Jimly sindir ketua partai maju pilkada

Tanjungpinang, BatamEkbiz.Com – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengingatkan partai politik (parpol) agar tidak mentang-mentang dan sok. Sebab saat ini parpol menjadi kunci dan perahu bagi para calon yang akan maju di pemilihan kepala daerah (pilkada) 2015. Sementara untuk calon perseorangan yang akan maju sebagai calon kepala daerah, persyaratannya dipersulit, salah satunya harus memiliki dukungan minimal 6,5 persen.

Menurut Jimly, saat ini jalur alternatif untuk mencari pemimpin yang kredibel makin sulit dari luar mekanisme partai. Satu-satunya harus melalui saluran partai. Padahal di negara-negara maju, partai politik bukan segala-galanya. Namun kebalikannya di Indonesia partai politik menjadi segala-galanya.

“Kalau di kita, orang harus menguasi partai untuk bisa menawarkan diri jadi pemimpin. Kalau di Amerika, mana ada calon Presiden berasal dari ketua umum partainya dan kepala daerah berasal dari ketua DPD partai,” kata Jimly dalam sosialisasi kode etik penyelenggara pemilu 2015 yang digelar di Kampus UMRAH Tanjungpinang, Rabu (27/5/2015).

Jimly menjelaskan, calon presiden di luar negeri salah satunya berasal dari senator yang terkenal dan juga Gubernur sukses. Calon pemimpin ini dikenal masyarakatnya dan juga memiliki kredibilitas yang baik. Baru partai yang mendekati calon, bukan kebalikannya.

Sementara saat ini, kekuasaan seperti dikendalikan oleh ketua partai. Menurut Jimly, orang membuat partai bukan untuk menjadi pejabat, tetapi untuk menjadi team maker atau pengendali orang-orang partainya. Sehingga, wajar saja saat ini para ketua partai menempatkan menteri-menterinya di mana-mana.

“Banyak pimpinan partai seperti Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, Wiranto, Prabowo, dan juga Surya Paloh semua tidak mau jadi pejabat, tetapi ingin menjadi pengatur dan pengendali menteri-menterinya,” tegasnya.

Jimly juga mengingatkan agar mekanisme demokrasi tidak disalahgunakan, karena mekanisme ini hanya akan memberi ruang bagi perebutan dan perburuan jabatan saja. Jangan dijadikan demokrasi sebagi prosedur mencari jabatan lalu menghalalkan segala cara.

“Kita mengingatkan kepada politisi agar tidak berbuat seperti itu, karena politisi ini belum tentu yang terbaik. Jadi kita harus memiliki tanggungjawab moral untuk membangun daerah ini dan kepada masyarakat. Untuk itu mari kita manfaatkan mekanisme pemilihan kepala daerah dengan betul, supaya yang terpilih dapat menjalankan amanah yang dipercayakan masyarakat dan bekerja dengan baik,” jelasnya.

Jimly menegaskan, penyelenggara pemilu tidak mengulang seperti pada pemilihan legislatif 2014 lalu, karena banyak anggota KPU yang dipecat. Semua harus mentaati dan juga menjalankan aturan hukum dan kode etik.

“Bukan hanya peyelanggara pemilu saja yang harus mentaati peraturan ini, tetapi juga peserta pemilu yakni partai politik, sehingga pada saatnya nanti tidak ada pelanggaran,” katanya. (R03)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *