KPID Kepri Kosong, Penyiaran Rawan Disalahgunakan Paslon untuk Kampanye

Tanjungpinang, BatamEkbiz.Com — Menjelang perhelatan Pilwako Tanjungpinang, televisi dan radio rawan dijadikan ajang kampanye terselubung oleh pasangan calon tertentu. Apalagi dengan adanya kekosongan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kepri selama hampir tiga bulan ini, sehingga tidak ada pengawasan terhadap media penyiaran.

Rawannya pemanfaatan frekuensi publik oleh pasangan calon tertentu di Pilwako Tanjungpinang ini diungkapkan pengamat penyiaran Kepri, Martin Hasudungan. Dia menduga kekosongan anggota KPID Kepri disengaja oleh pihak tertentu untuk kampanye terselubung bagi kepentingan pasangan calon yang diusungnya, baik dalam bentuk pemberitaan, penyiaran, maupun iklan kampanye.

“Media penyiaran seperti televisi dan radio sangat efektif sebagai sarana kampanye. Kami khawatir kekosongan KPID Kepri ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan Pilwako Tanjungpinang,” ungkapnya, Kamis 18 Januari 2018.

Sebagaimana diketahui, ada tiga pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah mendaftar di KPU pada Pilwako Tanjungpinang. Ketiganya adalah Lis Darmansyah-Maya Suryanti (Lis-Maya), Syahrul-Rahma (Sabar), dan Edi Safrani-Edi Susanto (Due Edi).

Pasangan Lis-Maya diusung oleh PDIP, Partai Hanura, Partai Demokrat, PAN, PPP, dan PKPI. Sedangkan Sabar diusung Partai Golkar, Partai Gerindra, PKS. Sementara Due Edi maju dari calon perseorangan atau independen.

Sementara itu, jabatan Anggota KPID Kepri periode 2014-2017 berakhir 28 Oktober 2017 atau sekitar tiga bulan lalu. Seiring berakhirnya periode jabatan tersebut, DPRD Kepri telah melangsungkan proses seleksi Calon Anggota KPID periode tiga tahun ke depan.

Proses seleksi sudah selesai. Uji kepatutan dan kelayakan itu telah selesai dilakukan Komisi III DPRD Kepri pada 24 Oktober 2017. Namun nama-nama komisioner terpilih tak kunjung diusulkan oleh DPRD Kepri kepada gubernur agar segera ditetapkan.

Padahal sesuai Pasal 26 ayat (2) Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia, DPRD harus menyerahkan hasil uji kepatutan dan kelayakan tersebut kepada gubernur paling lambat 30 hari kerja. Artinya, semestinya akhir November atau awal Desember 2017, nama-nama anggota KPID Kepri terpilih sudah di tangan gubernur. Kenyataannya, hingga 18 Januari 2018, nama-nama anggota KPID Kepri tersebut masih di meja Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak.

Masih “disanderanya” nama-nama Anggota KPID terpilih di meja pimpinan DPRD Kepri bisa memicu terjadinya stagnasi pelayanan lembaga ini. Untuk mengantisipasi terjadinya stagnasi pelayanan, sebenarnya gubernur bisa memperpanjang SK anggota komisioner lama hingga komisioner yang baru ditetapkan.

Pasal 27 ayat (4) Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/07/2014 menyebutkan, apabila proses pemilihan dan penetapan anggota KPID tidak selesai pada waktunya, maka untuk menghindari kekosongan, KPID meminta kepada gubernur dengan tembusan kepada DPRD Provinsi untuk memperpanjang masa jabatan, sampai terpilih anggota KPID masa jabatan berikutnya.

Kemudian Pasal 27 ayat (6) peraturan tersebut menegaskan, apabila belum ada Surat Keputusan Penetapan Anggota KPI masa jabatan berikutnya, Anggota KPI masa jabatan sebelumnya masih menjalankan tugas dengan tetap diberikan hak-haknya secara penuh sampai ditetapkannya Anggota KPI baru. Namun hak-hak tersebut tak diberikan. Sementara itu saat ini tidak ada perpanjangan, penetapan anggota komisioner baru juga tak jelas.

KPID Kepri sendiri sudah meminta perpanjangan masa jabatan tersebut kepada Gubernur Kepri pada 13 Desember 2017, namun belum ada respon. Tanggapan terkesan asal-asalan justru disampaikan Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak yang menolak perpanjangan masa jabatan tersebut.

“Penyeleksian sudah selesai, tinggal penetapan tujuh anggota KPID Kepri. Jadi tidak mungkin kami memperpanjang masa tugas komisioner yang masa tugasnya sudah berakhir,” alasan Politisi dari PDIP tersebut.

Terjadinya kekosongan KPID Kepri berimbas pada pelayanan publik di lembaga tersebut. Beberapa lembaga penyiaran misalnya, terhambat mengurus perizinan, perpanjangan izin, atau rekomendasi kelayakan.

Salah satu lembaga penyiaran televisi, PT Berlian Hitam misalnya, terhambat saat mengurus izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) karena kantor KPID tutup. Anggota KPID yang lama tak berani melayani, karena tak memiliki kewenangan lagi. Urusan akan menjadi ruwet, karena jika IPP itu tak segera didapatkan, prosesnya bisa kembali lagi ke Jakarta.

Hal yang sama juga dialami Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Tanjungpinang yang ingin bersilaturahmi dan berkoordinasi pada Selasa, 16 Januari 2018 terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2018. Koordinasi ini penting untuk menjamin lembaga penyiaran agar memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon dan/atau tim kampanye menyampaikan visi, misi, dan programnya kepada pemilih. Namun karena anggota KPID terpilih tak kunjung ditetapkan, koordinasi itu menjadi sulit dilaksanakan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Ombudsan RI Perwakilan Kepri Yusron Roni dalam keterangannya kepada media menyayangkan kekosongan anggota KPID Kepri. Menurutnya, seharusnya sebelum masa jabatan habis, tahapan pemilihan anggota KPID yang baru harus sudah dimulai, sehingga tidak terjadi kekosongan pelayanan publik.

“Kalau kosong seperti ini kan sudah pasti pelayanan terganggu. Dan seharusnya itu tidak boleh terjadi,” katanya.

Yusron mendorong masyarakat atau pihak terkait yang merasa terhambat dengan pelayanan KPID Kepri agar melapor kepada Ombudsman agar bisa ditindaklanjuti. “Kami akan mempelajari dan berharap DPRD serta Gubernur Kepri segera menyelesaikan masalah ini,” katanya. (R03)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *