Pembangunan di Lahan Baloi Kolam Terkendala Penolakan Warga

Batam Center, BatamEkbiz.Com – PT Alfinky Multi Berkat mengaku terkendala dengan penolakan warga untuk membangun lahan di Baloi Kolam. Penolakan itu dilakukan warga karena menilai perusahaan belum punya legalitas atas lahan tersebut. Sementara PT Alfinky mengklaim sudah mendapatkan hak dan mengantongi legalitas atas lahan seluas 9,2 hektare di Baloi Kolam sejak 14 tahun lalu.

“Selama ini kami menemukan kendala-kendala dalam hal pemahaman di tengah warga,” ungkap Humas PT Alfinky Multi Berkat, Jamaludin Sagala dalam rapat dengar pendapat di Komisi I DPRD Kota Batam, Senin 6 November 2017.

Menurut Jamaludin, perusahaan akan melakukan pemagaran pada lahan seluas 9,2 hektare di Baloi Kolam pada pertengahan bulan Desember 2017. Menurutnya, pemagaran dilakukan karena perusahaan sudah tertib administrasi, termasuk memberikan sagu hati.

Ia mengaku sangat menyesalkan adanya oknum anggota dewan yang berada di balik warga Baloi Kolam. Sehingga misi kemanusiaan yang akan dilakukan perusahaan ke Baloi Kolam pada Sabtu, 4 November 2017 justru rusuh.

“Informasi surat edaran kedua kali dari RT tidak disampaikan ke warga , sehingga warga tidak tahu, yang tahunya hanya katanya-katanya,” ungkap Jamaludin.

Disinggung adanya dua SK Menteri Kehutanan pada 2010 yang menyatakan lahan Baloi Kolam sebagai hutan lindung, Jamaludin mengatakan bahwa Menteri Kehutanan sudah mengeluarkan lagi keputusan baru.

“Sudah dikeluarkan lagi oleh Menteri Kehutanan yang baru dengan PL peruntukan untuk jasa. Peralihan status hutan lindung itu sudah dikeluarkan sejak Walikota Batam Ahmad Dahlan,” katanya sambil menunjukkan fotokopi buku yang dipegang.

Jimy selaku Direktur Operasional PT. Alfinky Multi Berkat menambahkan, selama ini pihaknya sudah beberapa kali melakukan pendekatan persuasif ke warga. “Tetapi yang menjadi kendala di lapangan terjadinya penolakan dari warga Baloi Kolam,” katanya.

Sementara itu di era kepemimpinan Hatanto Reksodipoetro, BP Batam telah menawarkan untuk mengembalikan uang wajib tahunan Otorita (UWTO) yang telah dibayarkan perusahaan atas lahan di Baloi Kolam. Namun penawaran itu tak direspon oleh pihak perusahaan. (mas/adi)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *