Fragmentasi Negeri Ber-Binneka

[Fragmen 1] Mengalir tanpa uraian (potret Indonesia pada aspek ekonomi, politik dan hukum), puzzle pra-desain 2019, 2024, dan seterusnya. Tokoh dan para penokoh, konsultan beserta induk semang saling beradu peran, menampilkan kepongahan dan sesekali mempertontonkan “kebodohan yang genit”.

[Fragmen 2] Di Kepulauan Seribu, di antara gemuruh ombak, lambaian nyiur seirama desiran angin pantai, berkerumun beberapa sosok yang seksama mendengarkan petuah dan titah dari pimpinan berkuasa. Sebagian nelayan tetap dalam aktivitas kesehariannya. Sedang hewan laut tetap bercengkrama seperti biasanya, sangat alami.

Selepas hari yang bergulir, titah dan petuah memantik kegaduhan, ternyata kicauan pimpinan bernada sumbang, tak senada kicauan lazim dalam habitatnya. Aktor intelektual bersiap, beberapa sosok dipaksakan menjadi “stuntman”. Aparat berkemas menyiapkan pasukan.

Cyber War dimulai, propaganda dijalankan, wong licik berangkulan dengan sekutu (aktor politik, konglomerasi, media), wong cilik (masyarakat awam) kebingungan tak faham atas terjadinya peristiwa tentang sesuatu yang dinista.

[Fragmen 3] Gemuruh takbir terdengar membahana, menyeruak hingga menembus ruang dan mengiringi waktu yang bergulir pasti, tanpa henti hingga takdir yang menentukan akhirnya. Barisan dan shaf para Jundullah (tentara Tuhan) yang terhampar memutihkan jalanan ibukota pada 411, dan di sebahagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi catatan kolosal pada dinding sejarah kehidupan ummat sekaligus masyarakat (bangsa) Indonesia. Menunjukkan betapa dahsyat dan bermartabatnya “People Power” yang ditunjukkan kepada dunia, bahwa sejatinya inilah realitas keberagamaan masyarakat Indonesia yang berbhinneka.

Toleran dalam kemajemukan, bermartabat dalam keyakinan. Jauh dari kepicikan beberapa pihak yang mencoba mengarahkan persepsi pada tendensi politik tertentu atau bahkan mencoba menyeret kemurnian gerakan pada polarisasi politik tertentu.

Alibi macetnya jalanan, menjadi musabab macetnya logika dalam berfikir, bahkan cenderung bias. Menafikkan hadirnya masyarakat yang hendak bersilaturahim secara damai.

Parahnya, sosok yang telah mendapatkan mandat dari (sebagian) rakyat, justru turut terjebak dalam desain rekayasa dan mengumbar kegelisahan (kegaduhan) kepada publik, seolah-olah nyata bahwa aktor politik yang menggerakkan kekuatan ini.

Penggalan kalimat “telah ditunggangi oleh aktor politik” kini semakin bias, menjadi peluru liar yang siap menyasar ke segala penjuru, mengusik fikiran serta perasaan masyarakat bangsa Indonesia. Akhirnya, Indonesia masuk dalam fragmen “intrik”, saling mencurigai, berprasangka, dan bahkan saling menghakimi.

Kegaduhan tercipta secara massive, suatu kegaduhan yang terpimpin. Indonesia dalam pertaruhan, pemimpin bangsa sedang “berjudi” dalam permainan yang direkayasa.

[Fragmen 4] Duaaaaarrrrrr….!!! Dentuman molotov menjadi irama penutup prosesi kebaktian para hamba di Samarinda, yang sejatinya tengah menyatukan fikir dan rasa dalam nama Tuhan. Di antara puing-puing di sekitar bangunan rumah suci, tergeletak tubuh gadis mungil serta beberapa sosok lemah tak berdaya lainnya, meregang nyawa, menyisakan pilu tak terkira.

Sang “eksekutor” tertangkap para pemburunya, yang dalam aksinya secara apik berdandan dengan oblong bertulisan kata “JIHAD”, tentu lengkap dengan identitas untuk memudahkan identifikasi. Andaikan bendera tauhid dibawa serta, tentulah peran tersebut menjadi tanpa celah, sempurna.

Muslim dituding menjadi sumber kegaduhan. Fragmen ini menjadi pelengkap dari tragedi penyerangan aparat di Tangerang oleh seorang pemuda yang diidentifikasi terinsiprasi dengan gerakan ISIS.

Di sudut wilayah lain, Vihara di Singkawang pun dalam guncangan. Kontra intelejen meniupkan irama sumbang, mengusik seruan suci para penebar damai, menyeret minat para aktor internasional untuk turut serta dalam permainan.

[Fragmen 5] Kuda menjadi trending topik. Drama penantian tahun kuda yang mengiringi adegan perbincangan di tunggangan kuda, patung kuda yang semakin rutin dikunjungi, silaturahim yang dikawal bara”Kuda”, hingga jamuan para penunggang kuda (walaupun mungkin tanpa menu kuda yang dihidangkan, tak hendak berprasangka karena yang paling tahu apa menu yang terhidang tentulah orang yang menghidangkan, serta para penunggang kuda sebagai penikmat hidangan).

Namun dalam daftar menu proses dialektik, diyakini bahwa “kambing hitam” lebih diminati untuk diperbincangkan, karena “kuda hitam” menjadi ancaman yang siap bergerak mengambil peran, menunggu momentum yang tepat. Akan tetapi, sungguh hal tersebut pastilah bukan sesuatu yang diminati oleh sang “Induk kuda”.

Kendati pun kuda hitam adalah kuda, tapi yang putih nampaknya lebih layak untuk dibudidayakan, walau harus mengorbankan budaya dan kesejatian keberagaman (bhinneka). Tahun kuda masih dinanti, begitu pun kuda hitam masih terus menantikan momentumnya…

[Fragmen 6] Pariwara # US Election : Trump as President of USA.

[Fragmen 7] “Blusukan politik” diantara proses hukum tersangka. Indonesia yang indah terasa hanya milik Jakarta, sementara wilayah yang lain mungkin hanyalah atribut pelengkap dan masyarakatnya seolah sebagai figuran semata.

Barangkali begitulah yang tercermin dalam tajuk dan trending topik media. Beberapa waktu terakhir, masyarakat prihatin dengan blusukan politik dan “show of force” yang harus diperankan oleh The 7th di hadapan masyarakatnya sendiri, seolah menjadi pion dalam mengurusi nasib bangsa dan negeri ini.

Secara psikis, parade ini menunjukkan berbagai keanehan, apakah gerangan? Adakah kiranya berkait kelindan dengan “funding supply commitment” ataukah bermuara pada “black box” yang menyimpan “secrets case”?.

Adakah sang tersangka merupakan “key person” dari black box tersebut. Sejatinya The 7th leluasa menunaikan peran seperti biasa, melakukan blusukan seperti dahulu kala, menyapa masyarakat sebagaimana awalnya. Tak perlu menghindari kunjungan rakyatnya, semisal saat beliau mengundang para “pemantik kegaduhan” menyantap hidangan mewah di meja makan istana beberapa masa yang lalu.

Memang, proses hukum sedang berjalan atas petuah dan titah dari pimpinan yang kini telah di”tersangka”kan. Harusnya cukup aparat penegak hukum yang bekerja secara profesional, menuntaskan “puzzle of case” tersebut, tanpa tebang pilih.

Betapa tidak, The 7th tetaplah dan akan selalu menjadi fokus perhatian dan perbincangan masyarakat. Dengan aktivitas The 7th yang “kekinian”, fokus masyarakat terarah pada Jakarta, sehingga Mega Proyek yang sedang dijalankan, terutama di Pulau Natuna agak kurang mendapat pemantauan.

Mega Proyek tersebut akankah menjadi ladang jarahan baru bagi pihak tertentu? Akankan menjadi barrier bagi NKRI ataukah akan menjadi bridge bagi pasukan seberang yang telah merencanakan agresi? Fragmen xx akan menjadi kesimpulan akhirnya.

[Fragmen 8] “Rush Money” dan tudingan “Makar” menjadi perbincangan hangat, yang sedang memasuki fase menegangkan. Gerakan sederhana namun disinyalir akan berdampak nyata bagi stabilitas negeri yang kaya raya ini.

Sejatinya pemerintah tak perlu “over panic’ dengan sikap yang dilakukan oleh masyarakatnya, betapa pun itu benar akan dilakukan secara masive haruslah dihargai sebagai hak dari warga masyarakat.

Bukankah hak atas keadilan yang secara sederhana diminta oleh masyarakat tidaklah menjadi sesuatu yang dianggap penting bagi Pemerintah?

Bukankah masyarakat hanya menginginkan bait alinea ke 4 pada Pembukaan UUD 1945 ditunaikan secara proporsional?

Lantas, ketika masyarakat mengambil sikap dengan menarik uang dari tabungan mereka sendiri, mengapa Pemerintah menjadi jengah?

Bukankah selama ini masyarakat hanya dibebankan pada keharusan untuk menunaikan kewajiban-kewajiban semata?

Mengapa pula aparat disibukkan dalam upaya kriminalisasi masyarakatnya yang bersikap sedikit kritis, landasan hukum apa yang mendasari orang yang menarik uangnya sendiri untuk kemudian dikriminalisasikan?

Kalaupun ada yang mengimbau, anggaplah sebagai share pemikiran untuk mengingatkan pemerintah dengan jalan damai, tanpa turun ke jalan, tanpa melakukan perusakan, tanpa mengganggu hak publik sebagaimana yang dikhawatirkan para phobia.

Bukankah ketika lautan masyarakat negeri ini melakukan upaya penuntutan moral dari pemerintah atas berbagai kelambanan-kelambanan melalui “parlemen jalanan” telah dianggap sebagai tindakan radikal? Bahkan secara sistemik diasosiasikan sebagai upaya MAKAR, untuk tak menyebut sebagai gerakan TERORIS.

Sungguh, kata “MAKAR” yang secara gampang diungkapkan oleh Pemerintah yang berulang dilontarkan para aparaturnya adalah tindakan provokatif, atau bisa menjad fitnah terhadap masyarakat yang secara sadar bergerak dalam menuntut hak atas keadilan. Kondisi seperti ini telah secara nyata menunjukkan bahwa pemerintah yang sedang berkuasa di negeri ini dalam kondisi labil.

Kalaupun sudah diperoleh data faktual yang akurat dan bisa divalidasi, bukankah pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan antisipasi dan segera melumpuhkan penumpang gelap dalam “people power” yang diindikasikan akan berbuat makar tersebut?

Sesungguhnya apa yang hendak dibasmi, apa yang hendak dibungkam? Hendak membunuh tikus di lumbung padi, haruskah lumbungnya yang dibakar?

Variabel-variabel penanganan dalam konteks sejenis ini, intelejen pemerintah pasti lebih paham. Bukankah para intelektual yang mampu menganalisa pun tak sedikit yang hidup dalam lingkaran pemerintahan? Berdayakan…!!! Jangan hanya disuruh tidur, makan dan hanya menikmati fasilitas dari sumbangan masyarakat negeri ini, jangan hanya bangga dengan popularitas sebagai orang di lingkaran kekuasaan.

Kembali kepada genuinitas kepakaran sebagai kaum intelektual, jangan membenarkan yang salah dan mencari celah untuk menyalahkan yang benar.

Sungguh, kedewasaan politik serta sikap ke-negarawan-an para pemimpin di negeri ini sedang dalam takaran masyarakat luas, sedang dalam ujian, bahkan menjadi catatan target dari pihak luar.

Dalam penantian : [Fragmen ~] The President, tersenyum hangat menyambut barisan masyarakat yang hendak bersilaturahim…

The 7th kah? Atau… ahhh… entahlah…

Indonesia, 2211 menuju 212

[Fragmen 9] Konvergensi media menjadikan konten pemberitaan bergerak liar, menembus sekat territory, memperpendek waktu pendistribusian, menjadi viral dalam jejaring tekhnologi komunikasi, menghidangkan segarnya informasi dalam beragam kemasan secara apik. Begitu pun terkait hiruk pikuk perbincangan yang cukup menguras energi bangsa yang dikenal dengan keadabannya beberapa waktu terakhir ini.

Media mainstream dalam negeri turut berperangai, memilih desain yang serupa dengan konten berita dari dunia luar, menyajikan fast-news yang bertabur fitnah dan menebar kebencian. Betapa tidak, dalam headline “nederlandsdagblad” (Belanda) terpapar propaganda : “Christenhaat in Indonesie'”. Senada dengan The New York Times (Amerika) yang mengusik toleransi damai, dengan tajuk : “Indonesia Says Jakarta’s Christian Governor Is Suspected of Blasphemy”.

Sedangkan The Guardian (Australia) menggiring opini pada proses labeling Islam sebagai keyakinan yang memproduksi “gen radikal”. Konten dari berita yang berjudul “Jakarta’s Christian governor to face blasphemy trial over Islam insult claim” secara apik menyuguhkan alur pemberitaan bahwa sosok yang sudah di”tersangka”kan sebagai “has been a political target of radical Islamic organization”.

Pemilihan bahasa spesial, menyulut api provokasi pada bejana fikir masyarakat global. Padahal sejatinya masyarakat Indonesia yang menggugat hanya menyerukan keadilan dalam penegakan hukum, tanpa tendensi penyerangan atas ras atau pun keyakinan tertentu. Syair fitnah disenandungkan dalam irama intolerant.

Upaya penyelamatan sosok yang di”tersangka”kan, diformulasikan dalam racikan warta nir-fakta, menyasar menjadi black campaign terhadap Islam sebagai keyakinan yang tak beradab (bar bar). Mafia pers berseliweran dalam perebutan lapak bisnis, menawarkan paket pemberitaan yang cenderung manipulatif.

Kondisi menjadi semakin memprihatinkan, mengusik damai tatkala sosok yang di”tersangka”kan justru kembali memanfaatkan liarnya pemberitaan menjadi tudingan baru. Fakta tak teringkari dalam sesi dialog dengan ABC.net.au (Australia) diungkapkan dalam diksi tendensius bahwa massa demonstrasi 411 mendapatkan bayaran sebesar Rp500.000, bahkan menyeret The 7th yang mendapatkan bisikan informasi dari intelejen negara.

Itu sekelumit effect dari pembiaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, mengakibatkan seorang terdakwa leluasa berkeliaran dan bertingkah semakin pongah. Sesungguhnya integritas pribadi maupun institusi telah menjadi pertaruhan.

[Fragmen 10] Bintang sedang bertaburan, tapi Mega Bintang sedang tak berkilau, cenderung redup, walau terlihat bintang lain yang perlahan terus memantulkan kilaunya. Sang Bintang yang beberapa bulan yang lalu begitu dielu-elukan atas capaian prestasinya, dalam kondisi dilematis, bak memercik air di dulang.

Popularitas yang secepat kilat menghantarkan pada tahta, kini laksana battery cellular, lowbat. Perlu perangkat dan waktu untuk kembali men-charging-nya seperti sediakala.

Dikotomi penanganan kasus hukum, dalam pertaruhan nyata. Special service yang seolah diberikan kepada pelaku hate speech, diterjemahkan oleh pihak tertentu sebagai bukti yang cukup untuk mengambil kesimpulan bahwa hukum telah dipergunakan sebagai alat kekuasaan, bukan sebagai panglima.

Pandangan miring pun berseliweran, beberapa pihak memiliki penilaian bahwa Sang Bintang telah memilih front, tampil laksana juru bicara pihak tertentu. Penilaian yang sepatutnya dapat dimaklumi, karena secara natural masyarakat menilai dari diksi yang diujarkan seakan berpretensi proteksi atas dugaan penistaan yang dilakukan.

“Dissenting Opinion” dan berbagai diksi protektif lainnya telah dipilih menjadi dalih. Terlepas dari kondisi tersebut, sesungguhnya hanya Sang Bintang yang mampu menyingkapkan tabirnya.

Pada mimbar-mimbar akademik dan di antara shaf yang bersusun rapi dalam majelis ilmu, berkilaulah sesosok bintang lainnya membawa pesan damai, menggugah kesadaran atas kepemilikan teritorial negara kesatuan, menyasar para bandar. Mengingatkan pada bahaya laten serta kemungkinan invasi dari pihak luar atas sumberdaya negeri yang berlimpah.

Munculnya sosok ini memiliki momentum yang tepat, menempatkan posisi pada kemenyatuan sebagai anak bangsa. Maka tepatlah bagi The 7th untuk kemudian mengutus beliau memperluas forum dialektik pada pusat-pusat peradaban serta membaurkan diri pada majelis-majelis dzikir di wilayah-wilayah yang berpotensi rawan, untuk menyatukan fikir para pewaris negeri.

[Fragmen 11] Parade ke-bhinneka-an yang terasa semu, menyisakan secrets message, bersahutan dengan berita duka atas tragedi kemanusiaan di Rohingya : “semoga para korban senantiasa dalam kemuliaan, damai dengan kasih-Nya”.

[Fragmen 12] Kembang kertas bertaburan di udara, membawa pesan sekaligus ancaman. Entah berlandaskan teori apakah, tindakan menebar ketakutan atas ancaman tersebut dilakukan?

Tindakan yang identik dengan propaganda zaman kolonial atau serupa tindakan tentara zionis di tanah yang dijanjikan (Baitul Maqdis). Tindakan yang cenderung kontradikif dengan momentum 411, ternyata begitu mudah sebenarnya untuk memanfaatkan fasilitas negara. Kontras dengan alibi terhambatnya the 7th untuk hadir ke istana negara bertemu masyarakat karena alasan lalu lintas dan transportasi.
Hal ini mempertunjukkan secara utuh bahwa citra aparatur yang cenderung labil, uncontrolled, panik, dan terkonotasi memiliki keterbatasan kemampuan untuk mendistribusikan pesan secara beradab kepada masyarakat, setidaknya melalui media yang lebih efektif dan komunikatif.

Tindakan tersebut apabila dikaji dalam konteks ekologis, sangat kontras dengan upaya pelestarian dan perwujudan lingkungan yang bersih, karena lembaran material yang ditebarkan melalui udara telah berserakan di lingkungan masyarakat, menjadi sampah yang tak diharapkan.

Tindakan sejenis ini pun dinilai sebagian pihak telah turut mengganggu ketertiban umum, karena pasti tidak semua masyarakat berkenan menerima pesan yang dikirimkan melalui udara tersebut. Apalagi bila ditelisik secara utuh, sebagian masyarakat cenderung apatis dengan persoalan kebangsaan yang selalu gaduh. Tak memberikan solusi sebagaimana kesejahteraan yang seharusnya mampu diwujudkan. Sehingga tak bisa disalahkan apabila tindakan tersebut telah dianggap mengusik ruang private masyarakat.

[Fragmen 13] Di tengah kegaduhan diblow-up ulang kebijakan pemerintah yang mengesahkan aturan yang memberi keleluasaan bagi warga asing atas kepemilikan properti di Indonesia. Selama ini sebenarnya memang sebagian besar wilayah NKRI sudah dalam kepemilikan warga atau pun koorporasi asing, akan tetapi masih bersifat pseudo, masih beratas-nama warga pribumi dengan perjanjian dan imbalan tertentu.

Kerisauan yang berulangkali diungkap dan disampaikan oleh Sang Bintang pembawa pesan damai pada beberapa momentum sebenarnya sudah menjadi fakta.

Indonesia sudah dibagi, wilayah timur yang cenderung dalam penguasaan kekuatan Barat (Amerika dan sekutunya), sedangkan di wilayah Barat cenderung dalam penguasaan kekuatan Timur (Tiongkok).

Harus disadari bahwa Jakarta sebagai centre of state dalam “pertaruhan”. Perebutan kekuasaan Jakarta akan menentukan dominasi kepemilikan atas wilayah. Sejatinya rekayasa ini sudah lama dirancang dalam mapping hegemoni global, perlahan mulai dijalankan secara sistematis, dan Republik sungguh dalam kondisi “berbahaya”.

Namun tak heran apabila cukup banyak masyarakat oportunis dan pragmatis yang masih cengengesan menikmati belaian sang majikan, abai akan kondisi masa depan bangsa yang sedang dipertaruhkan. Akankah tetap mampu dengan ekspresi serupa, tatkala desingan peluru dan bombardir roket sudah meluluhlantakkan, tubuh sudah terkapar, tak lagi sempat berfikir, tak juga mampu melafadzkan dzikir (?)

[Fragmen 14] : Teori Samuel P. Huntington “The Clash of Civilizations And The Remaking of World Order” menjadi thesis yang menunggu waktu untuk diwujudkan. World War III serasa sedang dipersiapkan secara sistemik, pasca The Arab Spring, Amerika dengan sekutu yang tergabung dalam Pakta pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan Rusia mulai kembali saling mengusik.

Konsentrasi kekuatan pasukan militer NATO dikerahkan menuju wilayah Baltik yang berbatasan dengan wilayah Rusia. Tindakan ini diindikasikan sebagai respon atas penempatan rudal Balistik S-400 dan Iskander yang perlahan dipersiapkan oleh Rusia.

Asia dalam radar pemantauan, Indonesia pun bisa jadi telah tercatat dalam lembaran target perebutan berikutnya, karena dianggap sebagai negeri harapan bagi para serigala pendamba hegemoni.

Konsentrasi pemantapan kekuatan militer mulai rutin digelar. 20 negara terlibat dalam North Thunder di Arab Saudi pada awal tahun 2016. Negara-negara bekas Soviet (CIS) menggelar latihan pertahanan udara dalam skala besar pada akhir Oktober 2016 menyusul gelaran latihan militer sebelumnya antara Rusia-Mesir. Negara commonwealth yang tergabung dalam aliansi Five Power Defence Arrangements (Malaysia, Singapura, Selandia Baru, Australia dan Inggris) pun mulai dipersiapkan dan bersiaga.

China dan Korea Utara perlahan show of force, menjadi irama yang senada saudara ideologisnya.

Dalam kondisi kekinian, negara-negara berfaham komunis diidentifikasi semakin menunjukkan kesolidan dan komitmen dalam upaya memperebutkan kemenangan di masa depan. Sementara Amerika sebagai negara Super Power dinilai dalam kondisi yang sedang memiliki kepemimpinan lemah, penolakan masyarakat yang massive atas terpilihnya Donald Trumph menunjukkan rapuhnya soliditas kebangsaan Amerika, terjadi degradasi nilai atas demokrasi yang berabad-abad diper-Tuhan-kan oleh masyarakatnya.

Indonesia pun sebenarnya juga telah bersiap diri, latihan perang Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) yang melibatkan 35 negara pada April 2016, serta latihan perang Angkasa Yudha di Laut China Selatan telah pun digelar.

Sejatinya, Indonesia memiliki peluang untuk turut berperan sebagai pemimpin peradaban dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang dipersatukan dalam kebhinnekaan, Moeslem Majority menjadi harapan baru kepemimpinan di masa depan.

Namun menjadi ironi, tatkala menyaksikan generasi pewaris negeri terjebak dalam pesta candu, penikmat ilusi teknologi, terperangkap mitologi spiritual, terbentur dalam internalisasi dan tafsir atas nilai-nilai kebhinnekaan. Pada sisi lain, fatwa-fatwa liar berupaya mereduksi fatwa dari lembaga resmi yang selama ini telah menjadi rujukan atas banyak peristiwa. Generasi pewaris negeri bergelut dalam kemelut internal, semua seolah berpesta dalam bayang-bayang kekuasaan politik.

[Fragmen 15] Buya sang pembuka tabir atas “adegan yang memuat ujaran tak pantas”, untuk kesekian kali menjalani pemeriksaan sebagai saksi, sosok pendidik yang dahulu sempat berkiprah dalam dunia jurnalistik, terpaksa menjalani hari-hari dalam persaksian, menanggalkan jubah institusi tempat pengabdian pasca teror yang ditebarkan pihak yang wujudnya tak pernah diungkap kepermukaan. Mencurahkan lebih banyak waktu untuk dibagi ke ruang publik, mengurangi jatah waktu untuk keperluan pribadi bersama keluarga terkasih.

Sejatinya Buya hanyalah pihak kesekian yang mempublikasi ulang file yang sebelumnya pun telah secara sengaja diunggah oleh aparatur dari institusi pemerintahan DKI Jakarta. Namun, mungkin takdir jua-lah yang mengharuskan Buya menjadi “kambing hitam”, melanjutkan peran atas proses peng”kambing-hitam”an serupa dari puing-puing gerakan 411 yang telah berlalu.

Pemeriksaan mencapai klimaks, Buya di”tersangka”kan dengan dalil yang substansinya tak relevan dengan aturan hukum yang telah dituduhkan kepadanya. Bahkan, surat perintah penahanan pun telah turut disodorkan. Prilaku atraktif aparat penegak hukum menjadi suguhan yang menyesakkan dada.

Apakah gerangan? Mengapa terjadi perlakuan yang berbeda sangat nyata, Buya menjadi Someone Special. Keprihatinan menjadi viral di jejaring komunikasi, do’a serta dukungan moril tertutur sahdu dari relung jiwa terdalam, Buya bersabarlah, janji-Nya tak akan pernah ingkar.

[Fragmen 16] Mimpi buruk terlintas, kilatan fragmen atas huru hara seakan nyata, hukum rimba dijalankan, jawara lokal bermunculan, tahta dan istana primordial dipersiapkan. Ilusi mimpi semakin gaduh, Indonesia porak poranda, unitary state runtuh, masing-masing wilayah memproklamirkan negara baru, dengan pilihan afiliasi pada Barat atau Timur, karena pilihan untuk Gerakan Non Blok serupa zaman Soekarno, serasa musykil untuk di proklamirkan ulang.

Petir menyambar, gemuruh, hujan mengguyur bumi dengan lahap. Membuyarkan mimpi buruk yang terlintas.

Mimpi buruk meninggalkan catatan yang harus dianalisis secara serius. Pemainan akan memasuki babak baru, Indonesia dalam desain perebutan hegemoni, 2019 dan 2024 menjadi momentumnya. Fase menjelang 2050 kondisi global diprediksi dalam kegaduhan.

[Fragmen 17 scene 1] Hukum dalam pertaruhan, Rush Money dan aksi 212 yang sangat damai menjadi musababnya, cukong memilih mengorbankan “terdakwa” dengan “pilihan syarat”. Korban jabatan berguguran sebagai konsekuensi dari “funding supply commitment”, Pseudo-Western menguasai kekuatan politik Indonesia, sementara pihak lain semakin mencengkeramkan kekuatan ekonominya.

[Fragmen 15 scene 2] Massa bergerak secara massive, menantikan titah penuntasan atas kedzholiman. Kuda hitam mulai berkeliaran, kambing hitam terus dikloning dan diduplikasi. Pasukan langit berdzikir sembari menyiapkan kain kafan, menanti datangnya para pasukan pemanah, pasukan amphibi dan pasukan berkuda. Duaaaaarrrrrr… Allahu Akbar… Allahu Akbar… Allahu Akbar…

[Fragmen ?] The 8th, mengaum seumpama singa lapar, menjadi rahib di kesunyian malam.
Indonesia, 2411

Handiro Efriawan
Direktur Human Management Institute (HUMANIS)
Mantan Ketua Umum Badko HMI Riau-Kepri




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *