Jelang pilkada, kucuran bansos kian boros

BATAM -- Alokasi dana bantuan sosial (bansos) dan hibah Kota Batam di pembahasan APBD perubahan 2014 meluncur mulus tanpa banyak perdebatan. Kenaikan dana bansos hingga sepuluh kali lipat dibanding alokasi di APBD murni 2014 seolah tanpa masalah.

Di APBD murni, alokasi dana bansos hanya Rp4,4 miliar. Kemudian di APBD perubahan nilainya disepakati bertambah sekira Rp36,7 miliar menjadi Rp41,1 miliar.

Sementara alokasi dana hibah di APBD murni adalah Rp7,7 miliar. Kemudian di APBD perubahan nilainya disepakati bertambah sekira Rp22 miliar menjadi Rp29,8 miliar.

Kenaikan dana bansos dan hibah hingga beberapa kali lipat ini memicu kecurigaan di kalangan masyarakat, terutama mahasiswa dan ormas Islam di Batam. Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Batam, Adri Wislawawan menuding derasnya kucuran dana bansos dan hibah ini sebagai sarana bagi kepala daerah untuk mendulang dukungan masyarakat menjelang momentum pilkada.

“Melonjaknya anggaran bansos dan hibah ini rawan penyelewengan dan sarat kepentingan untuk dimanfaatkan kepala daerah yang akan maju di pilkada mendatang,” ujar mahasiswa STT Ibnu Sina Batam ini.

Pengurus remaja masjid Kecamatan Seibeduk, Yulindra menyayangkan sunyinya suara kritis para Anggota DPRD Batam dalam pembahasan APBD perubahan. Apalagi ini menyangkut dana bansos dan hibah, dimana Batam pernah menorehkan sejarah kelam dalam penggunaannya.

Penyaluran dana bansos dan hibah di Batam pernah masuk ranah hukum, di antaranya disebabkan adanya data fiktif ataupun nilai yang disalurkan tidak sesuai kuitansi. Kasus ini akhirnya menjerat Kabag Keuangan Erwinta Marius dan Bendahara Pemko Batam, Raja Abdul Haris sebagai tersangka.

Sesuai ketentuan, bansos diberikan kepada organisasi yang telah terdaftar sebelumnya dan tidak bisa dialokasikan untuk kegiatan yang dilakukan dalam waktu dekat. Penerima bantuan juga wajib menandatangani pakta integritas yang menyatakan kesiapan untuk memberikan laporan dari penggunaan dana bansos yang diberikan.

“Harusnya DPRD Batam aktif dalam pembahasan dan mengoreksi terlebih nama-nama pemohon, jumlah permohonan, dan rencana realisasi,” ujarnya.

Menurut Yulindra, selama ini masih banyak penerima bantuan yang tidak memberikan laporan penggunaan anggaran, namun Pemko Batam justru menambah alokasi anggaran. Dikhawatirkan, pengalokasian dana bansos dan hibah di Batam dilakukan tidak sesuai ketentuan dan hanya mengalir kepada orang-orang di lingkaran pejabat pemko Batam.

“Selama ini Pemko Batam enggan membuka nama-nama pemohon dana bansos dan hibah. Mereka beralasan bahwa nama pemohon sudah sesuai dengan daftar penerima,” ungkapnya.

Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan mengatakan, meningkatnya anggaran bansos ini disebabkan adanya pemindahan anggaran percepatan infrastruktur kecamatan pada belanja langsung ke belanja bantuan sosial. Sedangkan untuk kenaikan anggaran hibah disebabkan banyaknya usulan yang belum terakomodir di APBD murni, sehingga diusulkan kembali di APBD perubahan.

“Ada aturan dari Menteri Dalam Negeri bahwa dana bansos tidak boleh disalurkan menjelang pemilu,” kilahnya.

Anggota DPRD Batam Yudi Kurnaen mengatakan bahwa diakomodirnya kembali usulan penerima dana hibah hanya karena kendala agenda pemilihan legislatif (pileg). Dalam pembahasan APBD murni, anggaran untuk dana bansos dan dana hibah tersebut sudah disepakati.

“Pembahasan sudah dilakukan, hanya karena ada ketentuan mau pemilu sehingga tidak bisa dilaksanakan,” ujarnya.

Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD (KUA). Kemudian keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, kegiatan, dan jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa.

Dalam ranperda APBD perubahan, secara umum terjadi kenaikan penerimaan APBD Batam 2014 dari semula Rp1,95 triliun menjadi Rp2,19 triliun. Perubahan ABPD tersebut diantaranya terjadi pada sisi pendapatan, dana perimbangan, belanja, dan pembiayaan.

Adri mengungkapkan, terdapat sejumlah catatan dalam realisasi belanja bansos dan hibah di Batam selama ini. Di antaranya, tidak transparannya pemko Batam dalam membuka proposal atau berkas permohonan permintaan bantuan dari pemohon, belum adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bansos oleh penerima, dan lembaga penerima bansos belum terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) Batam.

“Pengendalian terhadap dana bansos dan hibah masih lemah dan bisa berpotensi terjadinya penyimpangan,” ujarnya. (R02)

 

Beberapa lembaga penerima belanja bansos atau hibah di Batam

Nama Lembaga Jumlah bantuan pada 2011 Jumlah bantuan pada 2012
Persatuan Mubaligh Batam (PMB) Rp220 juta (13 Juli)

Rp90 juta (21 Des)

Rp100 juta
Badan Amil Zakat (BAZ) Batam Rp156 juta (13 Juli)

Rp156 juta (21 Des)

Rp100 juta
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Rp60 juta (13 Okt)

Rp90 juta (21 Des)

Rp100 juta
Transportasi Muktamar VII BKMT Rp10 juta (31 Mei)
Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Rp45 juta (26 Juli)

Rp35 juta (21 Des)

Rp90 juta
Forum Ukuwah Islamiyah Batam (FUIB) Rp45 juta (14 Juli)

Rp45 juta (21 Des)

Rp75 juta
Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Rp60 juta (21 Des) Rp100 juta
Qur’an Centre Rp84 juta (21 Des) Rp100 juta
Badan Wakaf Indonesia Rp60 juta (14 Juli)

Rp51 juta (21 Des)

Rp100 juta
Lembaga Adat Melayu (LAM) Batam Rp100 juta (19 Des) Rp250 juta
Dewan Masjid Indonesia (DMI) Rp60 juta (14 Juli)

Rp60 juta (29 Des)

Rp100 juta
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Rp60 juta (14 Juli)

Rp60 juta (29 Des)

Rp100 juta
Persatuan Istri Dewan (Piswan) DPRD Batam Rp80 juta (16 Nov)

Rp120 juta (19 Des)

Rp250 juta
KONI Batam Rp489 juta (18 Nov)

Rp700 juta (27 Des)

Rp3,5 miliar
Forum Komunikasi Dosen Batam Rp20 juta
HMI Batam Rp10 juta
Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Rp15 juta
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rp15 juta
Ikatan Pelajar Muhammadiyah Batam Rp15 juta



One thought on “Jelang pilkada, kucuran bansos kian boros

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *