Kemarau panjang, muslim Batam Sholat Istisqo

Sei Beduk, BatamEkbiz.Com — Khusyuk, ratusan muslim memanjatkan doa di halaman Masjid Al Mujahiddin, Perumahan GMP Kelurahan Duriangkang, Sei Beduk, Minggu (16/3/2014) sekitar pukul 07.00 WIB. Pemanjatan doa dipimpin Ustadz Lukman Rifa’i, usai sholat dua rakaat dan khutbah.

“Ya Allah, turunkan bagi kami hujan yang menyuburkan, menyejahterakan, bermanfaat dan merata serta membawa kebaikan bagi negeri dan penghuninya,” demikian diantara untaian doa yang dipanjatkan dalam sholat Istisqo tersebut.

Sholat Istisqo adalah sholat untuk meminta kepada Allah SWT agar menurunkan hujan. Sholat sunnah muakkad ini, biasa dilakukan muslim saat mengalami kemarau panjang, sebagaimana terjadi di Batam sekitar tiga bulan terakhir.

Kemarau panjang dan iklim ekstrem telah menyebabkan hutan dan tanaman di Batam kering. Hingga terjadinya bencana kebakaran secara merata di sejumlah kawasan hutan Batam, seperti di Sei Harapan, Sei Temiang, Mata Kucing, Bukit Dangas dan Bukit Harimau Sekupang, Nongsa, Sei Beduk, dan kawasan Barelang.

Tidak hanya di Masjid Al Mujahiddin, sholat Istisqo juga dilaksanakan di sejumlah lokasi di Batam. Di Masjid Agung Batam Centre, sholat Istisqa dilaksanakan usai sholat Jumat, dipimpin Imam Masjid Agung dan Khotib, KH Yahya.

“Shalat Istisqa ini untuk meminta hujan turun, karena di Batam sudah beberapa bulan tidak turun hujan,” kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Batam, Usman Ahmad.

Dalam doa yang disisipkan di khutbah ke dua, juga disampaikan harapan agar kondisi Batam lebih baik, karena air bersih di kota itu mengandalkan hujan. Diharapkan dengan doa segenap masyarakat Batam, maka hujan akan segera mengguyur Batam dan mengatasi masalah kekeringan yang terjadi di pulau-pulau penyangga.

Alhamdulillah, menjelang sholat Istisqo usai, doa seolah terkabulkan. Gerimis hujan turun dan beberapa saat kemudian, hujan lebat mengguyur Batam.

Sholat Istisqo untuk meminta turun hujan juga dilakukan muslim daerah lain. Muslim Pekanbaru, Provinsi Riau juga melaksakan sholat Istisqo pasca kemarau panjang dan bencana kabut asap akibat kebakaran hutan yang melanda kawasan tersebut. Turunnya hujan, mampu memadamkan dan mengurangi jumlah titik api yang terjadi di Pekanbaru dan Batam.

Ketua Tim Operasionalisasi Badan Pengelola REDD+, William Sabandar menyebutkan, terdapat 2.002 titik api di Provinsi Riau selama terjadi kebakaran hutan selama periode 26 Februari hingga 3 Maret 2014. Titik api ini semakin sulit dipadamkan, akibat terjadi di kawasan gambut yang mudah terbakar oleh alam maupun oleh ulah manusia dan perusahaan.

“Kebanyakan titik api terjadi di kawasan konsesi yang dikelola oleh perusahaan,” ungkapnya dalam pembukaan Lokakarya Meliput Perubahan Iklim di Gedung Dewan Pers Jakarta, Selasa (18/3/2014).

William menjelaskan, terjadinya kebakaran hutan akan semakin meningkatkan kerusakan lingkungan dan naiknya emisi gas rumah kaca. BP REDD+ telah menetapkan 11 provinsi untuk penurunan emisi gas rumah kaca selama 2014. Provinsi tersebut adalah Aceh, Riau, Sumatra Barat, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Papua Barat, dan Papua karena berkontribusi besar hampir 90 persen terhadap emisi gas rumah kaca nasional.

“Pada 2015, penurunan emisi gas rumah kaca akan diprioritaskan ke provinsi lain, salah satunya Provinsi Kepulauan Riau (Kepri),” imbuhnya.

Sejumlah aksi, lanjut dia, akan dilakukan REDD+ guna menurunkan emisi gas rumah kaca di masing-masing provinsi. Diantaranya monitoring moratorium, review ijin untuk pengukuhan kawasan hutan, dukungan dalam penegakan hukum, pemetaan dan pelaksanaan program hutan adat, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, desa hijau, sekolah hijau, dukungan untuk penyelesaian RTRW, dukungan untuk resolusi konflik, serta program strategis penyelamatan taman nasional dan hutan lindung.

Tantangan saat ini, adalah komitmen pemerintah daerah dalam menanggulangi emisi gas rumah kaca akibat pertumbuhan pembangunan daerah yang melaju pesat. Dampak pembangunan daerah, tak jarang mengorbankan kelestarian lingkungan akibat penebangan hutan tanpa sistem pengaman.

“Pemerintah terlanjur mengeluarkan kebijakan yang salah di masa lalu. Aturan yang kita punya sekarang, aturan untuk menghabiskan hutan, bukan memelihara hutan. Ini yang harus kita perbaiki,” tegas William.

Dari sebelas Provinsi tersebut, baru Jambi dan Kalimantan Timur yang telah menadatangani nota kesepahaman (MoU) antara Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengedalian Pembangunan (UKP4)/Satgas Persiapan kelembagaan REDD+ pada 2013 lalu. MoU ini untuk menata perizinan pemanfaatan lahan, mulai dari sektor perkebunan, kehutanan, dan tambang di wilayah kerja mereka.

Nota kesepahaman ini merupakan langkah penting untuk menghindari tumpang-tindihnya pengeluaran izin pemanfaatan lahan dan dampak ikutan yang selama ini kerap muncul. Seperti konflik antara sesama pengusaha maupun antara pengusaha dengan masyarakat.

Dalam kerangka hukum dan peraturan, REDD+ akan melakukan sejumlah upaya. Diantaranya meninjau hak-hak atas lahan dan mempercepat perencanaan tata ruang, meningkatkan penegakan hukum dan mencegah korupsi, menangguhkan ijin baru untuk hutan dan lahan gambut selama dua tahun, memperbaiki data tutupan dan perijinan di hutan dan lahan gambut, serta menyelaraskan sistem insentif.

Melalui moratorium hutan, pemerintah daerah diminta untuk berhenti memberikan ijin baru bagi pertambangan dan kehutanan. Penataan perijinan merupakan langkah strategis untuk mengurangi dampak bencana dan kerusakan lingkungan yang lebih parah.

Persiapan pembentukan Badan REDD+ melibatkan 18 kementerian/lembaga serta 11 pemerintah provinsi dan kabupaten, yang semuanya berurusan dengan REDD+. William berharap langkah kerjasama dengan pemerintah daerah ini bisa mendukung pengurangan emisi 26% atau 41% dengan bantuan operasional pada 2020 mendatang

Kesepahaman ini akan membuat tata kelola lahan di Indonesia menjadi lebih baik. Meningkatkan komitmen para pihak dalam penurunan emisi gas rumah kaca, berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. (R02)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *