Komite Sekolah Dilarang Tarik Pungutan

Pelita, BatamEkbiz.Com — Terbitnya Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah disikapi beragam oleh elemen masyarakat Batam. Namun sejumlah masyarakat, termasuk komite sekolah banyak yang belum paham dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy pad 30 Desember 2016 tersebut.

Salah satu yang ditegaskan dalam Permendikbud 75/2016 adalah larangan bagi komite sekolah untuk menarik pungutan dari orangtua murid. Komite hanya diperbolehkan melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.

“Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan. Demikian bunyi Pasal 10 ayat (2) Permendikbud tersebut,” ujar akademisi Batam, Dewi, Jumat, 20 Januari 2017.

Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Komite Sekolah berkedudukan di tiap sekolah, berfungsi dalam peningkatan pelayanan pendidikan; menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel.

Permendikbud juga mengatur keanggotaan komite sekolah. Yaitu terdiri atas orangtua atau wali murid yang masih aktif pada sekolah bersangkutan maksimal 50%, tokoh masyarakat maksimal 30%, dan pakar pendidikan maksimal 30%.

Kriteria tokoh masyarakat antara lain memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat setempat atau anggota/pengurus organisasi/kelompok masyarakat peduli pendidikan, tidak termasuk anggota/pengurus organisasi profesi penduduk dan pengurus partai politik. Sedangkan kriteria pakar pendidikan adalah pensiunan tenaga pendidik atau orang yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan.

Anggota komite sekolah berjumlah minimal 5 orang dan maksimal 15 orang. Anggota komite sekolah dipilih melalui rapat orangtua/wali murid, ditetapkan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dengan masa jabatan maksimal 3 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Permendikbud juga menegaskan bahwa bupati/wali kota, camat, lurah/kepala desa merupakan pembina seluruh komite sekolah sesuai dengan wilayah kerjanya.

Menurut Dewi, sebagian komite sekolah memaknai penggalangan dana sebagai menarik pungutan dari orangtua/wali murid. Padahal tidak. Komite sekolah harus membuat proposal yang diketahui sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat. Selain itu, hasil penggalangan dana harus dibukukan pada rekening bersama antara komite sekolah dan sekolah.

Hasil penggalangan dana tersebut dapat digunakan untuk menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan dan pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu sekolah yang tidak dianggarkan. Kemudian pengembangan sarana/prasarana dan pembiayaan kegiatan operasional komite sekolah dilakukan secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara penggunanaan hasil penggalangan dana oleh sekolah harus mendapat persetujuan dari komite sekolah, dipertanggungjawabkan secara transparan, dan dilaporkan kepada komite sekolah.

“Permendikbud ini harus segera disosialisasikan, agar komite sekolah tidak semena-mena menarik pungutan. Sebab selama ini ada sejumlah sekolah atau komite sekolah yang beralasan bahwa bantuan dari pemerintah minim, sehingga harus menarik pungutan dari orangtua murid. Dinas Pendidikan atau pihak terkait harus tegas dengan potensi pungutan liar (pungli) di sekolah,” kata Dewi.




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *