Masuk SD wajib sertakan surat domisili

Seibeduk, BatamEkbiz.Com — Sejumlah sekolah dasar (SD) di Kecamatan Seibeduk menerapkan syarat tambahan bagi calon murid baru. Yakni wajib menyertakan surat domisili dari RT dan RW. Syarat tambahan ini banyak mendapatkan protes orangtua calon murid.

Ahmad, salah satu orangtua sempat protes begitu mendapatkan keterangan dari seorang panitia pendaftaran peserta didik baru (PPDB) terkait penyertaan surat domisili tersebut. Informasi itu ia dapatkan saat hari pertama PPDB di SDN 004 Seibeduk, Senin (22/6/2015).

“Kan sudah ada kartu keluarga, kenapa harus pakai surat domisili?” tanya Ahmad kepada petugas PPDB tersebut.

Tidak hanya Ahmad, beberapa orangtua calon murid juga keberatan dengan syarat tambahan yang disampaikan pada hari pertama PPDB itu. Sementara dalam spanduk persyaratan yang ditempelkan sekolah menjelang PPDB, tidak tercantum adanya syarat surat domisili. Akibatnya, beberapa orangtua calon murid kembali pulang untuk mengurus surat domisili.

“Sudah sesuai persyaratan seperti disebutkan di spanduk pengumuman PPDB pun masih ada yang kurang. Bikin susah saja, harusnya kan di spanduk juga disebutkan kalau harus pakai surat domisili,” kata beberapa orangtua.

Petugas PPDB SDN 004 Seibeduk beralasan, surat domisili itu diwajibkan berdasarkan kesepakatan seluruh sekolah di Kecamatan Seibeduk. Tujuannya untuk menghindari diterimanya calon murid yang tidak tinggal di lingkungan sekitar.

“Kalau pakai kartu keluarga, bisa saja dia sudah tidak tinggal di sekitar lingkungan sekolah. Begitu kita terima, kami kena protes,” katanya.

Dalam spanduk PPDB yang dipasang di SDN 004 disebutkan syarat bagi calon murid baru yang akan mendaftar. Di antaranya mengisi formulir pendaftaran, melampirkan fotokopi akta kelahiran dan membawa yang asli, foto warna 3×4 sebanyak dua lembar, mengisi surat pernyataan orangtua, dan tentang usia. Syarat untuk menyertakan surat keterangan imunisasi, kartu keluarga, dan domisili tidak disebut dalam spanduk PPDB itu.

Ahmad menilai, alasan panitia PPDB yang tidak mengacu pada kartu keluarga dan memilih surat domisili serta khawatir menerima murid yang tinggal jauh dari lingkungan sekolah terkesan dibuat-buat. Surat domisili belum tentu dapat dipertanggungjawabkan, karena bisa saja oknum RT/RW bermain. Surat domisili biasa digunakan oleh calon murid pindahan atau yang berasal dari luar daerah, sebelum mendapatkan KTP dan Kartu Keluarga resmi.

“Untuk mendapatkan kartu keluarga, kita harus punya KTP setempat terlebih dulu dan itu prosesnya agak panjang. Kalau surat domisili sewaktu-waktu bisa dibuat. Masak surat domisili yang hanya ditandatangani RT/RW dianggap lebih kuat dibanding surat yang diteken Kepala Dinas,” katanya heran.

Ahmad menduga, penggunaan surat domisili sebagai syarat masuk SD akan memberi ruang yang lebih besar bagi sekolah untuk bermain. Karena bisa saja calon murid yang tinggal jauh dari lingkungan sekolah, dengan mudah mendapat surat keterangan domisili hanya berbekal kenal baik dengan RT atau membayar.

“Pakai surat domisili justru rawan permainan, karena syarat untuk mendapatkan surat sangat mudah. Ini yang perlu diwaspadai,” katanya.

Persyaratan yang tak kalah peliknya dan mulai berlaku dalam PPDB tahun ini adalah surat keterangan imunisasi. Dinas Kesehatan (Dinkes) seperti kewalahan dengan permintaan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat imunisasi. Di Puskesmas Pancur, Tanjungpiayu misalnya, sertifikat imunisasi tak kunjung selesai meski sudah tiga bulan silam diurus ke Dinkes. Untuk menyiasatinya, puskesmas akhirnya mengeluarkan surat keterangan bahwa calon murid sudah mendapatkan imunisasi.

“Sertifikat imunisasinya menunggu dari Dinkes, sementara pakai surat keterangan ini saja dulu,” kata Rini, salah seorang staf puskesmas.

Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinker Batam Sri Rupiati menjelaskan, sertifikat imunisasi dicetak di Dinkes. “Sudah ada anggaran untuk mencetak surat imunisasi itu,” katanya. (R02)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *