Pendapatan Daerah dari Parkir Berlangganan Terancam Hilang

Batam Centre, BatamEkbiz.Com — Keinginan pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir terhambat. Komisi II DPRD Batam meminta Pemko Batam mengevaluasi ulang, karena berkaitan dengan beban belanja APBD 2017

“Tidak hanya di Batam, perda (peraturan daerah) tentang retribusi parkir ini juga tak bisa diterapkan di seluruh Indonesia,” ungkap Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Batam, Tarmizi dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi II DPRD Batam, Senin, 14 November 2016.

Pernyataan Tarmizi itu mengacu pada pencabutan perda yang mengatur tentang retribusi parkir, termasuk parkir berlangganan, oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pencabutan perda ini berlangsung pada Juni 2016 bersamaan dengan pencabutan 3.143 perda se-Indonesia.

Sebagaimana dilansir pada laman http://www.kemendagri.go.id, perda-perda seperti Perda Perparkiran, Perda Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, dan Perda Retribusi Jasa Umum, yang di dalamnya juga mengatur cara pemungutan parkir berlangganan ini dinyatakan dibatalkan dan direvisi.

Sistem tarif parkir berlangganan sudah diterapkan di Batam sejak Oktober 2012, berdasarkan Perda Kota Batam Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir. Adapun tarifnya per tahun adalah Rp300 ribu untuk bus/truk, Rp250 ribu untuk mobil penumpang/van/pick up/taksi, dan Rp100 ribu untuk sepeda motor roda dua dan tiga.

Seluruh pegawai di lingkungan Pemko Batam diimbau untuk memanfaatkan sistem parkir tahunan tersebut. Pemberlakuan parkir berlangganan diyakini akan mendongkrak PAD Batam.

“Seperempat jumlah kendaraan di Batam menggunakan parkir berlangganan, PAD Kota Batam dari sektor ini bisa mencapai Rp25 miliar,” ungkap Ahmad Dahlan, Wali Kota Batam saat itu.

Kenyataannya, pendapatan daerah dari sektor retribusi parkir masih jauh dari harapan. Pemberlakuan parkir berlangganan yang diharapkan mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) hingga Rp25 miliar ini, selama 2013 hanya mampu memberikan kontribusi Rp3,2 miliar. Selama ini, pendapatan daerah dari retribusi parkir antara Rp2 miliar sampai Rp3,8 miliar per tahun.

Minimnya target pendapatan daerah dari sektor parkir berlangganan ini disebabkan semrawutnya pengelolaan retribusi pelayanan parkir jalan umum yang semakin membuat masyarakat enggan menggunakan sistem parkir berlangganan tahunan. Masih sering dijumpai penarikan retribusi parkir ganda, yakni retribusi sekali parkir tetap ditarik meski kendaraan telah tertempel stiker parkir berlangganan tahunan. Selain itu, untuk retribusi sekali parkir, masih banyak juru parkir yang tidak memberikan tanda bukti pembayaran parkir kepada pengendara yang parkir di tepi jalan umum.

Kondisi ini diperparah dengan maraknya lokasi-lokasi parkir liar di berbagai sudut Kota Batam. Belum diketahui, siapa saja yang mengeruk keuntungan dari besarnya kebocoran uang daerah dari sektor retribusi parkir tersebut.

Kandasnya penerapan parkir berlangganan atau retribusi parkir di Batam bakal mengancam hilangnya potensi PAD hingga puluhan miliar. Pemko Batam masih optimis dan menyatakan siap menaikkan target pendapatan dari sektor retribusi parkir hingga Rp23,1 miliar pada 2017 mendatang.

Namun menurut Ketua Komisi II DPRD Batam, Yudi Kurnain, ancaman hilangnya pendapatan daerah dari sektor retribusi parkir itu belum final. Sebab harus ada kajian terlebih dahulu terkait indikator kenaikan.

“Ini berkaitan erat dengan beban belanja APBD tahun 2017 nantinya. Kami minta dievaluasi ulang,” kata polisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini. (R04)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *