Dilarang Pemerintah, LKS Tetap Dijual Sekolah

Batam Centre, BatamEkbiz.Com — Beragam pembayaran diterapkan sekolah pada musim tahun ajaran baru. Mulai dari pengadaan dan penjualan seragam sekolah, buku paket, dan buku pendamping atau Lembar Kerja Siswa (LKS).

Meski pemerintah melarang jual beli LKS, namun sekolah tak memperdulikannya. Sekolah terang-terangan menjual LKS itu kepada siswa dan disinyalir itu dilakukan atas sepengetahuan para pejabat di Dinas Pendidikan Kota Batam.

Di SDN 004 Seibeduk contohnya, sekolah sudah meminta para siswa untuk membeli buku paket dan LKS sejak hari pertama masuk sekolah, Senin lalu. Buku paket dan LKS itu berlaku hanya untuk satu semester. Nanti di semester berikutnya membeli lagi, dengan nilai yang kurang lebih sama, bahkan cenderung meningkat.

“Kami sudah bayar pada hari ketiga masuk sekolah. Kalau tak salah ada 6 LKS dan 1 buku paket, total harganya Rp175 ribu,” ungkap salah satu orangtua siswa kelas 2 SDN 004 Seibeduk, Jumat 22 Juli 2016.

Maraknya jual beli LKS ini terjadi karena besarnya potensi keuntungan yang bisa didapatkan sekolah jika berhasil menjual dalam jumlah banyak. Keuntungan itu berasal dari selisih harga buku atau LKS dan komisi yang diberikan penerbit atau distributor buku.

Untuk satu LKS atau tematik terpadu sesuai kurikulum 2013 misalnya, oleh sekolah dijual seharga Rp20 ribu. Untuk kelas 2 semester I, setiap siswa diminta membeli 4 tematik. Tematik itu adalah terbitan sebuah percetakan di Surakarta, Jawa Tengah.

Sekolah bisa menjual buku itu dua kali lipat dari harga resmi distributor atau penerbit. Harga resmi LKS atau tematik itu jauh lebih murah. Di situs bukalapak.com contohnya, harga LKS atau tematik untuk SD rata-rata dijual seharga Rp10 ribu per buku. Sedangkan di sejumlah situs blogspot, harga LKS atau tematik itu jauh lebih murah, mulai dari Rp3.000 sampai Rp6.000.

Dengan selisih harga tersebut, sekolah bisa mendapatkan keuntungan minimal Rp10 ribu per LKS atau tematik dan Rp40 ribu untuk 4 tematik per siswa kelas 2. Jumlah kelas 2 di sekolah itu ada sekitar 100 siswa. Sehingga total keuntungan yang didapatkan sekolah dari penjualan 4 tematik untuk kelas 2 minimal bisa mencapai Rp4 juta.

Jika diasumsikan harga LKS atau tematik ini sama untuk kelas 1 sampai 6, maka keuntungan dari penjualan 4 tematik itu di SDN 004 Seibeduk bisa mencapai Rp24 juta. Ini belum termasuk keuntungan sekolah dari penjualan buku paket atau LKS lainnya dan komisi dari distributor atau penerbit.

Keuntungan menjual LKS ini memiliki potensi cukup besar di seluruh sekolah di Batam. Di SD Negeri saja, tahun ini ada sekitar 9.000 siswa baru yang masuk. Sehingga keuntungan dari penjualan 4 tematik saja, bisa mencapai Rp360 juta, hanya untuk kelas 1 atau siswa yang baru masuk. Sementara untuk seluruh siswa SD, keuntungan bisa mencapai mencapai puluhan miliar rupiah.

Di tingkat SMP, praktik jual beli LKS juga masih berlangsung. Di SMP Negeri 40 Batam misalnya, setiap siswa kelas 8 diminta membayar uang buku atau LKS sebesar Rp190 ribu.

“Itu hanya untuk satu semester. Nanti semester berikutnya dibebankan lagi kepada siswa untuk membeli buku atau LKS,” ungkap Wati, salah satu orangtua siswa kelas 8 sekolah yang ada di Kelurahan Duriangkang, Seibeduk itu.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan aturan baru mengenai pengadaan buku pelajaran yang direkomendasikan bagi pihak sekolah. Penggunaan buka LKS juga dilarang. Aturan itu tercatat pada Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016 tentang buku yang digunakan oleh satuan pendidikan.

“LKS tidak perlu lagi, karena seharusnya latihan-latihan itu dibuat sendiri oleh guru,” ujar Hamid Muhammad, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud.

Adapun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan semua buku yang dipakai oleh siswa di sekolah wajb memenuhi syarat seperti yang diatur Permendikbud yang baru.

“Kalau orangtua melihat ada buku yang tidak sesuai, laporkan! Sekolah dan guru wajib pakai yang sesuai aturan,” tegas Anies.

Cara termudah untuk mengecek apakah buku di sekolah sudah sesuai aturan adalah dengan memeriksa keterangan mengenai si penulis buku. Kalau tidak ada, berarti buku itu tidak sesuai aturan.

Semua buku pelajaran yang memenuhi syarat Kemendikbud harus memasukkan biodata penulis, berupa nama, nomor telepon, alamat email, dan akun media sosialnya. Termasuk pula keterangan soal riwayat pendidikan, judul penelitian, bidang keahlian, sampai alamat kantor si penulis. Kalau ada buku yang tak sesuai aturan itu, Anies meminta dilaporkan ke laman pungli.kemendikbud.go.id.

“Kami mau penulis-penulis baik dapat apresiasi dari masyarakat, karena informasi soal dia ada di bukunya,” katanya.

Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan, pengadaan buku atau LKS tidak boleh dibebankan ke siswa sesuai amanat dari Kementerian Kependidikan dan Kebudayaan.

“Perintah Mendiknas begitu (larangan jual beli LKS). Cuma apakah sudah sampai turun ke bawah atau tidak, saya belum tahu. Oleh kementerian tidak diperbolehkan lagi itu,” ujar Amsakar, Rabu 20 Juli 2016.

Ia menjelaskan, bila aturan pusat seperti itu, maka daerah harus menjalankan itu. Namun demikian, pihaknya tetap akan membahas urgensi keberadaan praktik jual beli buku dan LKS tersebut di sekolah.

“Kita akan membicarakan dengan dinas seperti apa urgensi LKS itu. Keputusan nanti akan diambil, bukan ya atau tidak, tapi dilihat secara menyeluruh. Lalu bagaimana kalau dihilangkan,” jelasnya. (R02)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *