DPRD-Pemko Batam Kembali Bahas APBD 2017

Batam Centre, BatamEkbiz.Com — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 Kota Batam gagal disahkan hingga akhir November 2016. Selasa, 3 Januari 2017, Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Batam kembali melakukan pembahasan.

Menurut Ketua DPRD Batam, Nuryanto, di antara poin pembahasan adalah Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2017. Pembahasan KUA-PPAS ini menyesuaikan dengan struktur baru Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bukan lagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Pembahasan APBD 2017 dilakukan bersama antara kedua belah pihak (Banggar dan TAPD),” katanya.

Sebelumnya DPRD Batam melaporkan tertundanya pengesahan APBD itu kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan (Menkeu), karena menilai Pemko Batam tidak serius dalam pembahasan. Pemko Batam juga tidak mengakomodir hasil pokok-pokok pikiran dewan atau hasil reses dalam rencana kerja perangkat daerah (RKPD) 2017.

“Ini harus menjadi pembelajaran bersama, khususnya oleh Pemko,” kata Nuryanto.

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan perda tentang APBD paling lambat sebulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Artinya, APBD 2017 harusnya sudah disetujui selambat-lambatnya 30 November 2016. Molornya penetapan APBD ini dikhawatirkan akan berdampak pada kinerja Pemko Batam.

Pemerintah daerah terancam sanksi atas keterlambatan penetapan APBD ini. Sesuai Pasal 312 ayat (2) UU Pemda, sanksi keterlambatan penetapan APBD adalah sanksi administratif, berupa tidak dibayarkannya hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 bulan. Selain itu, keterlambatan pengesahan APBD juga akan berdampak pada tidak cairnya Dana Insentif Daerah (DID) Kota Batam 2017 dan terganggunya gaji honorer.

“Kami serahkan kepada pemerintah pusat terkait sanksi itu, mereka yang akan menilai siapa yang salah, Pemko atau DPRD Batam,” kata Nuryanto.

Sementara itu Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam, Wan Darussalam mengaku pihaknya sudah mengakomodir hasil reses dewan. Namun TAPD tak bisa mengakomodir seluruh hasil reses dewan, karena keterbatasan anggaran.

“Terkait sanksi pemotongan insentif dari pemerintah pusat akibat keterlambatan pengesahan APBD, itu merupakan konsekuensi yang harus diterima,” katanya.

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad berharap dalam pembahasan kembali APBD 2017 ini tidak berlarut-larut. Karena dikhawatirkan bisa mengganggu program kerja pembangunan daerah.

“Semua kegiatan sudah disusun sesuai mekanisme, termasuk hasil reses anggota dewan,” katanya. (R04)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *