Menakar Keberadaan BP Batam

Sudah lebih dari sebulan ini masyarakat Batam disuguhi polemik berupa wacana pembubaran BP Batam, sebagaimana yang awalnya dilontarkan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada tanggal 29-12-2015, meskipun hal tersebut telah dibantah oleh Menko Polhukam pada tanggal 18-2-2016.

Sebaliknya, ada juga suara yang mengingkan agar Pemko Batam saja yang dibubarkan, dengan didasarkan pada Pasal 360 UU Pemerintahan Daerah. Keinginan pembubaran salah satu lembaga negara tersebut didasari adanya tumpang-tindih kewenangan antara BP Batam dengan Pemko Batam yang telah menimbulkan pro dan kontra yang cukup tajam, dan bila tidak segera diselesaikan tentu dapat meresahkan dunia usaha,yang pada ujungnya akan mengakibatkan terganggunya pembangunan Batam.

Tulisan ini dimaksudkan untuk menakar keberadaan BP Batam, mulai dari karya hingga problema yang dihadapinya dalam membangun Batam, dan pada akhirnya diharapkan dapat menjawab permasalahan apakah BP Batam masih diperlukan keberadaannya.

Karya Besar Negara

Dari sudut pandang politik-ekonomi, BP Batam yang mulai berkarya pada awal 1970-an harus diakui adalah hasil karya hebat dari Pemerintahan Orde Baru. Pemerintah saat itu yang melihat geliat ekonomi besar di Selat Malaka dengan tanggap membentuk suatu wilayah dengan kewenangan (otorita/authority) khusus di Pulau Batam, yaitu Otorita Batam yang kini menjelma menjadi BP Batam.

Dari namanya saja saat itu, Otorita Batam, terlihat bahwa BP Batam dibekali dengan kewenangan-kewenangan khusus yang tidak didapati di wilayah lain. Dan dengan kewenangan yang besar dan efektif tersebut, maka BP Batam telah berhasil merencanakan, menata, dan mengatur infrastruktur pembangunan di Batam, sebagaimana tampak diantaranya dari terbentangnya Jembatan Barelang, jalanan kota yang lebar, tertatanya kawasan industri dan perumahan, hingga kampus Poltek Batam yang bagus tersebut.

Meski pada awal pembentukannya hanya didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973, namun seiring tuntutan kepastian hukum keberadaan BP Batam telah dinaungi dengan Undang-Undang, yakni dimulai dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 berikut beberapa perubahannya. Keberadaan BP Batam juga semakin dikokohkan dalam UU Pemerintahan Daerah (UU 23 Tahun 2014), dimana dalam Pasal 30 ayat (2)huruf a UU 23/2014 diakui secara eksplisit keberadaan Kawasan Perdagangan Bebas dan/atau Pelabuhan Bebas sebagai salah satu bentuk Kawasan Khusus. Selanjutnya sebagai perwujudan kepastian hukum bagi investor dan semua pihak terkait, maka Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang dalam Pasal 1-nya menyatakan secara tegas “Dengan Peraturan Pemerintah ini, kawasan Batam ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu 70 (tujuh puluh) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini;”

Pada 1999, berdasarkan UU 53/1999 tentang Pembentukan Kota Batam, dibentuklah Pemerintahan Kota Batam.Keberadaan Pemko Batam yang juga dibekali dengan sejumlah kewenangan dan ditambah lagi bertepatan dengan kuatnya rezim otonomi daerah pasca reformasi ini mengakibatkan terjadinya tumpang tindihnya kewenangan antara Pemko Batam dengan BP Batam.Meski Pasal 21 ayat (2) UU 53/2009 tersebut secara tegas menyatakan “Hubungan Kerja antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Otorita Batam diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”, namun hingga kini Peraturan Pemerintah tersebut tidak bernah diterbitkan, sehingga di lapangan menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara BP Batam dan Pemko Batam. Dan tumpang tindihnya kewenangan inilah yang kini menjadi salah satu permasalahan utama pembangunan Batam saat ini. Masyarakat sering mengeluhkan, bahwa untuk melakukan satu kegiatan usaha (juga kegiatan lainnya) harus memperoleh izin dari dua lembaga, yaitu BP Batam dan Pemko Batam, yang tentu dirasa tidak efisien.

Duplikasi Kewenangan

Penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus bertumpu pada asas legalitas, dimana setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.Kewenangan merupakan intisari hukum pemerintahan. Kewenangan Pemerintahan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik (Pasal 1 UU 30/2014). Agar tidak terjadi penyalah-gunaan wewenang yang akan merugikan rakyat, maka penyerahan wewenang, sifat dan isi wewenang, maupun pelaksanaan wewenang harus tunduk pada batasan-batasan yuridis (zowel de bevoegdheidstoekenning, als de aard en de omvang van de bevoegdheid als als de bevoegdheidsuitofening zijn aan juridische grenzen onderworpen).

Hukum pemerintahan melarang adanya duplikasi kewenangan, karena akan menimbulkan saling perebutan kewenangan (jika kewenangan tersebut dirasa akan menguntungkan) ataupun sebaliknya akan saling menolak kewenangan (jika kewenangan tersebut membebani dan akan merugikan). Hal ini telah dinormakan dalam Pasal 8 ayat (1) UU 30/2014 yang menyatakan “Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.”

Di antara upaya penyelesaian masalah duplikasi kewenangan antara BP Batam dan Pemko Batam tersebut, pada masa pemerintahan SBY telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014. Dalam Pasal 13 Perpres tersebut dinyatakan tegas: “(1) Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau di Kawasan Ekonomi Khusus diselenggarakan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Administrator Kawasan Ekonomi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pelimpahan atau pendelegasian kewenangan dari Menteri/Kepala Lembaga, Gubernur,dan/atau Bupati/Walikota.”

Berdasarkan rumusan Pasal tersebut diatas, ternyata telah tegas diamanatkan agar segala perizinan maupun nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah, Provinsi maupun Kota agar dilimpahkan atau didelegasikan kepada BP Batam.Namun, ketentuan yang dimaksudkan untuk menghindari duplikasi kewenangan ini ternyata belum dilaksanakan sepenuhnya. Dalam hal ini Pemerintah Pusat telah melimpahkan kewenangannya kepada BP Batam, sedangkan Pemerintah Kota Batam belum melimpahkan atau mendelegasikan kewenangannya kepada BP Batam. Belum dilimpahkannya kewenangan-kewenangan tersebut membuat BP Batam tidak bisa mewujudkan Perizinan Terpadu Satu Atap sebagaimana dikehendaki oleh masyarakat.

BP atau Pemko?

Dengan sedemikian banyaknya permasalahan di Batam saat ini, mulai dari masalah investasi hingga kependudukan, tidaklah mungkin dapat diselesaikan hanya oleh salah satu lembaga tersebut, baik oleh BP Batam saja ataupun oleh Pemko Batam saja. Jangan sampai hanya karena Pemerintahan saat ini ingin menggiatkan deregulasi dan merampingkan birokrasi, dengan gampangan tanpa pertimbangan cukup membubarkan BP Batam ataupun Pemko Batam. Bolehlah Pemerintah membubarkan lembaga-lembaga negara ‘pajangan’ yang tidak jelas karyanya, namun adalah salah jika sampai membubarkan BP Batam ataupun Pemko Batam, karena hal tersebut hanya akan menimbulkan permasalahan dan kerumitan baru yang lebih besar.

Statement Mendagri diatas memang sempat menimbulkan keriuhan di masyarakat, namun seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai dapat berpikir jernih. Kini, yang lebih mengemuka adalah sinkronisasi kewenangan antara BP Batam dan Pemko Batam. BP Batam dan Pemko Batam adalah realitas yang ada di Batam, yang telah berperan pada pembangunan Batam. BP Batam terbukti telah mampu mengubah Batam yang semula adalah sebuah pulau-tak-layak-huni menjadi pulau destinasi investasi, sedangkan Pemko Batam dapat menertibkan administrasi penduduk Batam.Oleh karenanya, keduanya harus diberi kesempatan dan ruang untuk berperan lebih optimal memajukan Batam, yaitu dengan memberikan kewenangan yang tegas dan spesifik bagi tiap lembaga tersebut.
Apabila opsi sinkronisasi BP Batam dan Pemko Batam yang diambil, setidaknya telah terdapat dua payung hukum dan hanya perlu ditindak-lanjuti saja, yaitu: pertama, penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana amanat Pasal 21 UU 53/1999 sehingga jelas batas kewenangan kedua lembaga tersebut; kedua,melaksanakan amanat Perpres 97 Tahun 2014 secara murni dan konsekwen, berupa pendelelegasian atau pelimpahan perizinan dan non-perizinan dari Pemko Batam ke BP Batam. * * *

Penulis:
SUDARSONO, S.H., M.H.
Hakim PTUN Pontianak dan Dosen FH UPB Pontianak
Jalan A. Yani 10 Pontianak

(Pernah mengajar di Fakultas Hukum UIB, Uniba, dan Unrika Batam)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *