Komisi IV Hearing Bahas Nasib Honorer K2

Batam Centre, BatamEkbiz.Com — Komisi IV DPRD Batam menggelar hearing membahas nasib 93 guru honorer kategori 2 (K2), Rabu 5 April 2017. Banyak di antara para guru honorer K2 itu yang telah bekerja bertahun-tahun, namun tak kunjung diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

Hearing dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Batam Muhammad Yunus, didampingi Ketua Djoko Mulyono dan anggota Aman. Namun hingga hearing usai, belum ada kepastian terkait nasib 93 guru honorer K2, sebab Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) tidak hadir.

“Kami akan menyurati pimpinan DPRD Batam agar memanggil Sekda dan Kepala BKD (BKPSDM) untuk hadir dalam hearing selanjutnya,” kata Yunus.

Menurut Politisi Partai Demokrat ini, penyelesaian permasalahan 93 honorer K2 ada di tangan Pemko Batam dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pemko Batam harus mendatangi BKN untuk menyelesaikan permasalahan 93 honorer K2, tidak sebatas melayangkan surat. Sebagai wakil rakyat, Komisi IV juga akan berupaya untuk turut memperjuangkan nasib 93 honorer K2 agar bisa diangkat sebagai PNS.

“Kemampuan kami sebatas menyurati Pemko Batam untuk segera menyelesaikan pemblokiran data-data mereka (guru honorer K2) di BKN,” ujar Yunus.

Ketua Komisi IV DPRD Batam, Djoko Mulyono mengaku baru tahu tentang nasib yang dialami 93 guru honorer K2 tersebut. Ia berjanji segera berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan, Kepala BKPSDM, Sekda, dan guru honorer untuk mengumpulkan data sebenarnya.

“Mari kita perjuangkan hak tenaga guru honorer K2 ini, mengingat mereka ini sudah lama mengabdi,” kata Politisi Partai Golkar tersebut.

Sebelumnya Kepala BKPSDM Batam, M Syahir mengakui masih ada 93 honorer K2 yang belum menerima SK PNS, karena proses di BKN belum selesai. Menurutnya, permasalahan mereka yang tersisa ini adalah masa pengabdian yang belum mencukupi ketentuan. Karena persyaratan honorer K2 diangkat menjadi PNS adalah pegawai yang sepenuhnya mengabdi di instansi pemerintah dan dibayar instansi pemerintah.

“Sebanyak 93 orang ini belum bisa diproses di BKN karena pindahan dari sekolah swasta ke sekolah negeri. Oleh BKN masih dibekukan, maka belum bisa kita tindaklanjuti,” ujarnya. (R04)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *