Gubernur dan Ketua Komisi IV DPRD Kepri Adu Mulut

Tanjungpinang, BatamEkbiz.Com — Rapat paripurna pandangan umum fraksi DPRD Kepri terhadap nota keuangan Rancangan APBD Kepri tahun 2017 berakhir dengan ketegangan, Rabu, 18 Januari 2017. Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan Ketua Komisi IV DPRD Kepri Teddy Jun Askara saling melontarkan kata-kata dengan nada tinggi.

“Saya tahu kalian bermain. Saya ini orang melayu,” kata Nurdin dengan wajah memerah ke arah Teddy.

Teddy membalas pernyataan Nurdin dengan nada yang juga tinggi. “Saya juga orang melayu,” katanya.

Ketegangan keduanya sempat menjadi tontonan anggota DPRD Kepri, pejabat, dan masyarakat yang hadir dalam paripurna itu. Ketegangan terus berlangsung saat keduanya berjalan menuju ruang Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak.

Keduanya baru akur setelah keluar dari ruang Ketua DPRD Kepri. Sambil bergandengan tangan dan mengumbar senyum, Nurdin dan Teddy kompak mengatakan tidak ada apa-apa di antara mereka.

“Kami tidak ada apa-apa,” kata Nurdin maupun Teddy.

Pemicu ketegangan diduga karena buntut dari penolakan dan pengembalian nota keuangan RAPBD Kepri 2017 oleh hampir seluruh fraksi DPRD Kepri kepada gubernur. Mereka meminta gubernur memperbaiki nota keuangan tersebut.

Fraksi Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan misalnya, membeberkan sejumlah keganjilan dalam nota keuangan Pemprov Kepri 2017. Di antaranya selisih anggaran yang tertuang pada kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS).

Fraksi PDIP juga mengungkapkan adanya perbedaan nilai di KUA PPAS dengan Rancangan APBD dan menolak nota keuangan yang diajukan gubernur. “Kami kembalikan untuk dilakukan perbaikan,” kata juru bicara Fraksi PDIP, Ruslan Kabulatov.

Fraksi Golkar menyoroti anggaran pendidikan yang tak mencapai 20 persen. Melalui juru bicaranya Asmin Patros, Fraksi Golkar meminta Pemprov Kepri mengembalikan anggaran pendidikan menjadi 20 persen, sesuai amanat undang-undang.

“Alokasi anggaran untuk pendidikan hanya 14,7 persen. Ini kemunduran, karena beberapa tahun belakangan, alokasi anggaran pendidikan selalu di atas 20 persen,” kata Asmin.

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak seusai mendengar pandangan fraksi mengatakan tidak ada penolakan nota keuangan, melainkan mengembalikan kepada pihak eksekutif untuk diperbaiki.

“Kami minta diperbaiki secepatnya dan segera diserahkan kepada DPRD Kepri,” katanya.

Pada 2017 ini, Provinsi Kepri merencanakan anggaran Rp3,360 triliun. Rinciannya, pendapatan daerah direncanakan Rp3,201 triliun yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp1,104 triliun, dana perimbangan Rp1, 678 triliun, dan pendapatan daerah lainnya yang sah sebesar Rp418,273 miliar. Kemudian belanja daerah direncanakan sebesar Rp3,360 triliun dan pembiayaan daerah sebesar Rp159,339 miliar yang merupakan SILPA anggaran tahun sebelumnya.

Ketegangan di akhir paripurna itu menambah daftar ketidakharmonisan hubungan gubernur dan DPRD Kepri. Pada Juni 2016 lalu hubungan DPRD dan Gubernur Kepri sempat memanas dengan minimnya kehadiran pejabat SKPD pada paripurna. Begitu juga saat gubernur menyeleksi calon sekretaris daerah, pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV Pemprov Kepri yang dilakukan tanpa mengundang DPRD Kepri, hingga bergulirnya interpelasi pada Desember 2016 lalu. (R03)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *