Jangan ada politik dinasti untuk Wagub Kepri

Seibeduk, BatamEkbiz.Com — Wakil Gubernur Kepri harus segera diisi untuk optimalisasi kinerja Pemprov Kepri. Kekosongan jabatan Wagub Kepri bakal merugikan masyarakat Kepri sendiri, karena kurang optimalnya kinerja kepala daerah dalam menjalankan tugas dan tidak meratanya pembangunan.

Berdasarkan pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pengisian jabatan Wagub Kepri yang kosong dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi Kepri, berdasarkan usulan partai politik pengusung saat Pilkada. Partai politik atau gabungan partai politik pengusung itu mengusulkan dua orang calon Wagub untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD Kepri.

“Wagub Kepri ke depan lebih baik diisi dari kalangan profesional yang memiliki pengalaman yang tepat untuk mengidentifikasi potensi daerah dan mengembangkannya dengan optimal dan tidak hanya sekadar dari kalangan partai politik saja,” ujar Andri Fitri Yanto, Sekretaris Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Riau-Kepri, kemarin.

Selain itu, lanjut Andri, pemilihan Wagub Kepri juga harus sesuai mekanisme yang telah diatur dalam undang-undang. Karena Indonesia menjunjung tinggi sistem demokrasi, bukan dinasti. Gubernur Kepri Nurdin Basirun harus meluangkan waktu untuk menentukan siapa yang akan mendampinginya dalam pengabdian kepada masyrakat dalam sisa waktu yang ada dan tidak mempersulit atau memperlambat dalam proses tersebut.

“Jika terpilihnya Wagub Kepri dalam waktu dekat bisa terealisasi, maka harapan masyarakat Kepri untuk mendapatkan pelayanan yang optimal dari Pemprov Kepri akan bisa segera dirasakan,” pungkasnya.




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *