Nikah beda agama ancam gaya hidup kaum muda

Bagi seorang muslim, pernikahan adalah amalan yang agung bagi menjaga kehormatan, ketenangan, akhlak, nasab, dan kesempurnaan agama. Namun ada juga sebagian kecil muslim yang hanya menjadikan pernikahan sekedar pemenuhan kebutuhan alami manusia, materi, memburu kesenangan, ataupun sebatas gaya hidup. Inilah yang di antara penyebab maraknya pernikahan beda agama di kota-kota metropolitan di Indonesia.

Batam sebagai salah satu kota metropolitan dan daerah perbatasan, tak luput dari fenomena pernikahan beda agama. Seorang penghulu, Karim (nama samaran) mengaku sering diminta ataupun mendampingi para muslim untuk melangsungkan pernikahan beda agama hingga pernikahan rahasia (siri). Pernikahan yang hanya memburu syarat sah berdasarkan norma agama, namun tidak secara norma hukum.

“Di Batam sudah banyak, baik dilakukan oleh pejabat, pekerja asing yang bekerja disini (Batam), ataupun melangsungkan pernikahan di negara tetangga, Singapura dan Malaysia. Kalau pernikahan di Singapura dan Malaysia, kami diminta untuk menikahkan, transportasi dan tiket ferry ditanggung semua,” ujarnya, Jumat (17/10/2014).

Karim menceritakan, pihak laki-laki maupun perempuan biasanya sudah memiliki kesepakatan yang mengikat sebelum pernikahan dilangsungkan. Di antara persyaratan itu, pihak laki-laki menanggung biaya hidup layaknya keluarga, menyediakan tempat tinggal yang kondusif, hingga membelikan mobil dan membayar biaya kuliah sampai selesai. Terdapat kampus tertentu yang selama ini menjadi pilihan kuliah selama mereka tinggal di Batam.

Biaya hidup ini biasanya berupa jatah uang bulanan yang nilainya bervariasi, tergantung kesepakatan dan rata-rata tak kurang dari angka Rp5 juta sebulan. Sementara untuk tempat tinggal yang kondusif, biasa dipilih di kawasan perumahan menengah ke atas, ruko, apartemen, ataupun hotel yang menyediakan long stay.

“Kawasan tempat tinggal ini dipilih karena orang-orangnya cuek, tidak peduli dengan pola kehidupan orang yang ada di sekitarnya,” katanya.

Sementara bagi pihak perempuan, persyaratannya tidak banyak, cukup tidak selingkuh selama menjalani kehidupan bersama yang tidak normal. Baik pihak laki-laki dan perempuan, juga sepakat untuk tidak saling membuka hubungan, selama tidak ada yang ingkar dengan persyaratan yang telah mereka sepakati.

Karim mengungkapkan, ada sejumlah alasan mengapa pernikahan beda agama kian marak di Batam. Bagi pihak perempuan, ekonomi dan gaya hidup adalah di antara faktor yang mendorong mereka rela menjalani pernikahan tidak normal tersebut. Apalagi jika bisa tuntas kuliah di sebuah universitas ternama di Batam, otomatis menambah gengsi status sosial di tengah masyarakat.

Sementara bagi pihak laki-laki, terutama orang asing yang bekerja di perusahaan yang ada di Batam atau ekspatriat, dianggap bisa menjaga dari jerumus kehidupan malam. Sebab jika terjerumus ke dalam kehidupan malam, maka dampak negatif seperti tertular penyakit ganas hingga isi kantong terkuras akan mengancam.

Sebagian besar dari istri simpanan-istri yang disembunyikan dari istrinya atau disimpan dari persepsi negatif masyarakat- adalah atas sepengetahuan istri sah dari ekspatriat tersebut. Bahkan di antara istri simpanan yang dimiliki ekspatriat di Batam adalah hasil pencarian istri-istri sah mereka. Istri sah ekspatriat tersebut bahkan rela untuk memilihkan perempuan simpanan bagi suaminya selama bekerja di Batam, mencarikan tempat tinggal, hingga membayar biaya hidup dan uang bulanan.

Bukan tanpa tujuan. Kerelaan istri ekspatriat memberikan ruang bagi suaminya untuk memiliki perempuan simpanan, dilakukan agar sang suami dapat menjalankan tugas dan pekerjaan dengan nyaman. Dan perempuan simpanan ini juga menjadi sarana bagi istri ekspatriat untuk membantu menjaga suami mereka. Dengan adanya istri simpanan, kehidupan ekspatriat bisa lebih teratur, tidak “jajan” sembarangan, dan pakaian hingga menu makanan akan ada yang mengurusi.

“Ekspatriat yang banyak memiliki istri simpanan, kebanyakan adalah ekspatriat yang bekerja di perusahaan galangan kapal (shipyard). Menjadi istri simpanan, para perempuan akan mendapatkan gaji antara Rp5 juta hingga Rp15 juta per bulan, ditambah fasilitas dan pemenuhan kebutuhan lainnya,” ungkapnya.

Menurut Karim, istri-istri simpanan yang marak di Batam, banyak yang enggan untuk menikah secara sah sebagai istri kedua ataupun istri resmi. Nikah secara sah seperti di Kantor Urusan Agama (KUA), dikhawatirkan akan menjadi persoalan tersendiri, seperti timbulnya gugatan maupun kewajiban pembagian harta gono-gini saat harus berpisah.

Pernikahan secara sah di KUA biasanya dilakukan setelah ada kesepakatan tidak saling mempermasalahkan saat menempuh perpisahan. Dan salah satu pihak yang berbeda agama juga rela untuk menjadi mualaf (masuk Islam) agar bisa melangsungkan pernikahan melalui KUA. Tidak ada persoalan setelah surat nikah didapatkan, kembali ke agamanya semula.

“Ada sekira 300 orang lebih yang memilih hidup menjadi istri simpanan di Batam dan sebagian besar dari mereka menikah secara beda agama. Bagi mereka yang menikah di KUA akan lebih aman, tidak khawatir jika sewaktu-waktu ada razia ataupun digerebek warga,” katanya.

Kepala KUA Belakangpadang Arsyad mengatakan, perkawinan di KUA hanya bisa dilakukan oleh sesama muslim. Sebab perkawinan dilangsungkan menurut hukum agama Islam, meskipun itu perkawinan campuran, yakni antara warga negara Indonesia dengan warga asing.

“Rata-rata setiap tahunnya ada sekitar 110 pasangan yang menikah di KUA Belakangpadang, paling hanya 5% yang merupakan perkawinan campuran,” katanya.

Bagi pasangan perkawinan campuran dengan orang asing, jelas Arsyad, terdapat sejumlah persyaratan yang harus disertakan. Seperti surat keterangan dari kedutaan atau perwakilan diplomatik yang bersangkutan, fotokopi pasport, keterangan izin masuk sementara (KIMS) dari Kantor Imigrasi, akte kelahiran atau kenal lahir, dan surat-surat lainnya. Semua surat yang berbahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi.

“Biasa ada orang asing yang sudah lancar berbahasa Indonesia saat menikah di KUA. Namun ada juga yang harus membawa penerjemah,” imbuhnya.

Menurut Arsyad, jumlah perkawinan campuran di KUA Belakangpadang termasuk sedikit dibanding KUA lainnya. Di Batam, perkawinan campuran banyak dilakukan di KUA di daerah mainland dan KUA dekat kawasan industri.

“Yang banyak perkawinan dengan orang asing ada di KUA Batuampar, Lubukbaja, Batuaji, dan Batamkota,” jelasnya.

Penyuluh Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Batam, Maryono mengakui maraknya pernikahan siri ataupun beda agama di Batam. Untuk menekan maraknya pernikahan tersebut, pihaknya rutin menyampaikan pentingnya perkawinan yang sah berdasarkan hukum agama dan negara.

“Kalau di Batam memang ada yang namanya ISIS, maksudnya istri sah dan istri simpanan yang menikah secara siri ataupun beda agama,” ujarnya.

Menurut Maryono, terdapat sejumlah kerugian dan risiko bagi laki-laki dan perempuan yang diikat dalam perjanjian tanpa memiliki keabsahan. Di antaranya hilangnya hak asuh anak, tunjangan nafkah atau harta gono-gini, tidak berhak atas warisan jika pasangan meninggal dunia, dan bisa dikenakan pidana telah melakukan tindak pidana kejahatan dalam perkawinan.

“Perebutan keyakinan yang akan ditanamkan kepada anak juga berpotensi terjadi dalam pernikahan beda agama,” ujarnya.

Meski negara tidak mengakui perkawinan pasangan beda agama, namun masih ada masyarakat yang secara terselubung melakukannya. Baik dengan menjadi mualaf terlebih dahulu saat akan menikah dan setelah menikah kembali ke keyakinannya ataupun menikah di luar negeri, seperti Singapura.

Praktisi Hukum Batam, Nur Wafiq mengakui adanya beberapa warga Batam yang memanfaatkan letak geografis Batam yang dekat dengan Singapura untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Baik karena pasangannya adalah seorang ekspatriat ataupun warga negara tetangga.

“Di Singapura, isu tentang agama tidak masuk,” ujarnya di sela-sela lokakarya hukum dasar di Nagoya, Sabtu (11/10/2014).

Menurut Wafiq, secara hukum negara tidak mengakui perkawinan pasangan beda agama. Dengan tidak adanya pengakuan secara hukum oleh negara, maka yang akan menanggung dampak selain pasangan perkawinan, juga anak. Ada hak-hak anak ataupun pasangan perkawinan jika sewaktu-waktu timbul keretakan dalam rumah tangga.

“Implikasi hukum dan sosial bagi pasangan perkawinan beda agama berpotensi timbul, misalnya anak yang lahir tidak dianggap sebagai keturunan yang sah dan suami-istri pun mengalami kesulitan memperoleh hak-hak keperdataan yang timbul dari perkawinan tersebut,” ujarnya.

Dosen Hukum Universitas Internasional Batam, Wishnu Kurniawan mengatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia tidak mengatur mengenai perkawinan pasangan beda agama.

Di negara tertentu, pernikahan bersifat universal. Akan kembali di Indonesia, juga mempertimbangkan hukum yang berlaku di masyarakat, seperti hukum Islam contohnya.

“Dalam hukum Islam tidak memberikan peluang nikah beda agama dan negara tidak mengaturnya. Bagi mereka yang melakukannya, maka ini adalah pelanggaran hukum,” ujarnya.

Dalam undang-undang perkawinan itu mengatur sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Tidak diatur mengenai perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaannya.

Kemudian perkawinan tersebut dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Apabila pernikahan dilakukan oleh muslim maka pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah dan bagi yang diluar Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

Pencacatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lainnya.

Menurut Wishnu, hukum agama itu bersifat mutlak dan kekal. Hukum agama inilah yang seharusnya diyakini oleh para pemeluknya, bukan justru dikorbankan untuk kepentingan yang sesat.

“Kalau seorang penganut agama tidak taat atau tidak mengimani ketentuan agamanya, sama saja dengan tidak mengakui agama tersebut sebagai agamanya,” ujarnya.

Wishnu juga mengingatkan dampak perkawinan pasangan beda agama, terutama terhadap dampak psikologis keluarga, hak anak, dan hak mewarisi. Anak-anak yang lahir dari pasangan perkawinan beda agama, biasanya akan mengalami kegundahan atas keyakinan.

“Apalagi jika tidak dimiliki perjanjian, seperti pembagian harta saat harus berpisah, dan hak bagi laki-laki untuk memberikan nafkah kepada anak. Maka persoalannya akan lebih rumit lagi,” ujarnya. (R05)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *