Panwaslu Batam Selenggarakan Rakernis dengan Panwascam se-Batam

Nagoya, BatamEkbiz.Com – Untuk meningkatkan fungsi pengawasan terhdap anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Batam menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) pengawasan pemilu anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dengan Panwascam se-Kota Batam. Rakernis berlangsung di hotel The Hill selama dua hari, Sabtu dan Minggu, 23 – 24 Desember 2017.

Rakernis Panwascam tersebut diikuti oleh 12 kecamatan yang ada di Kota Batam dengan jumlah peserta 36 orang. Sebagai narasumber hadir Komisioner Panwaslu Kota Batam dan Bawaslu Provinsi Kepri.

Ketua Panwaslu Kota Batam, Suryadi Prabu dalam sambutannya mengatakan bahwa penyelenggaraan rakernis ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi pengawasan pemilu DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden 2019. Selain itu juga untuk menjalin ukhuwah kebangsaan Panwaskota dan Panwascam dalam pengawasan.

“Kegiatan juga untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan fungsi pengawasan, partisipatif, pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu, serta kerjasama yang baik antara Panwaslu Kota Batam dengan Panwascam dalam pengawasan Pemilu supaya berjalan lancar dan damai,” katanya.

Suryadi berharap dengan telah terbentuknya Panwascam bisa meningkatkan ilmu pengawasan. Sehingga dapat mendukung kinerja Panwascam agar lebih andal dan matang dalam mengawasi pemilu.
“Selain itu juga pentingnya penguatan kelembagaan pada Panwascam,” jelas Suryadi.

Nopialdi Tanjung, Komisioner Panwaslu Kota Batam dalam materinya memaparkan pentingnya pembuatan laporan kerja dari Panwascam.

“Panwascam harus membuat laporan harian yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan pemilu kepada Panwaskota. Sehingga jika terjadi pelanggaran oleh jajaran KPU bisa ditindaklanjuti,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Nopialdi juga memaparkan contoh laporan harian yang telah dibuat oleh Panwascam.

Sedangkan Puryadi, Komisioner Panwaslu Kota Batam bagian hukum dan penindakan memaparkan mengenai unsur pelanggaran yang harus memenuhi unsur materiil (adanya laporan, waktunya tidak melebihi yang ditentukan, tanggal dan waktu kejadian, serta penyertaan tanda tangan). Sedangkan syarat formil meliputi pelapor, saksi, dan terlapor.

“Penting juga adanya barang bukti seperti uang dan alat bukti seperti keterangan saksi, surat keterangan, foto dan Vidio dalam laporan pelanggaran,” jelasnya.

Sementara itu Ketua Bawaslu Provinsi Kepri Muhammad Syahri Papene dalam pemaparannya menekankan supaya Panwascam menguasai Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu atau Undang -Undang sebelumnya, standar prinsip pemilu bebas dan adil, serta etika penyelenggara pemilu.

Muhammad Syahri juga menekankan pencegahan terjadinya praktek uang, netralitas ASN, TNI, POLRI, mengawasi putusan DKPP dan pengadilan .

“Panwascam harus bisa melakukan fungsi pencegahan. Kalau bisa dilakukan pencegahan, lakukan semaksimal mungkin dengan melibatkan partisipasi masyarakat, baru dilakukan penindakan,” jelas Muhammad Syahri Papene.

Anggota Panwascam yang merupakan peserta rakernis sangat antusias dalam mendengarkan dan menyerap ilmu pengawasan pemilu yang diberikan oleh narasumber, terutama dalam sesi tanya jawab. (adi)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *