dana bansos dicairkan berdasarkan proposal yang masuk, tapi lembaga atau organisasi penerimanya tidak ada. Begitupun kegiatan sebagaimana disebutkan dalam proposal juga tidak ada.

“Ada lagi modusnya ‘cincai-cincai’, dimainkan si pemberi dengan si penerima. Jadi uangnya disunat, dipotong, dan pemotongan itu juga masuk kategori korupsi. Satu modus lagi, yakni proposal dibuat sendiri oleh oknum pegawai, mencatut lembaga atau ormas tertentu dan uangnya dikantongi sendiri,” urainya.

Tidak berhenti pada beberapa saksi, Penyidik Kejati Kepri juga menjadwalkan untuk memintai keterangan Pelaksana Harian Wali Kota Batam Agussahiman dan mantan Wali Kota Batam Ahmad Dahlan.

Wali Kota Batam terpilih Rudi berjanji akan memperketat penyaluran dana bansos dan hibah. Mereka yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban, terancam tidak akan lagi mendapatkan bantuan hibah dan bansos.

“Biar tidak jadi masalah, kita tagih pertanggungjawaban penerima bansos, supaya tertib administrasi,” katanya.

Penyaluran dana bansos dan hibah sering menuai masalah. Banyak kepala daerah terjerat, di antaranya Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Wali Kota Bandung Dada Rosada, dan lainnya. Namun di Batam ataupun Provinsi Kepri, kasus bansos hanya menjerat pegawai di tingkat bawah, belum menyentuh level kepala daerah.

Padahal pengucuran dana bansos di provinsi maupun kabupaten/kota di Kepri juga tergolong rawan. Di Batam misalnya, alokasi dana bansos dan hibah cenderung melonjak, terutama menjelang Pilkada. Seperti pada alokasi dana bansos dan hibah Kota Batam di pembahasan APBD perubahan 2014, naik sepuluh kali lipat dibanding alokasi di APBD murni 2014.

Di APBD murni, alokasi dana bansos hanya Rp4,4 miliar. Kemudian di APBD perubahan, nilainya disepakati bertambah sekira Rp36,7 miliar menjadi Rp41,1 miliar.

Sementara alokasi dana hibah di APBD murni adalah Rp7,7 miliar. Kemudian di APBD perubahan nilainya disepakati bertambah sekira Rp22 miliar menjadi Rp29,8 miliar.

Kenaikan dana bansos dan hibah hingga beberapa kali lipat itu sempat memicu kecurigaan di kalangan masyarakat, terutama mahasiswa dan ormas Islam di Batam. Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Batam, Adri Wislawawan menuding derasnya kucuran dana bansos dan hibah tersebut sebagai sarana bagi kepala daerah untuk mendulang dukungan masyarakat menjelang momentum pilkada.

“Melonjaknya anggaran bansos dan hibah ini rawan penyelewengan dan sarat kepentingan untuk dimanfaatkan kepala daerah yang akan maju di pilkada mendatang,” ujar Adri yang waktu itu masih menjadi mahasiswa STT Ibnu Sina Batam .

Pengurus remaja masjid Kecamatan Seibeduk, Yulindra juga menyayangkan sunyinya suara kritis para Anggota DPRD Batam dalam pembahasan APBD perubahan. Apalagi ini menyangkut dana bansos dan hibah, dimana Batam pernah menorehkan sejarah kelam dalam penggunaannya.

Penyaluran dana bansos dan hibah di Batam pernah masuk ranah hukum, di antaranya disebabkan adanya data fiktif ataupun nilai yang disalurkan tidak sesuai kuitansi. Kasus ini akhirnya menjerat Kabag Keuangan Erwinta Marius dan Bendahara Pemko Batam, Raja Abdul Haris sebagai tersangka.

Sesuai ketentuan, bansos diberikan kepada organisasi yang telah terdaftar sebelumnya dan tidak bisa dialokasikan untuk kegiatan yang dilakukan dalam waktu dekat. Penerima bantuan juga wajib menandatangani pakta integritas yang menyatakan kesiapan untuk memberikan laporan dari penggunaan dana bansos yang diberikan.

“Harusnya DPRD Batam aktif dalam pembahasan dan mengoreksi terlebih nama-nama pemohon, jumlah permohonan, dan rencana realisasi,” ujarnya.

Menurut Yulindra, selama ini masih banyak penerima bantuan yang tidak memberikan laporan penggunaan anggaran, namun Pemko Batam justru menambah alokasi anggaran. Dikhawatirkan, pengalokasian dana bansos dan hibah di Batam dilakukan tidak sesuai ketentuan dan hanya mengalir kepada orang-orang di lingkaran pejabat pemko Batam.

“Selama ini Pemko Batam enggan membuka nama-nama pemohon dana bansos dan hibah. Mereka beralasan bahwa nama pemohon sudah sesuai dengan daftar penerima,” ungkapnya.

Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan beralasan, meningkatnya anggaran bansos ini disebabkan adanya pemindahan anggaran percepatan infrastruktur kecamatan pada belanja langsung ke belanja bantuan sosial. Sedangkan untuk kenaikan anggaran hibah disebabkan banyaknya usulan yang belum terakomodir di APBD murni, sehingga diusulkan kembali di APBD perubahan.

“Ada aturan dari Menteri Dalam Negeri bahwa dana bansos tidak boleh disalurkan menjelang pemilu,” kilahnya.

Anggota DPRD Batam Yudi Kurnaen mengatakan bahwa diakomodirnya kembali usulan penerima dana hibah hanya karena kendala agenda pemilihan legislatif (pileg). Dalam pembahasan APBD murni, anggaran untuk dana bansos dan dana hibah tersebut sudah disepakati.

“Pembahasan sudah dilakukan, hanya karena ada ketentuan mau pemilu sehingga tidak bisa dilaksanakan,” ujarnya.

Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD (KUA). Kemudian keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, kegiatan, dan jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa.

Dalam ranperda APBD perubahan, secara umum terjadi kenaikan penerimaan APBD Batam 2014 dari semula Rp1,95 triliun menjadi Rp2,19 triliun. Perubahan ABPD tersebut diantaranya terjadi pada sisi pendapatan, dana perimbangan, belanja, dan pembiayaan.

Adri mengungkapkan, terdapat sejumlah catatan dalam realisasi belanja bansos dan hibah di Batam selama ini. Di antaranya, tidak transparannya pemko Batam dalam membuka proposal atau berkas permohonan permintaan bantuan dari pemohon, belum adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bansos oleh penerima, dan lembaga penerima bansos belum terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) Batam.

“Pengendalian terhadap dana bansos dan hibah masih lemah dan bisa berpotensi terjadinya penyimpangan,” ujarnya. (R02)

Beberapa nama penerima belanja bansos dan hibah tahun anggaran 2012:

Hibah kepada pemerintah

Kodim Rp180 juta
Polresta Barelang Rp360 juta
TNI AL Rp280 juta
Batalyon 134 Rp120 juta
PN Batam Rp120 juta
Pengadilan Agama Rp120 juta
Kementerian Agama Rp120 juta
KPU Rp540 juta

Hibah kepada badan/lembaga/organisasi

Koni Batam Rp3,5 miliar
PMI Batam Rp550 juta
Pramuka Batam Rp150 juta
Korpri Batam Rp1 miliar
PKK Batam Rp400 juta
Dharma Wanita Batam Rp250 juta
Persatuan Istri Dewan (Piswan) Batam Rp250 juta
KNPI Batam Rp60 juta
Uniba Rp100 juta
Unrika Rp100 juta
Ibnu Sina Rp100 juta
Lembaga Adat Melayu Rp250 juta
KKBM Batam Rp200 juta




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *