Lagi, 11 Mal Pelayanan Publik Baru

Jakarta, BatamEkbiz.Com — Pemerintah menargetkan pembangunan Mal Pelayanan Publik di seluruh ibukota provinsi dan kabupaten/kota tertentu hingga tahun 2019 mendatang. Untuk tahun 2018 ini, setidaknya terdapat 11 daerah yang ditetapkan sebagai lokasi penyelenggaraan MPP.

Penetapan itu melalui Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11/2018 tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tahun 2018. Berdasarkan SK tersebut, pemerintah daerah diwajibkan menyelenggarakan implementasi Mal Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemda dimaksud antara lain Kota Padang, Kota Palembang, Kota Pekanbaru, Kota Denpasar, Kota Makassar, Kota Samarinda, Kota Mojokerto, Kota Tangerang, Kabupaten Badung, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Banyumas.

Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengatakan, Kementerian PANRB terus berupaya mendorong setiap instansi pemerintah untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, salah satunya dengan pembentukan Mal Pelayanan Publik. Tahun 2017 lalu telah terbangun tiga MPP, di DKI Jakarta, Surabaya, dan Banyuwangi.

“Dalam waktu dekat, ada dua Mal Pelayanan Publik yang akan diresmikan, yakni Batam dan Denpasar,” ujar Diah dalam Seminar Penguatan Regulasi MPP dan Launching Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018, Rabu 17 Januari 2018.

Diah menambahkan, selain sebelas pemda tesrebut, ada juga pemda yang sudah menyampaikan niatnya untuk membangun Mal Pelayanan Publik, yakni Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurut Guru Besar Universitas Sriwijaya ini, perlu ada komitmen kuat dari pimpinan untuk membangun sebuah Mal Pelayanan Publik. Selain itu, dibutuhkan kolaborasi dengan banyak pihak termasuk dengan instansi vertikal, karena memang Mal Pelayanan Publik akan diisi oleh layanan perizinan dan non perizinan baik dari daerah, Pusat, BUMN, maupun BUMD.

“Kami harapkan kedepannya akan semakin banyak daerah yang tergerak melakukan hal serupa, demi terwujudnya kualitas pelayanan publik yang makin baik,” ujarnya.

Dijelaskan, pembentukan Mal Pelayanan Publik dapat dimulai dengan koordinasi baik instansi pemerintah pusat, daerah, BUMN/D yang akan diintegrasikan. Selanjutnya Pemda diharuskan mengatur kelembagaan, maupun mekanisme kerja antar instansi, untuk kemudian dilanjutkan dengan penyiapan sarana dan prasarana. Langkah selanjutnya ialah pengelolaan SDM pelayanan dan sistem informasi pelayanan yang terintegrasi.

Melihat tingginya antusiasme daerah dalam membangun Mal Pelayanan Publik, menirut Diah, diperlukan regulasi yang kuat. Jika sebelumnya baru dipayungi dengan Peraturan Menteri, maka akan ditingkatkan, misalnya berupa Peraturan Presiden, yang diharapkan dapat mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. (inn)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *