Libatkan Masyarakat dalam Pencegahan

Nagoya, BatamEkbiz.Com –

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan sangat strategis guna menciptakan pemilihan umum (pemilu) yang demokratis dan akuntabel. Demikian disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepri Muhammad Syahri Papene dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) pengawasan pemilu dengan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se-Kota Batam di hotel The Hill, Sabtu dan Minggu, 23 – 24 Desember 2017.

“Panwascam harus bisa melakukan fungsi pencegahan. Kalau bisa dilakukan pencegahan, lakukan semaksimal mungkin dengan melibatkan partisipasi masyarakat, baru dilakukan penindakan,” ujarnya.

Syahri juga menekankan agar Panwascam menguasai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta etika penyelenggara pemilu. Panwascam juga harus mengawasi praktik politik uang, netralitas aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan pengadilan.

Rakernis dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan ini diikuti 36 Panwascam dari 12 kecamatan yang ada di Kota Batam. Selain Ketua Bawaslu Kepri, juga hadir narasumber Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Batam Suryadi Prabu serta Komisioner Nopialdi Tanjung dan Puryadi.

Suryadi mengatakan bahwa penyelenggaraan rakernis ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi pengawasan dalam pemilu DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden 2019. Selain itu juga untuk menjalin ukhuwah kebangsaan antara Panwaslu Kota Batam dan Panwascam dalam pengawasan.

“Kegiatan ini juga untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan fungsi pengawasan, partisipatif, pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu, serta kerja sama yang baik antara Panwaslu Kota Batam dengan Panwascam dalam pengawasan pemilu supaya berjalan lancar dan damai,” katanya.

Suryadi berharap para Panwascam bisa meningkatkan ilmu pengawasan. Sehingga dapat mendukung kinerja Panwascam agar lebih andal dan matang dalam mengawasi pemilu.

“Selain itu juga pentingnya penguatan kelembagaan pada Panwascam,” jelas Suryadi.

Sementara itu Nopialdi memaparkan pentingnya pembuatan laporan kerja dari Panwascam. Dalam kesempatan tersebut dia juga memaparkan contoh laporan harian yang telah dibuat oleh Panwascam.

“Panwascam harus membuat laporan harian yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan pemilu kepada Panwaslu kota. Sehingga jika terjadi pelanggaran oleh jajaran KPU bisa ditindaklanjuti,” ujarnya.

Sedangkan Puryadi memaparkan mengenai unsur pelanggaran yang harus memenuhi unsur materiil (adanya laporan, waktunya tidak melebihi yang ditentukan, tanggal dan waktu kejadian, serta penyertaan tanda tangan). Sedangkan syarat formil meliputi pelapor, saksi, dan terlapor.

“Penting juga adanya barang bukti seperti uang dan alat bukti seperti keterangan saksi, surat keterangan, foto dan video dalam laporan pelanggaran,” jelasnya. (suradi)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *