Menhub Minta Pengusaha Siapkan Data

Sukajadi, BatamEkbiz.Com – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta para pengusaha untuk menyiapkan data dalam rangka evaluasi keberadaan pelabuhan di Batam.

“Kami minta kepada para pengusaha untuk menyiapkan data-data lengkap selama satu minggu dan mengirimnya ke kantor Kementerian Perhubungan di Jakarta,” kata Budi menanggapi keluhan para pengusaha terkait kepelabuhan, keselamatan kapal, perizinan, dan mengenai kapal Roro.

“Seminggu saya kasih waktu setelah pertemuan ini, silakan kirim surat ke Kementerian Perhubungan. Berkas harus berisikan data-data lengkap, kalau dalam seminggu data tidak dikirim dan diberikan, saya anggap ini hanya mengada-ada dan omongan belaka,” tambah Budi dalam pertemuan dengan pengusaha Batam yang berlangsung di Hotel Radisson, Minggu, 24 September 2017.

Keuhan yang disampaikan pengusaha banyak mengenai pelabuhan, dan alat transportasi, dan perizinan. Ketua Gabungan Perusahaan Konstruksi Indonesia (Gapeksi) Daniel Burhanuddin misalnya, mengeluhkan pelabuhan kapal Roro dalam melayani transportasi antar negara.

“Hanya dibiarkan saja. Kapal Roro juga melayani tranportasi antar negara, itu ilegal. Dengan Roro melayani antar negara, yang diuntungkan negara lain, terutama Singapura,” jelas Daniel.

“Aktivitas kapal Roro tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2004. Kami sudah menyurati Kemhub, tapi belum ada tanggapan,” imbuhnya.

Menanggapi itu, Menhub memerintahkan pengusaha untuk mengirimkan data kegiatan Roro yang dibutuhkan, baik dari dalam maupun luar negeri. “Tunjukkan pasal-pasalnya yang melanggar. Bisa saja mereka kongsi, sebab kalau sendiri tidak mempunyai kemampuan. Tunjukan perusahaan Batam yang mampu,” katanya.

Sementara Alamsyah dari Asosiasi Alat Keselamatan Kapal mengeluhkan kendala pengadaan alat keselamatan kapal dan impor dari luar negeri, karena Indonesia belum ada produksi. Sedangkan dari luar negeri susah, masuk harus punya izin khusus. Menhub menanggapi memang adanya pabrik di Indonesia sangat mendukung untuk pengadaan alat keselamatan kapal.

Sementara Edi dari Batam Shipyard menyampaikan mengenai perizinan pemutihan lokasi yang sulit, tetap ditanyakan mengenai berkas awal lokasi. Mengenai pemutihan, Menhub menyarankan untuk menunjukkan ketentuan-ketentuan tahun 2004.

“Berapa perusahaan yang diputihkan, tunjukkan. Berapa, siapa yang sudah mengajukan pemutihan,” katanya.

Antonius dari PLN Batam mengeluhkan kendala pendistribusian bahan bakar selama ini menjadi permasalahan.

“Letak Batam ini terdiri dari pulau-pulau, jadi kami terkendala dalam membawa bahan bakar untuk pembangkit yang telah kami bangun. Pelabuhan yang ada saat ini belum dapat mengakomodir kebutuhan kami,”jelas Antonius.

Permasalahan PLN Batam akan disampaikan kepada kementrian ESDM. Kendala-kendala ini terletak pada peran pelabuhan.

“Kami akan mengevaluasi dan menertibkan pelabuhan yang ada. Banyaknya pelabuhan sama sekali tidak menguntungkan, malah akan merugikan kita, jadi kita tidak kompetetif,” jelas Budi. (suradi)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *