Keamanan Data Pelanggan Kartu Prabayar Dipertanyakan

Jakarta, BatamEkbiz.Com — Anggota Komisi I DPR Supiadin Aries Saputra mempertanyakan keamanan data pelanggan kartu SIM prabayar. Pasalnya, sejak pemerintah mewajibkan pelanggan lama maupun baru mendaftar ulang dengan memakai nomor NIK dan Kartu Keluarga (KK) per 31 Oktober 2017, muncul keraguan di masyarakat untuk mendaftar atau registrasi kartu.

“Sampai hari ini masyarakat masih bertanya. Begitu ada pengumuman untuk pendaftaran kartu prabayar beredar di media sosial, dikabarkan Malaysia telah menjual 94 ribu data ke pihak asing. Saya tidak tahu itu hoax atau bukan, tapi itu menyebar di masyarakat, sehingga ada anggapan tidak perlu mendaftar,” kata politisi F-Nasdem itu dalam rapat kerja antara Komisi I DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 28 November 2017.

Supiadin mendapat info bahwa Menkominfo Rudiantara menjelaskan untuk tidak memberikan nama ibu kandung pada saat proses pendaftaran kartu prabayar. Hal itu pun ia sampaikan kepada masyarakat di daerah pemilihannya. Menurutnya, itu juga menjadi kewajibannya untuk menjelaskan ke masyarakat.

“Tapi, bagaimana pengamanan data pelanggan yang dilakukan oleh operator, sehingga ada jaminan data tidak dicuri dan diakses pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi I DPR RI Biem Triani Benjamin (F-Gerindra). Ia bersyukur, pendaftaran kartu SIM prabayar telah mencapai 80 juta pelanggan. Menurutnya, ini ditujukan untuk peningkatan keamanan dan kenyamanan pelanggan.

“Pendaftaran dimulai 31 Oktober lalu, dan berakhir 28 Februari 2018 mendatang. Setelah itu apalagi? Karena ada kekhawatiran dari masyarakat, kalau tidak mendaftar, bisa hilang atau hangus,” tandas politisi asal dapil DKI Jakarta itu.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, yang terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menkominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Pemerintah memberlakukan registrasi nomor pelanggan yang divalidasi dengan Nomor Induk Kependudukan  mulai tanggal 31 Oktober 2017, guna peningkatan perlindungan hak pelanggan jasa telekomunikasi. Registrasi ini merupakan upaya pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan nomor pelanggan terutama pelanggan prabayar sebagai komitmen Pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen serta untuk kepentingan national single identity.

Sebelumnya, Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kemkominfo Ahmad Ramli, menjamin keamanan registrasi ulang kartu seluler. Data pelanggan yang melakukan registrasi dipastikan aman oleh semua operator.

“Terkait adanya kekhawatiran, operator menjamin perlindungan data pelanggan. Sesuai ISO 27.001, operator akan menjamin keamanan data pelanggan. Tidak hanya keamanan, bahkan balik nama pun, nama data pelanggan lama diganti dengan data nama baru, secara otomatis bisa langsung berubah,” kata Ahmad Ramli di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta. (hms)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *