Kejaksaan siap tindaklanjuti dugaan SK honorer bodong

Batamkota, BatamEkbiz.Com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam segera menangani dugaan penyimpangan seleksi honorer kategori II (K2) sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) Batam 2013. Lolosnya sejumlah berkas, seperti tanggal mulai tugas (TMT) atau surat keputusan (SK) pengangkatan manipulasi dan dibuat dengan tanggal mundur tersebut, disinyalir sarat penyimpangan dan suap.

 

Kasi Pidsus Kejari Batam, Tengku Firdaus mengatakan bahwa berkas laporan dugaan suap dalam seleksi CPNS honorer K2 sudah masuk di ruang kerja Kepala Kejari. Laporan akan dipelajari dan ditindaklanjuti dengan pemanggilan pihak-pihak terkait.

 

“Laporannya sudah masuk, Kami menunggu disposisi dari Kepala Kejari. Nanti akan dipelajari dan ditindaklanjuti, apalagi kalau ada indikasi suap,” ujarnya di Batam Centre, beberapa waktu lalu.

 

Laporan penyimpangan dalam seleksi CPNS honorer K2 Pemko Batam 2013 dimasukkan Ketua LSM Gerakan Bersama Rakyat (Gebrak) Batam, Uba Ingan Sigalingging ke Kejari, Kamis (26/6). Laporan tersebut juga disertai dengan bukti-bukti pendukung, untuk mempermudah Kejari menyingkap kasus yang tengah menjadi perhatian masyarakat luas.

 

”Indikasi penyimpangan, yakni dengan memanipulasi SK pengangkatan tahun mundur dan proses mengajar terputus. Padahal dalam aturan proses mengajar tidak boleh terputus. Poin yang menjadi pintu masuk, praktek penyimpangan dan dugaan suap,” ujar Uba usai memasukkan laporan.

 

Uba menduga bahwa proses pemberkasan dan verifikasi persyaratan guru honorer K2 dalam seleksi CPNS tidak sesuai prosedur dan melanggar ketentuan. Dengan adanya laporan secara resmi, Kejari bisa mendalami kasus melalui pemanggilan Kepala Sekolah yang menerbitkan SK pengangkatan, Kasubbag Kepegawaian Dinas Pendidikan Batam yang menerima berkas, Kepala Dinas Pendidikan hingga Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Batam.

 

Salah satu syarat bagi honorer K2 ikut seleksi CPNS 2013 adalah telah memiliki masa kerja minimal satu tahun pada 31 Desember 2005. Kejari Batam bisa melakukan pemeriksaan terhadap dokumen seperti bukti insentif guru, serta laporan absen bulanan yang diserahkan sekolah ke Dinas Pendidikan setiap bulannya.

 

“Kami minta Kepala Sekolah berani dan mau membuka, apakah dalam mengeluarkan SK pengangkatan atas inisiatif sendiri atau ada intimidasi pihak tertentu,” kata Uba.

 

Tidak kali ini saja dugaan penyelewengan dan aroma suap di Dinas Pendidikan Batam terjadi. Beberapa waktu lalu, Dinas Pendidikan Batam juga diterpa isu suap sebesar Rp200 juta ke oknum Komisi IV DPRD Batam guna memuluskan anggaran proyek dan dugaan penyelewangan karya ilmiah palsu guru. Bahkan kini, Kejari juga mengincar untuk mendalami dugaan pelanggaran terkait pembangunan SMPN 45 Melchem, Kelurahan Sei Tering, Kecamatan Batuampar.

 

Namun keseriusan Kejari untuk mengungkap kasus-kasus di Dinas Pendidikan Batam disangsikan sejumlah pihak. Seorang mahasiswa Batam, Rezki pesimis dugaan lolosnya honorer K2 bodong sebagai CPNS bisa diusut tuntas.

 

“Meski banyak masalah, belum ada pejabat di Disdik ataupun BKD Batam yang ditetapkan tersangka,” ujarnya.

 

Tengku Firdaus membantah anggapan tersebut. Menurutnya, penanganan hukum dilakukan sesuai prosedur, termasuk dugaan suap dan manipulasi berkas dalam seleksi CPNS honorer K2.

 

“Jika ditemukan adanya dua alat bukti, maka sudah bisa ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya. (R02)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *