Lima Gugatan Pileg Batam Ditolak MK

Anggota KPU Kota Batam, Zaki Setiawan

Anggota KPU Kota Batam, Zaki Setiawan

BATAM — Sebagian besar gugatan sengketa hasil pemilu legislatif 2019 tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dari 260 gugatan dibacakan putusannya dalam sidang yang digelar pada 6-9 Agustus 2019, hanya 12 yang dikabulkan. Di antara gugatan yang tidak dikabulkan adalah lima perkara di Kota Batam.

“Dari 260 gugatan, hanya 12 yang dikabulkan MK. Sisanya, 106 perkara ditolak, 99 tidak dapat diterima, 33 gugur, dan 10 perkara ditarik kembali oleh pemohon,” ungkap Kepala Biro Hukum KPU RI, Sigit Joyowardono dalam sambutannya pada pleno rekapitulasi perolehan kursi dan penetapan calon terpilih tingkat Kota Batam di Hotel Travelodge Batam, Sabtu (10 Agustus 2019).

Perkara dinyatakan tidak dapat diterima, karena hukum acara yang tidak dipenuhi. Sebagian dari perkara itu diajukan melewati batas waktu sebagaimana diatur Undang-Undang Pemilu. Ada pula pemohon yang dalam persidangan pendahuluan tidak hadir, padahal sidang perdana menjadi kesempatan pemohon mengemukakan permohonannya di hadapan mahkamah.

Selain itu, sebagian besar permohonan yang tidak dapat diterima MK disebabkan oleh dalil-dalil hukum yang tidak berkesusaian dengan permintaan Pemohon. Ada pula permohonan yang satu dengan yang lainnya bertentangan.

MK juga menyatakan tidak dapat menerima perkara yang tidak menyoal Surat Keputusan (SK) KPU RI Nomor 987 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu. Sebagian pemohon justru menyoal SK KPU Provinsi atau kabupaten/kota yang bukan merupakan kewenangan MK.

Anggota KPU Kota Batam Zaki Setiawan mengungkapkan, di antara gugatan yang tidak dikabulkan MK adalam lima perkara hasil pemilu legislatif 2019 di Kota Batam. Dalam putusan MK Nomor 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 misalnya, amarnya menyatakan dalil Pemohon sepanjang DPRD Kota Dapil Kota Batam 6 tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Perkara ini diajukan Partai Gerindra yang mengklaim perolehan suaranya di dapil Batam 6 sebanyak 13.664 suara, selisih 304 suara dari penetapan KPU Batam sebanyak 13.360 suara.

“Kemudian putusan MK Nomor 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang amarnya menyatakan permohonan pemohon sepanjang pemilihan anggota DPRD Kota Batam dapil Batam 1 tidak dapat diterima,” katanya.

Perkara tersebut, lanjut Zaki, diajukan Bommen Hutagalung, caleg PDIP untuk DPRD Kota Batam dapil Batam 1. Dalam gugatannya pemohon menganggap telah terjadi kesalahan penghitungan, yakni adanya perpindahan suara PDIP kepada salah seorang caleg lainnya, TAS.

Ketiga adalah putusan MK Nomor 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang amarnya menyatakan permohonan pemohon sepanjang pemilihan DPRD Kota Batam dapil Batam 1 tidak dapat diterima. Permohonan ini diajukan Partai Golkar yang mendalilkan berkurangnya suara pemohon sebanyak 642 di Kecamatan Batam Kota dan 353 di Lubukbaja.

Keempat putusan MK Nomor 105-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang amarnya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Perkara ini diajukan PPP untuk dapil Batam 6.

Terakhir, Ketetapan MK Nomor 35-09-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang amarnya menetapkan mengabulkan penarikan kembali permohonan pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo. Perkara ini diajukan Partai Perindo untuk dapil Batam 1.




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *