Lahan di Bawah 600 Meter Bebas Izin Tanggungan

Batam Center, BatamEkbiz.Com – Badan Pengusahaan (BP) Batam terus membahas draft revisi Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 10 Tahun 2017. Dari draft tersebut tidak banyak perubahan pada Perka tentang Penyelenggaraan Administrasi Lahan tersebut.

Draft yang tidak berubah itu mengenai pengusaha yang harus izin BP Batam sebelum mengagunkan sertifikat lahannya ke bank. Sebelumnya poin ini menjadi satu dari sekian pasal yang paling ditentang dan dipersoalkan pengusaha.

“Aturan tersebut tak bisa diubah atau diganti. Sebab pasal tersebut merupakan amanat undang-undang. Kami tak bisa mengelak lagi,” kata Dwianto Eko Yulianto, Deputi III BP Batam saat menggelar jumpa pers di Gedung Marketing BP Batam, Kamis 16 November 2017.

Meski begitu, pihaknya akan mencari solusi lain untuk memudahkan pengusaha. Contohnya dengan menetapkan standar prosedur operasional dalam pengurusan izin hak tanggungan ke BP Batam. Sehingga proses pengurusan izin bisa lebih singkat dan cepat.

“Perlu diingat, izin hak tanggungan tak berlaku untuk lahan dengan luas di bawah 600 meter,” jelasnya.

Untuk uang jaminan investasi atau jaminan pelaksanaan pembangunan (JPP) mengalami sejumlah perubahan. Sebelumnya disimpan dalam bentuk bank garansi yang dikembalikan saat pembangunan rampung, JPP nantinya akan dikembalikan secara bertahap.

Tahapan pengembalian JPP ini disesuaikan dengan tahapan pelaksanaan pembangunan proyek.

“JPP direvisi supaya Perka ini fair dan uangnya tak disimpan di BP. JPP kami atur dalam tahap rancangan, konstruksi, hingga siap operasional,” jelasnya.

Selain soal tahapan pengembalian, persentase uang jaminan juga akan berubah. Jika sebelumnya uang jaminan ditetapkan 10 persen dari total investasi dan berlaku untuk semua jenis usaha, nanti tarif atau persentasenya akan ditentukan sesuai peruntukan lahan dan proyek yang dijalankan pengusaha.

“JPP tidak diberlakukan untuk pemerintah, lembaga non profit, fasilitas umum, dan fasilitas sosial. JPP hanya berlaku untuk pengusaha yang mengajukan alokasi lahan baru,” terangnya

Dwianto berjanji akan menyosialisasikan draf revisi Perka 10 tersebut, pekan depan. Namun penyelesaiannya apakah bisa simultan atau tidak, Dwi belum tahu. Yang penting drafnya sudah dikomunikasikan terlebih dahulu.

“Akan disampaikan dulu kepada pengusaha, Pemko, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, sebelum ditetapkan jadi Perka. Agar semua pihak bisa memahami jika tidak semua kepentingan bisa diakomodir dalam revisi Perka ini, ” jelas Dwianto. (adi)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *