Kontrak putus sambung, standar gaji dibawah UMK

Nongsa, BatamEkbiz.Com — Ibarat “patah tumbuh hilang berganti”, kasus-kasus ketenagakerjaan di Kota Batam tak pernah ada surutnya. Hilang masalah satu, tumbuh masalah lainnya. Bahkan masalah yang satu belum tuntas, masalah lainnya ikut memanas.

Masih ingat dengan kasus kaburnya manajemen asing PT Sun Creation Indonesia (SCI) Batam ke negara asalnya di Jepang pada Juni 2013?. Kasus ini menyebabkan terkatung-katungnya nasib 732 karyawan, akibat manajemen perusahaan meninggalkan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk membayar gaji, tunjangan hari raya (THR) dan pesangon para karyawan. Sampai kini, nasib karyawan masih belum jelas.

Belum tuntas kasus di PT SCI, pada 24 Juli 2013, dunia industri di Batam kembali heboh dengan aksi demo ratusan karyawan PT Ghim Li. Permasalahannya, tidak adanya kejelasan manajemen perusahaan untuk mempermanenkan karyawan yang masih terikat kontrak. Padahal sebelumnya, manajemen perusahaan telah berjanji untuk mempermanenkan karyawan, sebagaimana disampaikan manajemen dalam hearing bersama perwakilan karyawan, serikat pekerja, dan Komisi IV DPRD Batam.

Tidak hanya aksi demo, kasus hubungan industrial kembali memanas dengan meledaknya kerusuhan di PT Usda Seroja Jaya, pada 3 Agustus 2013. Selain mengakibatkan hancurnya sejumlah fasilitas perusahaan, peristiwa ini juga menyebabkan rusaknya tujuh mobil manajemen perusahaan. Kasus kerusuhan yang dipicu hadirnya Komite Disiplin ini, sekarang tengah ditangani pihak kepolisian.

Tidak menutup kemungkinan, masih banyak SCI, Ghim Li, ataupun Usda Seroja Jaya yang lain, yang tidak muncul dalam pemberitaan media. Baik karena kurangnya keberanian karyawan untuk membuka konflik terbuka dengan perusahaan, ataupun kuatnya manajemen perusahaan dalam meredam gejolak karyawan, meskipun harus dengan menekan dan mengintimidasi karyawan, ataupun harus menganggarkan cost bagi membungkam dan mengondisikan pihak-pihak tertentu.

Melawan ketertindasan, meski sebagai bawahan, ternyata karyawan tak pernah kekurangan akal. Tidak berani berkonflik dengan perusahaan secara terbuka, ataupun takut kehilangan pekerjaan, mereka bermain aman melalui wakilnya di anggota dewan. Sebagaimana dilakukan secara diam-diam oleh sejumlah karyawan PT Royce Enterprise di kawasan industri Taiwan-Kabil.

Tindakan diam-diam ini, dilakukan sejumlah karyawan dengan mengirimkan pesan singkat atau SMS ke salah satu anggota dewan, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Batam, Udin P. Sihaloho. Dengan menginformasikan persoalan yang mereka alami, tanpa harus takut terbongkar identitasnya.

Tidak menunggu lama, informasi dari sejumlah karyawan, langsung ditindaklanjuti Komisi IV DPRD Batam dengan inspeksi mendadak (sidak) ke PT Royce Enterprise. Kehadiran Ketua dan Wakil Ketua serta satu anggota Komisi IV DPRD Batam bersama Pengawas Disnaker Kota Batam, disambut dengan kaget Personalia PT Royce Enterprise, Riris Rebecca Siregar.

Kasus ketenagakerjaan yang selama belasan tahun berhasil ditutupi manajemen perusahaan, satu persatu akhirnya terurai. Diantaranya, terkait status karyawan yang hanya sebagai karyawan kontrak, meskipun telah belasan tahun bekerja di perusahaan yang memproduksi furniture tersebut.

Dengan status kontrak, manajemen perusahaan akan semakin leluasa untuk menekan karyawan, agar terus meningkatkan produktivitas kerjanya. Jika tidak, maka kontrak kerja berikutnya akan terancam tidak disambung kembali. Perusahaan juga bisa memberhentikan karyawan sewaktu-waktu, dengan pesangon yang rendah. Begitupun dengan gaji karyawan, perusahaan cukup membayar sesuai upah minimum kota (UMK).

“Ada karyawan yang sudah bekerja lebih dari 12 tahun, namun statusnya tetap karyawan kontrak. Menjelang permanen, karyawan diminta untuk mengundurkan diri ataupun kontrak tidak diperpanjang, perusahaan hanya menawarkan kontrak lagi sebagaimana karyawan yang baru masuk,” ungkap Udin P. Sihaloho dalam hearing di Komisi IV DPRD Batam, Senin (26/7/2013).

Tidak hanya masalah status sebagai karyawan kontrak saja yang membuat nasib ratusan karyawan PT Royce Enterprise semakin tak berdaya. Namun juga gaji pokok mereka yang masih jauh dibawah standar UMK Batam 2013, Rp2.040.000.

Gaji pokok karyawan PT Royce Enterprise, hanya Rp1.530.000 per bulan. Dengan tunjangan makan Rp255.000 dan tunjangan transport Rp255.000 per bulan.

“Tunjangan makan dan tunjangan transport, sebenarnya bukanlah tunjangan tetap, karena dibayarkan sesuai tingkat kehadiran karyawan. Karena bukan tunjangan tetap, berarti gaji pokok karyawan hanya Rp1.530.000 per bulan, sedangkan UMK Batam 2013 sebesar Rp2.040.000,” kata Pengawas Disnaker Batam, Zulkifli.

Sementara Riris Rebecca Siregar membantah jika manajemen dinilai membayar gaji karyawan dibawah UMK Batam 2013. Karena sistem pengupahan, sebelum diterapkan sudah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pihak Disnaker Batam.

“Berdasarkan keterangan pegawai Disnaker, sistem pengupahan 75 persen (gaji pokok) dan 25 persen untuk tunjangan bisa diterapkan. Sehingga kami menerapkan sistem pengupahan seperti itu,” kata Riris, tanpa mau menjelaskan nama pegawai Disnaker dimaksud. (R02)




2 thoughts on “Kontrak putus sambung, standar gaji dibawah UMK

  1. choirul

    kontrak putus nyanbung gaji di bawah umk…. persis nasip saya sekarang bekerja sebagai buruh kontrak di pt behaestex gresik, sudah 3 thn bekerja tapi masih kontrak dan upah tetap di bawah umk kabupaten gresik

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *