Dukung Soerya-Ansar, Golkar perpanjang perpecahan

Tanjungpinang, BatamEkbiz.Com — Pernyataan Sekretaris DPP Partai Golkar versi Munas Bali, Idrus Marham, bahwa kubunya mendukung Bupati Bintan Ansar Ahmad untuk mendampingi Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo di pemilihan umum gubernur (pilgub) Kepri mengundang perhatian banyak pihak. Pernyataan itu dinilai hanya akan memperkeruh suasana di tengah upaya islah yang diupayakan kedua kubu.

Pengamat politik Kepri Endi Maulidi mengatakan, melalui pernyataannya itu Partai Golkar versi Munas Bali seolah tidak menghargai proses politik yang tengah berlangsung. Pasalnya, dalam kesepakatan islah penetapan rekomendasi calon kepala daerah belum diputuskan. Apalagi bila ada kader yang terkesan menyatakan bahwa yang sah dari kubu ini, sementara kubu itu tidak sah.

“Jelas hal ini akan memperkeruh suasana, meski sepertinya belum ada tanda-tanda memanasnya dengan pernyataan dari salah satu petinggi Partai Golkar ini,” kata Pengamat Politik Kepri Endi Maulidi, Jumat (5/6/2015).

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris DPP Partai Golkar versi Munas Bali Idrus Marham mengatakan pihaknya memutuskan untuk mengusung Ketua DPD Partai Golkar Kepri Ansar Ahmad sebagai Wakil Soerya Respationo di pilgub Kepri. Idrus mengklaim putusan itu berdasarkan persetujuan bersama, meski tidak dijelaskan dari pihak mana saja.

“Golkar menentukan pilihan utama adalah Ketua DPD (Ansar Ahmad). Semua memastikan bahwa yang bersangkutan terpilih,” katanya di Lagoi, Bintan, beberapa waktu lalu.

Padahal di saat bersamaan, Ketua Harian Partai Golkar Kepri versi Munas Ancol Huzrin Hood mendaftar sebagai calon gubernur sekaligus berencana meresmikan kantor DPD Partai Golkar Provinsi Kepri. Suasana tersebut membuat arah politik Golkar Kepri belum jelas juntrungannya.

Menurut Endi, perlu ada kesepakatan dari kedua belah pihak dalam menentukan siapa yang akan dipilih untuk maju dalam pilgub Kepri dari Partai Golkar. Mengingat dalam klausul sebelumnya kedua kubu sepakat memutuskan calon kepala daerah secara bersama-sama.

“Pasti dalam politik ada riak-riak dan itu wajar. Saya yakin kedua kubu akan menentukan mekanisme penjaringan dan pencalonan. Bila ada kader yang menyatakan bahwa yang berhak dan sah mengajukan calon dalam pilkada adalah golkar versi ini, kemungkinan itu hanya pernyataan pribadi,” terang Endi.

Huzrin membantah bahwa Partai Golkar telah memutuskan untuk mengusung Ansar maju dalam pilgub Kepri. Ia juga menilai bahwa pernyataan Idrus Marham tersebut bukan atas nama partai.

“Kemunginan itu hanya pernyataan Idrus Marham pribadi, bukan atas nama Partai Golkar. Kan semua telah sepakat untuk menentukan terkait pilkada ini dilakukan setelah ada kesepakatan dan sesuai mekanisme. Saat ini saja belum ada keputusan final terkait islah antara Agung Laksono dan Ical (Aburizal Bakrie),” terangnya.

Menurut Huzrin, pernyataan Idrus Marham yang mendukung Ansar di pilgub Kepri tidak akan berpengaruh terhadap Partai Golkar di Kepri. Sebab pihaknya akan patuh pada pola dan sistem yang dibuat oleh Partai Golkar Munas Ancol.

“Kami di daerah akan patuh dan taat pada pola dan sistem yang dibuat Agung Laksono. Kalau Ansar Ahmad yang maju dan mencalonkan diri sebagi calon wakil gubernur, itu atas nama pribadi dan hak dia, tidak ada kaitannya dengan Partai Golkar” katanya.

PDIP Tak Akan Berpaling dari Golkar

Sementara itu PDIP memastikan tetap akan menggandeng kader Partai Golkar di pilgub Kepri, meski tidak didukung secara resmi oleh Partai Golkar. Ketua PDIP Kepri Soerya Respationo menegaskan, partainya akan tetap bersama kader Golkar karena Ansar Ahmad dan Nurdin Basirun merupakan kader yang sudah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan (fit and propertest) calon kepala daerah dari PDIP.

“Didukung atau tidak didukung Partai Golkar, kami tetap bersama kader Partai Golkar,” ujar Soerya usai seminar Fardu Kifayah di Asrama Haji Batam Center, kemarin.

Menurutnya, PDIP tetap akan menunggu keputusan Partai Golkar. Lalu jika partai berlambang beringin itu memutuskan tidak memajukan Nurdin Basirun atau Ansar Ahmad sebagai calon wakil gubernur, maka PDIP tetap mengusung Nurdin atau Ansar. Sedangkan keputusan itu ditegaskan akan diambil pada bulan Juni, sebelum pendaftaran berlangsung. Rencananya Nurdin atau Ansar akan menjadi calon wakil gubernur bersama Ketua PDIP Kepri Soerya Respationo.

Soerya memastikan, tanpa dukungan Partai Golkar, PDIP tetap bisa maju dalam pilkada karena memiliki 20 persen kursi di DPRD Kepri. “Namun, tetap lebih baik jika bisa bersama Partai Golkar, karena kami ingin mendapatkan dukungan sebanyak mungkin,” kata Soerya.

Mengenai pilihan antara Nurdin dan Ansar, Soerya mengatakan tergantung pada hasil uji kepatutan dan kelayakan yang diadakan DPP PDIP di Jakarta beberapa waktu lalu. Termasuk pemeriksaan keaslian ijazah dua bakal calon wakil gubernur itu. Soerya enggan mengomentari dugaan penggunaan ijazah palsu oleh bakal calon gubernur yang akan mendampingi dirinya.

“Saya tidak akan menanyakan keaslian ijazahnya. Partai yang melakukan dalam proses penyaringan,” kata dia.

Di tempat yang sama, Ketua Partai Golkar Kepri versi Munas Bali Ansar Ahmad mengatakan masih menunggu keputusan islah di DPP Partai Golkar.

“Kami menunggu tim islah mengeluarkan aturan penjaringan calon,” kata dia. (R01)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *