Komitmen Kepala Daerah kunci kualitas pelayanan publik

Batam Centre, BatamEkbiz.Com — Kepala daerah memiliki peran yang sentral dalam membangun pelayanan publik yang berkualitas di daerah. Sindiran “Jika Bisa Dipersulit Kenapa Harus Dipermudah”, semestinya bisa dimaknai agar para pelayan (pejabat) dapat benar-benar melayani publik dengan mudah dan tanpa ada yang ditutupi.

Wakil Dekan Fisipol Universitas Riau Kepulauan (Unrika), Yustinus Farid mengungkapkan, dari survey Kantor Perwakilan Ombudsman Kepri yang ia lakukan bersama mahasiswa, banyak vriabel pelayanan publik yang terkesan sengaja ditutup untuk publik. Seperti tidak memasang maklumat pelayanan, visi dan misi, tampilan standar pelayanan, batas waktu pelayanan, persyaratan yang dibutuhkan dan standar pelayanan publik lainnya.

“Pelayanan publik, hingga saat ini masih sebatas hanya diketahui petugas, bukan untuk diketahui masyarakat,” ungkap Farid di Batam Centre, kemarin.

Menurut Farid, kunci dari kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh badan-badan publik adalah atasan sebagai penanggung jawab badan publik tersebut, atau jika di SKPD adalah kepala daerahnya dan Sekretaris Daerah (Sekda). Karena disinilah sumber terbangunnya kepatuhan terhadap administrasi pada perangkat dibawahnya.

Hal senada juga dinyatakan Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Yusron Roni. Berdasarkan hasil survey pelayanan publik yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa belum adanya pelayanan publik yang standar di Provinsi Kepri dan Kota Batam, yang sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 2009. Padahal standar pelayanan merupakan tolak ukur dan pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Diantara tolak ukur standar pelayanan, adalah tersedianya maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan. Kemudian sistem informasi pelayanan publik yang merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.

Dari Maret 2013, awal Kantor Perwakilan Ombudsman Kepri terbentuk hingga saat ini, terdapat sekitar 70 laporan dari masyarakat terkait pelayanan publik. Laporan-laporan itu diantaranya masalah sertifikat tanah atau perumahan, pengurusan akte dan KTP serta keputusan pengadilan yang dinilai terlalu lama, hingga persoalan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD.

“Ke depan, kita perkirakan jumlah laporan masyarakat terkait pelayanan publik akan meningkat tajam. Ombudsman Kepri sudah memeriksa dan menyurati pihak terkait, perbaikannya akan terus kita monitor, karena jika tidak, perkembangannya tidak akan diketahui,” ujarnya.

Menurut Yusron, pelayanan publik yang berkualitas dan transparan, juga akan meningkatkan kepercayaan investor dalam berinvestasi di daerah ini. Jika masyarakat dan investor mendapatkan pelayanan yang prima dan aturan jelas, kepercayaaan akan muncul, apalagi Kota Batam merupakan daerah yang strategis.

“Saya jamin, investor akan ramai-ramai berinvestasi,” pungkasnya. (zaki setiawan)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *