Pemilihan Wagub Kepri Terhambat Satu Calon Pengganti

Batam Centre, BatamEkbiz.Com — Pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur (Wagub) Kepri sisa masa jabatan 2016-2021 belum ada kepastian. DPRD Kepri belum bisa melangsungkan proses pemilihan, karena parpol pengusung dan gubernur tak kunjung mengusulkan nama Calon Wagub (Cawagub) pengganti.

Ketua Pansus Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib (Tatib) Pemilihan Wagub Kepri, Surya Makmur Nasution berharap parpol pengusung dan gubernur segera menyerahkan usulan nama cawagub pengganti kepada DPRD Kepri. Sebab kalau berlarut-larut, akan berimbas terhadap tidak maksimalnya kinerja gubernur dan pelayanan ke masyarakat.

“Pengusulan nama cawagub merupakan ranah parpol atau gabungan parpol pengusung dan gubernur. DPRD hanya bisa mendesak agar usulan tersebut segera diserahkan, meski memang tidak ada diatur batas waktunya,” ujar Politisi Partai Demokrat ini di Batam Centre, Sabtu (25/11).

Kursi Wakil Gubernur Kepri itu kosong sejak Nurdin Basirun dilantik menjadi gubernur pada Mei 2016, menggantikan Muhammad Sani yang meninggal dunia. Pada Pilkada 2015 pasangan Sani-Nurdin (Sanur) diusung lima parpol dengan 17 kursi di DPRD Kepri, yakni Partai Demokrat dengan 7 kursi, Partai Gerindra 3 kursi, PKB 3 kursi, PPP 2 kursi, dan Partai NasDem 2 kursi.

Pengisian jabatan wakil gubernur diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pada pasal 176 UU No. 10/2016 secara eksplisit menyatakan: (1) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung. (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Rapat Paripurna DPRD untuk memilih wakil kepala daerah tersebut harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota DPRD atau minimal 34 dari 45 anggota DPRD Kepri. Kewenangan DPRD dalam pemilihan tersebut juga diatur dalam UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 101 terkait tugas dan wewenang DPRD, salah satunya adalah memilih gubernur dan wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan.

Sebelumnya, ada dua nama cawagub yang diusulkan gabungan parpol pengusung melalui gubernur kepada DPRD Kepri, yakni Isdianto dan Agus Wibowo. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen kelengkapan persyaratan Cawagub Kepri, Panitia Pemilihan (Panlih) DPRD Kepri menyatakan bahwa yang telah memenuhi syarat adalah Isdianto. Sementara Agus Wibowo dinyatakan gugur, karena tidak melengkapi dokumen persyaratan calon meski telah diberikan kesempatan untuk melengkapinya.

Dari kelima parpol pengusung Sanur tersebut, Partai Demokrat, PKB, dan PPP sepakat mengusung dua nama Cawagub pengganti, yakni Isdianto dan Mustofa Widjaja. Tinggal menunggu sikap Partai Gerindra dan Nasdem agar kedua nama Cawagub pengganti itu bisa diserahkan melalui gubernur kepada DPRD Kepri untuk dipilih.

Surya Makmur menjelaskan, pasal 1 angka 13 Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tatib Pemilihan Wagub Kepri sisa masa jabatan 2016-2021 mengatur bahwa harus ada dua nama Cawagub yang diusulkan gabungan parpol pengusung kepada DPRD melalui Gubernur yang akan dipilih oleh DPRD. Parpol pengusung masih diberikan kesempatan menyampaikan nama Cawagub pengganti untuk diusulkan melalui Gubernur kepada DPRD Kepri.

“Syaratnya memang dua nama agar pemilihan (Wagub Kepri) bisa digelar. Amanah undang-undang ini harus ditunaikan, karena merupakan hak publik. Jika tidak, maka rakyat bisa menggugat,” tegasnya. (R03)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *