Kawasan Ini Pakai Karcis Parkir 2015

Seibeduk, BatamEkbiz.Com – Dugaan kebocoran pendapatan asli daerah dari jasa parkir sulit dibantah. Saat ini masih banyak petugas yang menggunakan karcis parkir tahun 2015 untuk memungut uang parkir kendaraan bermotor. Disinyalir hasil pungutan parkir ini tidak masuk ke kas daerah, tapi masuk kantong pribadi para oknum.

Salah satu kawasan di Batam yang masih menggunakan karcis parkir tahun 2015 adalah di komplek ruko Sampurna, Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Seibeduk. Keberadaan petugas parkir di kawasan ini sejak setahun belakangan sering dikeluhkan masyarakat dan para pedagang serta pemilik ruko. Apalagi pungutan parkir itu beroperasi sejak pagi hingga malam hari.

Prasetyo, seorang pengunjung kawasan ruko Sampurna mengungkapkan, ia dimintai uang parkir saat parkir di kawasan itu pada Rabu (17/2/2016) sekitar pukul 20.15 WIB. Petugas mendatanginya dan meminta uang parkir Rp1.000 sambil menyodorkan karcis parkir.

“Setelah saya lihat lagi, ternyata karcis parkirnya tahun 2015,” kata Prasetyo sambil menunjukkan karcis parkir yang diberikan petugas.

Karcis parkir itu sepertinya dikeluarkan secara resmi. Sebab terdapat logo Pemko Batam dan bertuliskan Pemerintah Kota Batam Dinas Perhubungan

Dinas perhubungan Kota Batam seharusnya melakukan pengawasan terhadap petugas parkir yang menggunakan karcis parkir, sebab dilapangan karcis parkir roda dua 2015 digunakan untuk karcis parkir tahun 2016. Kemudian tulisan di bawahnya Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2012, retribusi parkir di tepi jalan umum untuk roda dua Rp1.000 tahun 2015.

“Sekarang sudah tahun 2016, berarti karcis parkir tersebut sudah kadaluarsa. Apa Dinas Perhubungan sudah tidak mampu lagi mencetak karcis untuk tahun 2016? Kalau di lapangan macam begini, bagaimana target pendapatan daerah dari parkir bisa tercapai,” kata Prasetyo.

Prasetyo berharap Dinas Perhubungan untuk menertibkan parkir-parkir liar yang ada di masyarakat. Sebab dalam peraturannya, hanya lokasi parkir yang di-SK-kan Wali Kota Batam saja yang bisa beroperasi. Selama ini, Dinas Perhubungan tak pernah transparan terkait SK Wali Kota itu dan selalu menolak saat diminta menunjukkan.

Tertutupnya Dinas Perhubungan dalam mengelola perparkiran di Batam memicu kecurigaan masyarakat terkait adanya kongkalikong antara para calo parkir di lapangan dengan oknum Dinas Perhubungan. Seperti dalam pengelolaan parkir di komplek ruko Sampurna Kelurahan Duriangkang, kabarnya hasil dari pungutan parkir itu disetorkan kepada pengurus sebuah partai politik. Jumlahnya Rp3.000.000 perbulan.

Tidak hanya di ruko Sampurna saja pengelolaan parkir diduga dilakukan secara liar. Di Pasar Pancur, Tanjungpiayu juga diduga liar dan sampai saat ini sering meresahkan masyarakat. Warga yang merasa keberatan dengan pungutan parkir, sering benturan dan cekcok dengan petugas parkir berseragam. Kawasan ini paling ramai pengunjung, sehari tak kurang dari 1.000 motor parkir di pasar ini. (adi)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *