Layanan Masih Buruk, Iuran BPJS Kesehatan Malah Naik

Batam Centre, BatamEkbiz.Com — Kenaikan iuran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mendapat tanggapan negatif kalangan di tengah masih buruknya pelayanan selama ini. Pelayanan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan dinilai tak lebih baik dari pendahulunya, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam contohnya, menilai pelayanan BPJS Kesehatan masih jauh di bawah standar dan kerap dikeluhkan masyarakat. Buruknya pelayanan itu tak sebanding dengan besarnya potensi iuran yang dihimpun dari masyarakat, karena program ini sifatnya wajib. Pelayanan belum membaik, kini BPJS Kesehatan justru menaikkan iuran.

“Pengusaha keberatan dengan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan ini di tengah ekonomi Batam yang stagnan dan menurunnya omset produksi,” kata Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk, Rabu (16/3/2016).

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan. Di antaranya mengatur perubahan tarif terendah (kelas III) dari Rp25.500 menjadi Rp30.000, kelas II naik dari Rp42.500 menjadi Rp51.000 dan kelas I naik dari Rp59.500 menjadi Rp80.000. Sementara dalam APBN 2016, ada penyesuaian besaran iuran PBI dari Rp19.225 menjadi Rp23.000.

Maulana, akademisi di Batam menganggap ada kesan kesalahan pengelolaan BPJS Kesehatan dibebankan kepada peserta, bentuk pelemparan tanggung jawab pemerintah ke masyarakat. Sementara fasilitas kesehatan dan pelayanan rumah sakit mitra BPJS Kesehatan masih banyak yang harus dibenahi, seperti masalah antrean dan seringnya dokter memberikan resep obat kepada pasien untuk dibeli di luar.

“Banyak jalan keluar yang bisa dilakukan selain kenaikan iuran, salah satunya mendorong swasta untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan,” kata warga Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Seibeduk ini.

Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Kepri mendorong pemerintah daerah ikut menentukan tarif yang selama ini ditentukan sepihak oleh BPJS Kesehatan. Sesuai Undang-Undang BPJS Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, kepala daerah bersama asosiasi fasilitas kesehatan bisa menentukan tarif BPJS Kesehatan di rumah sakit swasta maupun negeri.

“Saat ini penentuan tarif masih dilakukan sepihak oleh BPJS Kesehatan,” kata Ketua Persi Kepri Dindin Hardiono Hadim.

.  dengan mengacu Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif. Sebagai regulator, BPJS Kesehatan dinilai melebihi kewenangan dalam penentuan tarif di daerah.

“Masa undang-undang kalah dengan permenkes? Dalam aturan, tarif BPJS bisa ditentukan oleh kepala daerah bersama asosiasi fasilitas kesehatan,” ujar Dindin saat sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan di Kantor BPJS Kesehatan Batam. (R02)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *