Thursday, 24 July 2014
NEWS TICKER
PPDB SMAN 1 Batam, nilai rapor tertinggi 92,92 »  Indikasi pungli di penerimaan murid baru mulai tercium »  Batam Kota juara mobil hias pawai takbiran »  Kredit rumah lunas, sertifikat tak kunjung diserahkan »  Inilah pemenang MTQ Batam ke-27 »  Buruh tuntut upah 2015 naik 30 persen »  Palsukan berkas CPNS bisa dipidana »  DPRD awasi penerimaan murid di SMPN 10 »  Tuntutan honorer K2 Batam kandas »  MTQ Nasional 2014 lombakan 7 cabang »  KPU siapkan dispensasi »  Inilah lokasi TPS di Kelurahan Tanjung Sengkuang, Batam »  Kontrak putus sambung, standar gaji dibawah UMK »  Mandiri dan terampil bersama LKP Amani »  Awas, ATM tertelan mesin saat mati lampu »  Honor penari MTQ disunat »  Rekening gendut PNS Batam diduga milik Kasubid perempuan »  Werton raih suara terbanyak di Sei Beduk »  Empat perusahaan lolos tender pengelolaan sampah jadi energi »  48.571 Relawan Gabung di Deklarasi Kopi Jokowi » 
 
Home » Teknologi » KPI rekomendasikan kemudahan perizinan penyiaran perbatasan
TEKNOLOGI

KPI rekomendasikan kemudahan perizinan penyiaran perbatasan

Wednesday, 10 April 2013 - 28 Views

Baloi, BatamEkbiz.Com — Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah merekomendasikan kemudahan-kemudahan dalam perizinan pendirian lembaga penyiaran di wilayah perbatasan. Rekomendasi ini sudah dilayangkan KPI bersama Kominfo ke pihak terkait, sejak tahun lalu.

“Saat ini masih dalam proses,” ungkap Komisioner KPI, Nina Mutmainnah dalam kegiatan literasi media se-Provinsi Kepri di Universitas Internasional Batam (UIB), Rabu (10/4/2013).

Kemudahan perizinan ini, jelas Nina, untuk mendorong lahirnya media-media penyiaran, seperti radio komunitas di wilayah perbatasan. Agar dapat menahan laju informasi yang masuk melalui siaran asing, di wilayah perbatasan.

Nina mengakui, masih terdapat masalah di penyiaran perbatasan. Sayangnya, hingga saat ini KPI tidak masuk dalam badan yang mengatur perbatasan.

Meski demikian, KPI berkomitmen untuk memfokuskan pada penyiaran perbatasan. Karena besarnya masalah, tidak hanya blank spot, tapi juga siaran-siaran luar negeri yang masuk.

“Dan itu kita khawatirkan bisa menggerus nasionalisme. Kami berharap lembaga-lembaga penyiaran publik yang menjadi ujung tombak penyiaran di wilayah perbatasan,” pungkasnya. (R02)

Related Post